Selenggarakan Bimtek, Ratusan Juta Dana Aspirasi Anggota Dewan Majene Terindikasi Dikorup

Selenggarakan Bimtek, Ratusan Juta Dana Aspirasi Anggota Dewan Majene Terindikasi Dikorup
©Dok. Peserta

Nalar Politik – Terdapat indikasi korupsi pada penyelenggaraan Bimtek Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO). Kegiatan yang bertempat di Hotel Maleo Town Square pada 27-28 November 2020 tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Majene melalui dana aspirasi salah satu anggota DPRD Kabupaten Majene.

Seperti disampaikan Direktur LBH A&A Law Office Riandy Aryani, transfer uang ke peserta menjadi bukti terkuat bahwa ada ‘permainan anggaran’ di Bimtek ini.

“Dari beberapa informasi yang telah terkonfirmasi, ada beberapa hal yang sangat kuat mengindikasikan terdapat ‘permainan anggaran’ pada pelaksanaan kegiatan. Salah satunya, ada transfer uang masuk ke rekening peserta kegiatan sebesar Rp4.900.000, dua minggu setelah kegiatan selesai,” jelas Riandy kepada redaksi, Minggu (13/12).

Dugaan tersebut makin kuat saat pihak panitia penyelenggara kegiatan menghubungi peserta untuk mengirimkan kembali uang yang sudah ditransfer ke salah satu rekening milik penyelenggara.

“Tentu ini adalah mekanisme tidak lazim dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Atau, bisa juga saya yang keliru. Bukan tidak mungkin, praktik-praktik demikian sudah menjadi lazim di Kabupaten Majene.”

Menurut Riandy, uang yang diterima peserta, yang mencapai 147 juta rupiah untuk 30 peserta, tidak jelas peruntukannya.

“Mau dikatakan uang saku, tetapi semua peserta telah menerima uang saku kegiatan setelah kegiatan selesai sebesar Rp700.000. Lagi pula, jika memang itu adalah uang akomodasi dan transportasi, misalnya, kenapa panitia penyelenggara meminta kembali uang tersebut?”

Riandy yang juga merupakan warga Kabupaten Majene itu berharap, kejadian ini harus menjadi perhatian segenap pemangku kebijakan dan penegak hukum.

“Harus ditelusuri lebih jauh. Jika benar terjadi korupsi dengan modus mark-up ataupun laporan fiktif, harus ditindak tegas. Terlebih yang digunakan adalah notabene uang rakyat dan sekarang semua orang tahu bahwa rakyat sedang kesusahan karena pandemi Covid-19.”

Ketua Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) telah memberikan klarifikasi melalui via telepon bahwa dirinya tidak tahu-menahu untuk kegiatan tersebut. Ia mengaku lembaganya hanya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan.

“Sampai sekarang belum ada laporan kegiatan yang masuk ke saya,” kata Ketua LeM3INDO Ardedy Hamzah.

Terkait permintaan pengembalian uang yang sudah dikirimkan untuk para peserta ke pihak penyelenggara, Ardedy turut mempertanyakannya.

“Kenapa harus diminta kembali kalau sudah ditransfer ke peserta?”