Serba-serbi Diplomasi Indonesia

Serba-serbi Diplomasi Indonesia
©Wikipedia

Proses diplomasi Indonesia mengalami dinamika dan pasang surut.

Diplomasi yang mengacu pada hubungan internasional didefinisikan sebagai praktik untuk memengaruhi suatu keputusan dan perilaku pemerintah asing atau organisasi antar-pemerintah melalui dialog, negosiasi, dan cara non-kekerasan lainnya.

Di Indonesia, aktivitas diplomasi sudah mulai dikenal sejak berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Aktivitas diplomasi di Indonesia yang paling bersejarah dan terkenal pertama adalah jalinan kerja sama antara Kerajaan Aceh dan Amerika pada 1873.

Kemudian mulai dikenal dan dilanjutkan oleh kerajaan lain, salah satu contohnya adalah kerja sama antara Sultan Banten yang mengutus perwakilannya untuk melakukan kontrak dengan Inggris. Bentuk kerja samanya adalah persembahan yang diberikan oleh Sultan Banten kepada Raja Charles II untuk kepentingan Banten dalam upaya melawan Belanda, yaitu mendapatkan meriam raksasa.

Melalui dua contoh ini, kita sudah dapat memahami bahwa Indonesia, jauh sebelum merdeka, sudah mengenal adanya kegiatan diplomasi. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan peradaban di tengah kekuatan global.

Diplomasi Indonesia pada era kerajaan memiliki beberapa bentuk atau asal-usulnya. Pertama, diplomasi yang dilakukan dengan membawa kepentingan agama. Kegiatan diplomatik untuk kepentingan agama ini sudah dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Singasari.

Kedua, kegiatan diplomatik untuk kepentingan politik. Diplomatik untuk kepentingan politik dipopulerkan oleh Kerajaan Singasari yang pada saat itu dipimpin oleh Kartanegara yang bertujuan untuk melakukan kebijakan ekspansi wilayah kekuasaan dan pengaruh, terutama di luar Pulau Jawa dengan mengadakan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain.

Ketiga, persentuhan diplomatik dengan kepentingan perdagangan. Kegiatan diplomasi ini sudah dikenal oleh para pedagang dari Tiongkok dan India tentang Pulau Jawa yang memiliki aktivitas perdagangan yang berkualitas dan ramai. Sehingga Banten yang berada di jalur pelayanan internasional sudah sering dikunjungi untuk urusan perdagangan internasional pada abad ke-7.

Diplomasi Indonesia Era Presiden Soekarno

Fokus diplomasi Indonesia pada era Presiden Soekarno adalah merumuskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif walaupun, pada saat itu, Indonesia sedang mengalami situasi politik yaitu perang dingin seusai merdeka. Wakil Presiden Mohammad Hatta menjelaskan politik bebas aktif adalah bebas menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak mana pun, dan aktif menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.

Implementasi dari kebijakan luar negeri politik bebas aktif adalah adanya gerakan politik non-blok. Politik non-blok memiliki arti bahwa Indonesia tidak akan jatuh ke tangan Blok Barat atau Blok Timur, melainkan bebas memilih jalan politik dunianya sendiri.

Diplomasi Indonesia Era Soeharto

Presiden Soeharto menegaskan dan percaya bahwa kestabilan kondisi keamanan dalam dan luar negeri dapat membawa dampak positif pada dua tujuan pentingnya, yaitu stabilitas politik dan keamanan serta upaya membangun kembali ekonomi Indonesia yang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Sehingga diplomasi Indonesia pada era Presiden Soeharto fokus pada perbaikan fondasi bangsa, seperti kestabilan ekonomi, pertahanan dan keamanan negara, serta keharmonisan hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia.

Baca juga:

Pada era ini, proses diplomasi Indonesia mengalami dinamika dan pasang surut. Namun hasil yang dicapai adalah kegiatan diplomasi Indonesia mulai berkembang setelah peran aktif Indonesia dalam forum PBB dan forum organisasi internasional lainnya.

Dalam bidang perdamaian, Indonesia menunjukkan peran aktifnya sebagai ketua fasilitator Komite Enam Negara dalam penyelesaian pergolakan Moro National Liberation Front (MNLF), Organisasi di Filipina Selatan yang berbasis Islam, yang ingin yang merdeka dari Filipina pada kurun waktu 1993-1994. Penunjukan Indonesia sebagai fasilitator dilakukan setelah komite 5 negara yang dibentuk OKI pada 1976 ternyata gagal melaksanakan tugasnya, dan prestasi lainnya.

Diplomasi Perlindungan WNI

Diplomasi perlindungan WNI adalah sebuah diplomasi yang sudah sejak lama dikenal dalam aktivitas berpolitik dan berdiplomasi Indonesia. Melihat dari namanya, kita sudah dapat memahami bahwa diplomasi ini berfokus pada upaya perlindungan warga negara Indonesia atau WNI.

Bentuk upayanya sangat beragam, salah satu contohnya adalah perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Diplomasi ini dilakukan oleh diplomat profesional yang mempraktekan seni dan praktek komunikasi terkait negosiasi, yang biasa mewakili negaranya.

Kegiatan diplomasi yang biasa kita kenal dengan jalan perdamaian dan negosiasi ternyata sudah diterapkan oleh aktor pemerintahan Indonesia sejak lama sekali. Karakter diplomasi kita yang selalu menggunakan pendekatan dialog perdamaian harus kita pahami dan kita implementasikan. Sehingga, apa pun dinamika politik internasional yang sedang kita hadapi, setidaknya dapat diselesaikan dengan proses yang damai dan prospek yang positif.

Daftar Pustaka
  • Agus Haryanto, I. P. (2016). Diplomasi Indonesia: Realita dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
  • Djelantik, S. (2008). Diplomasi antara teori dan praktik. Graha Ilmu.
  • Negeri, B. H. D. K. D., & Negeri, S. S. L. (2016). Republik Indonesia. Daftar Perda/Perkada Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Revisi. Biro Hukum Depdagri.
  • Octavia, Y. (2012). DIPLOMASI INDONESIA DAN ARAB SAUDI. STUDI KASUS: DALAM PENANGANAN DARSEM TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMASALAH (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
    Latest posts by Arnendya Putri Fadzria (see all)