Seleksi Demokratis, Bukan Pasal Diskriminatif Usia Calon Kepala Daerah

Seleksi Demokratis, Bukan Pasal Diskriminatif Usia Calon Kepala Daerah
©daranasution_

Nalar Politik – Sejumlah politisi muda mengusung pentingnya mengutamakan seleksi demokratis dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ke depan. Mereka menilai, seleksi demokratis adalah esensi dari sebuah republik yang memosisikan masing-masing orang punya hak yang sama dan setara dalam hal dipilih dan memilih.

Untuk itu, diwakili oleh Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Politikus PAN Faldo Maldini, dan Juru Bicara PSI Dara Nasutian, mereka menyambangi Mahkamah Konstitusi pada 23 September 2019. Mereka menggugat pasal diskriminatif soal usia calon kepala daerah.

“Menurut kita gak fair kalau misalnya gubernur itu usianya harus dilimitasi, dimulai dari usia 30 tahun, bupati/wali kota 25 tahun. Sementara calon anggota legislatif itu usianya 21 tahun. Buat kita, itu diskriminasi,” kata Tsamara usai mengajukan gugatannya ke MK.

“Gak seharusnya sebuah UU melimitasi. Kita harus serahkan mekanisme itu kepada mekanisme demokratis. Biarkan seleksi yang terjadi itu adalah seleksi demokratis,” tambah mantan staf magang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini.

Sementara, menurut Faldo Maldini, sudah selayaknya MK menguji UU soal usia calon kepala daerah. Bahwa semangatnya sudah harus diarahkan ke semangat baru, ke pembaruan yang lebih demokratis.

“Kita memohon ke MK dan untuk menguji UU tersebut, apakah demokrasi kita itu bisa membicarakan sebuah semangat baru atau ya kita terbawa dengan semangat yang lama,” ungkapnya.

Dara Nasution juga menghendaki hal serupa. Alumnus Ilmu Komunikasi Massa FISIP Universitas Indonesia ini menjelaskan bagaimana sejarah Indonesia selalu menempatkan kaum muda sebagai pihak-pihak yang berperan penting di dalamnya.

“Misalnya, founding fathers kita Soekarno-Hatta, mereka sudah masuk politik di usia muda. Terus juga ada Mohammad Yamin yang memprakarsai Sumpah Pemuda di usia yang belum 30 tahun. Jadi kita melihat sama sekali tidak relevan mendiskriminasi anak muda untuk maju di pertarungan Pilkada selanjutnya,” pungkas Dara. [tw]

Baca juga: