Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, Pemerintah Bahas Sektor Pertanian hingga ESDM

Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, Pemerintah Bahas Sektor Pertanian hingga ESDM
©Tribun News

Nalar Politik – Rabu, 2 Desember 2020, pemerintah menggelar kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan itu, pemerintah berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) yang merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk sejumlah sektor.

Antara lain, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM).

“Sebagaimana diketahui, saat ini sedang disiapkan 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 PP dan 4 Perpres, termasuk RPP terkait sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam sambutannya.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif, menurutnya, tentu memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik pula antara pemerintah dengan seluruh stakeholders.

“Semoga acara kali ini menghasilkan masukan konstruktif dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja pada sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan.”

Pada kesempatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna turut menjelaskan terkait izin usaha berbasis risiko, utamanya terhadap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam berskala besar, seperti pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta pengeboran minyak dan gas (migas).

“Pengusaha yang bergerak di bidang pengembangan (SDA) ini wajib mendapatkan perizinan berusaha sebagai syarat dilaksanakannya kegiatan usaha. Sebab, perizinan berusaha hanya diterapkan kepada kegiatan usaha berisiko tinggi, baik dilihat dari segi kesehatan, keselamatan, lingkungan, maupun kepentingan umum,” jelas Montty.

Penjelasan selanjutnya kemudian mengarah pada sektor pertambangan dan energi, di mana substansi RPP akan mengatur tentang royalti dan kemudahan berusaha untuk kegiatan usaha di bidang pertambangan minerba, migas, dan ketenagalistrikan.

Adapun dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), RPP yang sedang disusun adalah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tata kelola kehutanan, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi dan Pendatapan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan usaha yang telah dibangun dalam kawasan hutan.

“Prinsipnya, pemerintah tetap mempertahankan luasan hutan lindung dan konservasi. Bagi pelaku usaha yang tak berizin usaha, seperti izin usaha perkebunan atau izin lokasi dari pemerintah daerah, maka ia wajib membayar denda administratif. Sebaliknya, jika ia sudah mempunyai izin usaha, maka diberi kesempatan melanjutkan usahanya hanya untuk satu daur, dan membayar PNBP, untuk nantinya mengembalikan kawasan hutan lindung dan konservasi kepada negara.” [tr]