Spirit dan Etos Ekonomi Kerakyatan Kaum Santri

Spirit dan Etos Ekonomi Kerakyatan Kaum Santri
©Sindo

Nalar Politik – Guru Besar dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, M Zainuddin, kembali menyerukan spirit dan etos ekonomi kerakyatan kaum santri. Semangat dan pandangan hidup itu pernah digelorakan oleh KH Hasyim Asy’ari.

Melalui opininya di Kompas (23/10), ia mengutip kata-kata KH Hasyim Asy’ari seperti berikut: “Wahai pemuda putra bangsa yang cerdik pandai dan para ustaz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom?”

M Zainuddin pun melihat latar belakang kelahiran Nahdlatut Tujjar (1918)—bersama Nahdlatul Wathan (1922) dan Tashwirul Afkar (1924), tiga organisasi inilah yang mengantarkan berdirinya Nahdlatul Ulama pada 1926—sebagai sebuah organisasi para pebisnis yang muncul karena adanya penetrasi ekonomi kolonialis Belanda, dan secara internal karena adanya kompetisi dengan kelompok pebisnis dari kalangan Islam modernis seperti Al-Irsyad dan Persis.

“Apa yang diserukan KH Hasyim kala itu merupakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa dengan potensi sumber daya manusia yang telah dimiliki,” tulis M Zainuddin.

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendirikan badan usaha yang bersifat otonom dan profesional dengan tata kelola yang baik bagi kalangan santri dan kaum intelektual saat itu, menurutnya, merupakan gagasan yang sangat kreatif dan inovatif.

“Prakarsa itu mampu membendung kekuatan ekonomi kolonialis Belanda yang hegemonik.”

Selain itu, KH Hasyim juga disebut mendirikan koperasi sebagai badan usaha yang menggerakkan ekonomi kerakyatan, jauh sebelum koperasi menjadi salah satu bentuk badan usaha mandiri nasional.

“Dengan demikian, koperasi yang menjadi soko guru perekonomian nasional yang tercantum dalam UUD 1945 bukanlah cita-cita yang lepas dari akar sejarahnya (ahistoris), tetapi secara empiris pernah dilakukan para santri sebelumnya, yang dikomandani langsung oleh KH Hasyim.”

Tantangan Kini

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai punya pengaruh besar terhadap akselerasi perubahan di seluruh lini kehidupan manusia: sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Apalagi, Indonesia juga telah dimasuki oleh lalu lalang perdagangan bebas yang tentu menjadi tantangan tersendiri.

Di samping itu, Indonesia bersama PPB telah menyepakati Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan pada 2016 dengan target 2030. Program ini merupakan lanjutan dari agenda Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sekaligus sebagai tindak lanjut atas program yang belum selesai.

“Indonesia berada pada posisi keempat dalam daftar negara berpopulasi tertinggi, demikian pula potensi kekayaan alamnya.”

Baca juga:

M Zainuddin mengutip prediksi Goldman Sach yang mengatakan Indonesia akan berada dalam sepuluh besar negara dengan ekonomi termaju di 2050 bersama Cina, India, dan masih di atas Jepang ataupun Korea Selatan. Sementara itu, McKinsey Global Institute pada 2012 pun memprediksi 2030 akan menjadi tahun di mana Indonesia berpotensi menempati urutan ekonomi ketujuh terbesar di dunia

“Suatu posisi yang optimistis, yang tentu saja mungkin tercapai apabila Indonesi memiliki pemimpin dan SDM yang berkualitas.”

Dalam rangka itulah, lanjut M Zainuddin, diperlukan pemimpin Indonesia di masa depan yang memiliki daya kompetitif dan kuat, baik secara eksternal maupun internal. Menurutnya, perlu ada upaya revitalisasi gagasan-gagasan dan rintisan yang telah dibangun KH Hasyim.

“Usaha-usaha penguatan ekonomi kerakyatan itu sesungguhnya sudah pernah direvitalisasi oleh cucunya, yaitu Gus Dur, dengan memprakarsai berdirinya bank-bank di beberapa daerah, termasuk BPR Nusuma.”

Lalu, saat menjadi presiden, Gus Dur memprioritaskan gerakan ekonomi rakyat berbasis aset lokal dengan menggerakkan UMKM seperti masyarakat petani dan nelayan.

“Hanya sayang, usaha-usaha tersebut tidak dilanjutkan oleh generasi penerusnya.” [ko]