Sebut MK Mahkamah Kekuasaan, RR: Tergantung Presiden Mau Apa

Sebut MK Mahkamah Kekuasaan, RR: Tergantung Presiden Mau Apa
©GenPI

Nalar Politik – Eks Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli, menyebut MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai Mahkamah Kekuasaan. Fungsi dan kerja MK hari ini dipandangnya sangat bergantung pada kehendak Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.

“Mahkamah Konsitusi udah jadi Mahkamah Kekuasaan, tergantung Presiden Jokowi mau apa,” kata Rizal dalam program PHD Corner episode “Antara Threshold dan Demokrasi Kriminal” di kanal YouTube Kedai Pena, Minggu (7/11).

Bersama Poempida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, ia sebelumnya mengulas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak reformasi dan menyentil threshold (ambang batas pencalonan) sebagai kebijakan yang tak berdasar.

Demokrasi Kriminal

Mantan tokoh mahasiswa yang kini menjadi politikus itu mengisahkan bagaimana bangsa Indonesia dulu berjuang agar negeri ini diubah dari sistem otoriter ke demokrasi. Berbekal kesungguhan daya dan pergorbanan, rezim Orde Baru Soeharto akhirnya tumbang.

“Setelah itu digantikan oleh Pak Habibie dan Gus Dur. Dua-duanya orang yang sangat demokratis. Semua tahanan politik dibebaskan. Anggota DPR diberikan kebebasan untuk kritik,” kenangnya.

Pada waktu itu juga, ketua umum partai politik tidak diberikan kewenangan untuk memecat anggota DPR. Tapi setelah Gus Dur jatuh, sistem di mana ketua umum partai berhak memecat anggota DPR dihadirkan kembali.

“Makin lama, pelan-pelan, warna otoriternya mulai kelihatan. Makin terlihat hari ini.”

Penulis buku Rente Ekonomi itu turut menilai sistem pemilihan yang ada sekarang berubah menjadi sangat money oriented bahkan kriminal. Ketika seseorang mau mencalonkan diri sebagai bupati, misalnya, yang bersangkutan setidaknya harus menyewa partai politik untuk memenuhi dukungan.

“Misalnya, mau jadi bupati, itu kan mesti dukungan partai 20 persen threshold. Mesti nyewa 3 partai. Ongkosnya, 1 partai aja, 20 miliar. 60 miliar hanya buat sewa partai aja. Ada yang mau jadi gubernur, sewanya itu 100-300 miliar. Presiden, itu 1-1,5 triliun. Itu mahar aja.”

Kesempatan seperti itulah yang dilihat Rizal cukup dimanfaatkan oleh partai-partai politik hari ini. Partai-partai politik yang ada sekarang menggunakan kesempatan itu untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin.

“Persoalannya, hampir semua calon ini gak punya (uang), kecuali dia businessman kaya. Sehingga akhirnya yang bayar mereka-mereka ini adalah bandar atau cukong. Dibayarin sewa partainya, dibayarin biaya poster, biaya untuk kampanye. Inilah yang merusak Indonesia. Makin lama makin kriminal.”

Threshold Tak Berdasar

Dijelaskan Rizal Ramli, threshold atau ambang batas pencalonan, baik untuk skala nasional (presiden) maupun daerah (gubernur atau bupati), tidak ada dasarnya dalam konsitusi Negara Indonesia. Ia melihat aturan atau kebijakan seperti ini hanyalah upaya para elite untuk membatasi ruang gerak para pesaing.

“Saya ingat, menjelang Pemilu 2009, saya dipanggil sama Bang Taufik Kemas, disuruh datang ke Teuku Umar. Dia bilang, ‘Zal, kita mau naik ini threshold. Tadinya, kan, cuma 4 persen, kita mau naikin 30 persen supaya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gak bisa maju’.”

Dari pengalaman itulah Rizal Ramli kemudian mendapatkan pembenaran bahwa threshold hanya dibuat untuk membatasi para kandidat. Bukan untuk tujuan objektif, melainkan demi memuluskan jalan oligarki.

“8 bulan yang lalu, saya ketemu dengan beberapa komisioner KPK. Saya bilang, KPK ini jangan ngurusi korupsi yang kecil-kecil. Korupsi paling besar di Indonesia korupsi politik. Fokus di situ.”

Di negara lain, contohnya lebih jauh, tidak ada aturan serupa threshold. Calonnya bahkan bisa sampai 40 pasangan. Yang memutuskan mereka bisa maju ke tahap selanjutnya adalah rakyat secara langsung, bukan partai politik.

Meski pencalonan memang berdasarkan undang-undang harus didukung oleh partai, didominasi oleh partai, Rizal menegaskan tidak ada persyaratan persentase.

Threshold ini, kan, harusnya memang nol (persen). Mahkamah Konsitusi harusnya itu mempertimbangkan ini, membuatnya jadi nol. Tapi namanya kerjaan Mahkamah Konsitusi udah jadi Mahkamah Kekuasaan, tergantung Presiden Jokowi mau apa.” [kp]

Baca juga: