Sikap Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dan Situasi Pandemi yang Berkepanjangan

Sikap Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dan Situasi Pandemi yang Berkepanjangan
┬ęGudegNet

Baru-baru ini, seiring dengan naiknya kasus harian Covid-19 di Indonesia yang setiap harinya selalu di atas 10.000 kasus, pemerintah menetapkan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat Jawa-Bali, yang berlaku dari 3 Juli 2021 hingga 20 di bulan yang sama.

Seperti diketahui, sepanjang pandemi berlangsung, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman Virus Corona naik turun, yang jika dicermati sejalan dengan bagaimana sikap masyarakat dalam menaati setiap kebijakan dari pemerintah. Sikap masyarakat dalam memercayai kebenaran, keberadaan, dan bahaya yang ditimbulkan adanya Covid-19 yang naik turun tersebut sejalan dengan berkembangnya isu-isu yang beredar di masyarakat.

Macam-macam juga masyarakat menanggapi setiap kebijakan penanggulangan dari pemerintah, baik kemudian masyarakat makin waspada ataukah masyarakat kemudian menyepelekan bahaya Covid-19 yang sekaligus menyepelekan kebijakan pemerintah.

Beberapa pola sudah berulang kali terjadi terkait situasi pandemi ini. Bisa kita lihat bahwa pola yang terjadi adalah seperti harga sembako yang selalu naik menjadi mahal ketika menjelang tahun baru atau lebaran. Begitu halnya yang terjadi pada pandemi di Indonesia, ketika Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan keinginannya untuk membuka sekolah dengan sistem tatap muka kembali.

Maka dapat dilihat bahwa isu mengenai pandemi berkembang di media massa dan media sosial yang kemudian diikuti kebijakan pemerintah terkait isu-isu tadi. Sehingga untuk dipahami bahwa yang kemudian naik turun di sini adalah isu mengenai pandemi yang berkembang di masyarakat bukanlah kasus hariannya. Karena jika kita melihat kasus harian dari awal pandemi sampai sekarang adalah cenderung naik terus.

Dengan kondisi yang tidak menentu tersebut, masyarakat dipaksa untuk terus bertahan dengan sedikit harapan penyukupan kebutuhan hidupnya. Hal seperti ini yang dapat berpotensi menjadi sebuah pemicu ketidakpercayaan dan menurunkan kewaspadaan masyarakat pada bahaya Covid-19. Hal ini akan menjadi seperti sebuah bola salju karena satu orang saja yang tidak percaya pada Covid-19 dan bahayanya meskipun pengaruh sosialnya kecil akan dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain di sekitarnya.

Berbeda kemudian jika ada satu orang yang percaya dan aware pada Covid-19 ini, dia akan kesusahan bahkan mungkin akan diremehkan pendapatnya. Kasus-kasus seperti itu dapat terjadi karena penjelasan-penjelasan terkait pandemi tidak sampai pada masyarakat secara luas yang berdampak pada pendirian masyarakat yang mudah goyah.

Masyarakat Jogja pada masa awal pandemi adalah masyarakat yang tanggap terhadap situasi pendemi ini. Mereka secara mandiri melakukan lockdown lokal di lingkungannya masing-masing. Berdampaklah pada angka kasus Covid-19 di Jogja yang terbilang minim pada masa awal pandemi tersebut.

Sekarang dengan kondisi yang tidak menentu ini pendirian masyarakat pada kewaspadaannya pada Covid-19 makin berkurang, sehingga dengan mudah mereka lalai pada protokol kesehatan. Jadi, ketika melihat alur tersebut, soal percaya atau tidak percaya adalah perkara fase, sehingga mungkin saat ini percaya dan waspada suatu saat mungkin saja kita tidak percaya dan abai. Mengingat juga tidak ada upaya untuk kemudian berusaha menjaga kepercayaan terutama pada pemerintah dan keberadaan Covid-19 sendiri.

Seperti yang terjadi di Jogja. Sebelum kebijakan PPKM Mikro ini ditetapkan, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sultan HB X sempat mempertegas imbauannya pada masyarakat agar senantiasa waspada dan selalu menaati protokol kesehatan yang pada saat itu dibarengi dengan ancaman lockdown. Beberapa pekan setelah imbauan tersebut, keluarlah pernyataan Gubernur DIY tersebut bahwa tidak bisa kemudian pemerintah daerah memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat jika lockdown diberlakukan. Masyarakat di sini malah diberi ancaman yang kemudian mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Baca juga:

Sebagai contoh lainnya mengenai bagaimana pengaruh pandemi yang tidak berkesudahan ini adalah pembatalan pemberangkatan peserta Haji 1442 H tahun 2021 ini melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang berakibat pada kekecewaan para calon dan keluarga calon jemaah haji.

Meskipun itu adalah keputusan yang tepat, tetapi kembali lagi bahwa pemerintah melalui pihak-pihak yang terkait tidak mampu menjelaskannya pada masyarakat secara luas. Banyak dari para calon jemaaah haji yang terjadwal berangkat tahun lalu dan sekarang berharap adanya pemberangkatan ibadah haji tahun ini setelah tahun sebelumnya juga ditiadakan. Dengan adanya kekecewaan tersebut, maka akan memengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah alangkah baiknya kemudian mengubah pola kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Dalam masyarakat sendiri dapat dilihat bahwa kebijakan yang ditetapkan ketika dilakukan oleh masyarakatnya seiring berjalannya waktu kehilangan esensinya, misalnya seperti kebijakan mengenai protokol kesehatan atau 5M yang kemudian hanya menjadi pelengkap bukan kemudian menjadi sarana pencegahan penularan.

Lebih dari itu, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah seyogianya dalam menerapkan kebijakan, baik itu protokol kesehatan atau sebagainya, selalu dilakukan pengawalan dalam jangka waktu tertentu sehingga masyarakat memiliki kembali gairah untuk waspada terhadap Covid-19, tentunya dengan cara yang tidak mengerdilkan masyarakat itu sendiri.

Referensi
Rio Andika Setyawan