Saidiman Ahmad Desak Sri Mulyani Jelaskan Kasus BLBI

Saidiman Ahmad Desak Sri Mulyani Jelaskan Kasus BLBI

Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan duduk perkara kasus BLBI. Ia khawatir kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini menyulut pertikaian antarkepentingan, yang berimbas pada kondisi perekonomian nasional..

“Kapan ya kasus BLBI ini benar-benar selesai? Kalau tidak tuntas, akan terus-menerus digoreng untuk segala kepentingan. Bahaya karena bisa mengganggu kepercayaan pasar dan investor. Tampaknya SMI perlu muncul lagi memberi keterangan,” kicaunya.

Menurut Saidiman, kasus BLBI ini mirip kasus Century. Ini kasus kebijakan pemerintah di masa krisis, tetapi terus-menerus dipersoalan dengan memakai parameter keadaan normal.

“Ini persoalan di masa krisis. Mengukurnya dengan alat ukur kondisi normal rasanya kok kurang fair. Hitung-hitungan untung-rugi di masa krisis dan normal harusnya berbeda.”

Ia pun memperlihatkan bagaimana cara KPK dan BPK menghitung kerugian dalam kasus ini. Meski sudah menyatakan bahwa kerugian negara mencapai triliunan rupiah, tetapi Saidiman tampak tidak percaya dengan cara pandang mereka dalam mengukur nilai aset.

“Jangan-jangan yang keliru adalah cara pandang dua institusi itu pada nilai aset yang diukur?”

Seperti diketahui, pada tahun 2004, Sjamsul Nursalim sudah menyerahkan aset yang saat itu ditaksir Rp4,8 triliun. Di tahun 2007, aset berupa bank itu dijual oleh negara senilai Rp220 miliar.

“KPK anggap ada kerugian negara yang sangat besar dari kasus ini. Karena aset yang semula ditaksir Rp4,8 triliun, tapi ternyata dijual dengan harga Rp220 miliar. Ini soal tafsir mengenai kerugian. Saya sepakat SMI keluar kasih penjelasan.”

Itu sebabnya kenapa alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University, itu turut mendesak Menkeu Sri Mulyani tampil ke publik.

Baginya, selain bisa memberi ukuran secara proporsional, penting pula untuk menjelaskan kenapa kasus yang diangkat adalah pihak yang sudah membayarkan kewajibannya pada negara, sementara pihak-pihak lain kurang tersentuh.

“Jawaban gamblang mengenai hal itu akan sangat berharga untuk memahami alur logika para pengambil kebijakan. Saya meyakini bahwa hitung-hitungan KPK dan BPK tidak selamanya bisa dipakai untuk mengukur untung-rugi kebijakan di masa krisis.”