Seputar Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja

Seputar Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja
©Alinea

Nalar Warga – Supaya paham dan tidak gampang dibohongi sama isu-isu, yuk kita simak thread berikut ini. Pertama-tama, kita coba mengerti dulu, apa sih sebenarnya Omnibus Law itu?

Kata “Omnibus” berasal dari bahasa Latin “Omnis” yang berarti “for everything” atau “segalanya”. Kalau dari sisi hukum, biasanya kata “Omnibus” diikuti dengan kata “Law” yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan, dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.

Presiden Jokowi pertama kali menyebut sebuah konsep perombakan peraturan perundang-undangan pada pidato pelantikan periode keduanya. Konsep tersebut dikenal sebagai Omnibus Law, yang nantinya akan mengganti beberapa UU sekaligus.

Omnibus Law ini bertujuan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Ia menyederhanakan peraturan agar tepat sasaran.

Omnibus Law disusun untuk mendorong perbaikan iklim investasi dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja domestik. Karena itulah, maka dibuat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) pada Omnibus Law.

RUU Ciptaker ini akan mempermudah pengusaha dalam melakukan investasi. Sehingga tercipta lapangan kerja, tetapi tidak mengabaikan perlindungan serikat pekerja.

Secara sederhana, tujuan Omnibus Law RUU Ciptaker ini supaya masyarakat bisa mudah memperoleh pekerjaan. UU ini juga mendorong pengusaha jadi berani membuat pabrik-pabrik baru yang padat karya, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Produk-produk yang dihasilkan juga memiliki daya saing untuk dijual. Bisa sebagai pengganti impor, atau bahkan masuk pasar ekspor. Bahasa ekonominya, membuka peluang investasi. Maka dari itu, hambatan dalam investasi harus dipangkas.

Masalah-masalah yang biasa muncul jika pengusaha mau berinvestasi, yaitu soal perpajakan, proses perizinan, birokrasi, biaya tinggi, kesulitan dalam pembebasan lahan, hingga isu perburuhan. Hambatan-hambatan investasi itulah yang mau dibereskan dalam RUU Cipta Kerja.

Contoh: industri elektronik, tekstil, dan garmen. Banyak yang tutup karena tidak kuat menanggung biaya, sehingga mereka pindah ke negara lain, seperti Bangladesh dan Vietnam.

Beberapa tahun lalu, pabrik ponsel FoxConn gagal masuk ke Indonesia, dan akhirnya lebih memilih Vietnam. Juga sekitar 33 perusahaan Cina relokasi pabriknya ke Vietnam, tidak memilih Indonesia.

Pengusaha-pengusaha yang baru mau berinvestasi di Indonesia sering dihantui aturan-aturan yang menghambat investasi. Karena itu, dengan Omnibus Law Cipta Kerja, akan memperbaiki ketentuan-ketentuan dari banyak UU yang menjadi penghambat investasi.

RUU Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan

Ingat tidak, Bukalapak, Krakatau Steel, Net TV, Indosat, yang akhirnya merumahkan karyawannya? Belum lagi perusahaan, pabrik skala menengah dan kecil, seperti industri tekstil dan rokok yang juga harus melakukan PHK.

Nah, nantinya, selain pesangon, karyawan yang kehilangan pekerjaan akibat kena PHK akan mendapat jaminan dari pemerintah. RUU Cipta Kerja ini, jika sah menjadi UU, akan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Penjelasannya seperti ini:

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Manfaatnya: pemerintah akan memberi pelatihan (kerja), memberi uang saku untuk 6 bulan, dan penempatan bekerja. Ini khusus untuk karyawan yang perusahaannya bangkrut, atau yang kena PHK bukan karena tindak kriminal dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Jika pekerja di-PHK (tidak melakukan tindak pidana/kriminal), pesangon yang wajib dibayar perusahaan:

  • Masa kerja kurang dari 1 tahun = 1 bulan gaji
  • Masa kerja 1 tahun, tapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan gaji
  • Masa kerja 2 tahun, tapi kurangg dari 3 tahun = 3 bulan gaji
  • Masa kerja 3 tahun, tapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan gaji
  • Masa kerja 4 tahun, tapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan gaji
  • Masa kerja 5 tahun, tapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan gaji
  • Masa kerja 6 tahun, tapi kurang dari 7 tahun = 7 bulan gaji
  • Masa kerja 7 tahun, tapi kurang dari 8 tahun = 8 bulan gaji
  • Masa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan gaji

Jika pekerja dipenjara karena melakukan tindak pidana, perusahaan tidak wajib membayar gaji. Perusahaan hanya wajib memberi bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungan.

Ketentuannya:

  • Untuk 1 orang tanggungan = 25 persen dari gaji
  • Untuk 2 orang tanggungan = 35 persen dari gaji
  • Untuk 3 orang tanggungan = 45 persen dari gaji
  • Untuk 4 orang tanggungan atau lebih = 50 persen dari gaji

Bantuan diberikan maksimal 6 bulan, terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan. Perusahaan dapat mem-PHK pekerja tersebut setelah 6 bulan tidak bekerja karena dalam proses perkara pidana.

Bila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir, dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, perusahaan wajib mempekerjakannya lagi.

Bonus

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dalam RUU Cipta Kerja, pekerja diberikan bonus atau uang penghargaan. Besarannya dilihat dari masa kerja.

Bonus atau uang penghargaan diberikan dengan ketentuan:

  • Masa kerja kurang dari 3 tahun = bonus 1 kali gaji
  • Masa kerja 3 sampai kurang dari 6 tahun = bonus 2 kali gaji
  • Masa kerja 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun = bonus 3 kali gaji
  • Masa kerja 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun = bonus 4 kali gaji
  • Masa kerja 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun = bonus 5 kali gaji
  • Masa kerja 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun = bonus 6 kali gaji
  • Masa kerja 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun = bonus 7 kali gaji
  • Masa kerja 21 tahun atau lebih = bonus 8 kali gaji

Bonus akan diberikan 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku. Ketentuan pemberian bonus ini hanya berlaku untuk perusahaan menengah dan besar yang sudah punya banyak tenaga kerja. Tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Libur/Waktu Istirahat bagi Pekerja

RUU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan libur atau waktu istirahat bagi pekerja. Waktu istirahat antara jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Istirahat ini tidak termasuk jam kerja.

Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Untuk cuti tahunan, diberikan minimal 12 hari kerja setelah masa kerja 1 tahun.

Untuk cuti khusus, Omnibus Law Cipta Kerja TIDAK menghapus hak karyawan untuk cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti menikah. Hak-hak itu akan tetap berlaku, karena diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

*Twit Opini

Baca juga:
Warganet
Latest posts by Warganet (see all)