Sekali Lagi, Pluralisme dan Konsep Bernegara

Sekali Lagi, Pluralisme dan Konsep Bernegara
©Events

Konsep pluralisme sudah lama muncul dalam diskursus anak bangsa (cendekiawan) untuk mengisi ruang intektual manusia. Namun, tidak sedikit yang masih rabun dalam memahami makna dari pluralisme itu sendiri. Apalagi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Padahal faktanya Indonesia adalah negara yang sangat majemuk (plural). Menjadi penting untuk sekali lagi kita berbicara tentang konsep dengan judul di atas.

Pluralisme berakar dari kata “plural” yang artinya adalah sesuatu yang jamak atau lebih dari satu. Karena lebih dari satu, berarti beragam. Secara etimologi, pluralisme (bahasa Inggris: pluralism), terdiri dari dua kata, yakni plural (beragam) dan isme (paham) yang berarti paham atas keberagaman.

Pluralisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna; keadaan masyarakat yang majemuk. Sedang dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain.

Pluralisme sendiri juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman (pluralitas). Artinya, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup.

Nurcholis Madjid atau yang lebih dikenal dengan Cak Nur, lewat berbagai ceramahnya, tulisan-tulisannya yang selanjutnya dibukukan, selalu mengangkat ide dan pemikiran tentang pentingnya konsep pluralisme untuk diterapkan di sebuah negara majemuk dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Bahkan seorang intelektual dan penulis terkenal Ahmad Syafii Maarif juga sangat mengagumi pandangan dari Cak Nur mengenai pluralisme lewat buku yang ditulis dengan judul “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” sebagai tanggapan baliknya.

Dalam pandangan Cak Nur, pluralisme merupakan suatu landasan sikap positif untuk menerima kemajemukan semua hal dalam kehidupan sosial dan budaya, termasuk agama. Yang dimaksud dengan sikap positif adalah sikap aktif dan bijaksana dalam menerima perbedaan, terutama dalam konsep beragama dan bernegara.

Baca juga:

Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sangat identik dengan keberagaman dan kemajemukan yang itu menjadi ciri khas tersendiri bangsa ini. Beragam suku, ras, golongan, bahasa, budaya, dan agama. Selaku masyarakat, harus membijakinya dengan baik keberagaman dan perbedaan ini agar menjadi satu dalam satu kesatuan. Sebab, pada hakikatnya perbedaan itu keniscayaan.

Pluralisme dalam konteks beragama bisa merujuk pada Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) yang sangat menerima perbedaan dalam bentuk apa pun. Sehingga ada istilah “toleransi” antar-umat beragama ketika menjalin hubungan antar-sesama.

Hal tersebut dipertegas dengan sebuah ayat Alquran Surah Al Hujurat: 13, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Ayat ini merupakan landasan paling fundamental umat (Islam) dalam menjalankan keberagaman (pluralitas) antar-sesama.

Sedangkan dalam konteks bernegara, yakni yang terkandung dalam semboyan kebangsaan kita “Bhinneka Tunggal Ika”, berarti berbeda-beda tetap satu jua. Sehingga tidak alasan apa pun untuk menolak pluralisme dalam sistem kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Setyoningrum Oktaviani (2019) dalam tulisannya menjelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pluralisme Indonesia. Harus terus ditanam di setiap individu warga negara di tengah diferensiasi sosial di berbagai lapisan masyarakat.

Pancasila sebagai Pedoman

Pancasila merupakan kerangka dasar kita bernegara. Bung Karno menyebutnya sebagai dasar falsafah (Philosofische Grondslag) atau Weltanschauung (pandangan dunia). Dengan demikian, para founding father menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.

Pancasila adalah sesuatu yang objektif, karena ia berangkat dari subjektivitas pemikiran banyak orang. Sehingga Pancasila itu sendiri sangat menerima dan mengakomodasi pluralisme kita.

Ditinjau secara historis, Pancasila dibentuk melalui perdebatan-perdebatan sengit dari berbagai ide dan gagasan anak bangsa di era itu. Maka semangat pluralitas kita mesti berpedoman pada semangat Pancasila yang berperan penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bagi seluruh bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakangnya tanpa ada konflik, intoleransi, dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya, perdebatan dasar negara Pancasila sudah selesai. Tinggal selanjutnya teks Pancasila itu dikontekstualisasikan dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat.

Konsep Bernegara

Beberapa tokoh abad 19 seperti John Locke, Thomas Hobbes, JJ Rosseau, dan Montesquieu muncul dengan teori terbentuknya sebuah negara, yakni teori Perjanjian Masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah negara terbentuk karena semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.

Sejak pasca-kemerdekaan di tahun 1945, bangsa ini telah melewati proses panjang untuk membentuk yang namanya negara. Hal tersebut berangkat dari adanya kesamaan nasib karena dijajah kolonial dan mempunyai tujuan bersama, yakni merdeka dari proses penjajahan. Maka terbentuklah negara ini menjadi Negara Republik Indonesia.

Lebih dari itu, Abdilla Fauzi Achamad (2012) dalam bukunya “Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik” menjelaskan bahwa pada prinsipnya manusia membutuhkan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas. Berfungsi menjamin manusia untuk memenuhi kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial yang lebih kecil seperti desa dan kota, yakni negara.

Baca juga:

Sebab, menurut JJ. Rausseau, tujuan negara ialah membentuk sebuah persamaan dan kebersamaan yang digunakan oleh seluruh warga negaranya. Dalam perkembangan setelah terbentuknya negara, maka selanjutnya adalah menjalankan tujuan bernegara.

Apa tujuan bernegara kita? Pada konteks keindonesiaan, ada tiga poin utama tujuan kita bernegara. Tujuan-tujuan itu bisa ditinjau dalam rumusan konstitusi, yakni pembukaan (preaumbule) UUD 1945, bahwa: (1) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) Mewujudkan keadilan sosial, (3) Melindungi dan memenuhi hak warga negara.

Kalau kita menggunakan pendapatnya Kuntowijoyo bahwa negara adalah kekuatan pemaksa (coercion), maka sudah menjadi tugas negara untuk memaksakan ketiga poin dari tujuan kita bernegara terwujud. Bahwa negara harus mencerdaskan warga negara dengan pendidikan, keadilan sosial, dan ekonomi dirasakan secara merata. Serta hak-hak warga negara untuk berekspresi sebagai manusia (human freedom with) mesti dijamin dan diberikan negara.

Sebab, inilah cita-cita negara ini didirikan dari para pendiri bangsa, selain untuk keluar dari bayang-bayang penjajahan.

Latest posts by Nardi Maruapey (see all)