Signifikansi dan Urgensi Permen PPKS

Signifikansi dan Urgensi Permen PPKS
©Kemdikbud

Nalar Politik – Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Mangadar Situmorang, menyambut baik penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Melalui opininya di harian Kompas, Polemik Permen PPKS dan Kuasa Akademik “Humanum” (19/11), Permen PPKS dinilai memiliki signifikansi dan urgensi.

“Signifikansinya adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dan merupakan operasionalisasi berbagai ajaran filosofis, konstitusional, religius, legal, kultural, dan etis yang sudah ada dan tetap berlaku,” tulis Mangadar.

Adapun urgensinya, lanjut sang rektor, terletak pada intensinya untuk mencegah terjadinya perilaku dan tindakan perampasan keamanan setiap insan yang ada di perguruan tinggi.

Permen PPKS turut dinilai berperan penting mengingatkan semua sivitas akademika agar setia pada prinsip dasar pendidikan. Di antara prinsip pendidikan yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan serta taat akan asasnya.

“(Asasnya), yakni kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, dan keterjangkauan.”

Mangadar juga menegaskan kembali tujuan pendidikan yang hendaknya selalu diingat, yaitu mendidik mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia selain menghasilkan lulusan yang menguasai iptek, menghasilkan dan mengembangkan iptek untuk kemajuan bangsa.

“Kuasa atau otoritas akademik dan keilmuan yang ada di perguruan tinggi hendaknya selalu disandarkan pada otoritas akademik humanum yang mencintai kebenaran dan menghargai perbedaan.”

Polemik Permen PPKS

Penerbitan Permen PPKS memang menimbulkan polemik. Terutama di lingkungan perguruan tinggi, ada pihak yang menyambut baik, tetapi tak sedikit pula yang memilih wait and see.

Mangadar melihat antusiasme penerimaan dan dukungan terhadap Permen PPKS datang dari lembaga pemerintahan, seperti Kementerian Agama serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Baca juga:

Komnas Perempuan, Kaukus Perempuan Parlemen RI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan Wahid Institute juga disebutkan menyatakan menerima dan mendukung. Hal itu sebagaimana terungkap secara terbuka pada acara virtual peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Episode 14 oleh Kemendikbudristek (12/11).

“Pimpinan perguruan tinggi atau ormas tak diberi kesempatan berpendapat dengan alasan yang bisa dimengerti: perhelatan itu bukan forum dengar pendapat, melainkan sosialisasi dan endorsement,” jelas Mangadar.

Terkait penolakan atau tunturan revisi terhadap Permen PPKS, Mangadar menilai berpusat pada dua isu, bukan argumen.

Pertama, karena permen itu fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diindikasikan dengan adanya paksaan terhadap korban, maka permen itu dinilai membolehkan tindakan seksual jika didasarkan pada persetujuan atau suka sama suka.

“Ini bermuara pada tuduhan mengizinkan, atau setidak-tidaknya tidak melarang perzinaan atau seks bebas di perguruan tinggi.”

Kedua, permen dinilai tidak mengikuti prosedur baku dalam penyusunannya karena tidak melibatkan atau mengonsultasikan dengan para pemangku kepentingan, seperti para ahli hukum dan lembaga keagamaan.

“Sebaliknya, para pendukung mengemukakan argumentasi jelas, tegas, dan sahih.”

Pertama, permen mengatur hanya soal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

“Permen tidak mengatur hal di luar sikap, perilaku, tindakan, dan peristiwa kekerasan seksual.”

Kedua, permen tersebut ditujukan untuk memberikan pedoman kepada perguruan tinggi untuk secara sungguh-sungguh mencegah dan menangani persoalan kekerasan seksual.

“(Tujuannya) untuk menumbuhkan ekosistem kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif dan kolaboratif, serta tanpa kekerasan (Pasal 2). [ko]

Baca juga: