Suatu Upaya Mengembalikan Politik pada Hakikatnya

Suatu Upaya Mengembalikan Politik pada Hakikatnya
©The Odyssey

Dengan cara inilah politik kembali pada hakikatnya.

Pada awalnya, politik adalah hal yang baik dan pekerjaan mulia serta banyak memberi manfaat bagi peradaban. Bagi filsuf Aristoteles: Politik itu sejajar dengan kemuliaan seorang guru, karena pelaku politik adalah mereka yang membawa manfaat bagi orang lain, memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang mampu menunjukkan arah kehidupan yang lebih baik bagi para pengikutnya dan memiliki martabat.

Dalam konteks ini telah terlihat jelas apa dan bagaimana hakikat politik itu sendiri. Kita bisa saja memberi arti pada politik, arti yang menurut kita pantas untuk kita lekatkan pada politik. Apakah ia arti yang baik atau bahkan sebaliknya, itu harus disesuaikan dengan keadaan. Namun hakikat politik sebagai suatu hal yang baik tidaklah bisa diubah, karena itu absolut.

Tetapi jika ditanyakan tentang arti politik kepada masyarakat luas, kebanyakan akan mengartikan politik adalah suatu keburukan. Tentu ini bertentangan dengan hakikatnya yaitu alat pemberi keadilan. Mengapa politik itu diartikan sebagai hal yang buruk oleh banyak orang? Jawabannya adalah, mereka melihat tingkah laku para pelaku politik.

Para pelaku politik, yaitu politisi, sangatlah membuat jarak yang sangat jauh antara hakikat politik sebagai hal yang baik dengan keadaan sekarang, karena keadaan politik yang dibuat oleh para politisi sarat akan manipulasi dan transaksi haram serta kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dibuktikan dengan adanya Money Politics.

Saya berpandangan Money Politics itu adalah suatu upaya untuk berkuasa dengan menggunakan transaksi haram, karena Money Politics adalah adegan sogok-menyogok.

Ini salah satu bukti para politisi menjauhkan hakikat politik sebagai suatu hal yang baik dengan keadaan sekarang. Tentu ini sangatlah bermasalah dan tidak boleh lagi diteruskan. Tetapi pertanyaannya adalah: darimana mereka mendapatkan biaya itu, biaya yang sangat besar dan tidak tanggung-tanggung jumlahnya?

Dari pertanyaan ini muncul sesosok kelompok yang juga punya kepentingan dalam politik demi memuluskan segala hal yang ia inginkan, yaitu Oligarki.

Kepentingan mereka sangatlah jauh dari kepentingan publik. Di dalam kepala mereka tidak ada apa yang kita sebut sebagai keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kemakmuran, dan masih banyak lagi.

Yang saya lihat, awal dari ini semua adalah pikiran yang pragmatis, di mana pragmatisme itu akan membentuk suatu keadaan yang membuat publik terlebih-lebih pada masayarakat awam untuk mempercayainya, karena inti dari pikiran pragmatis adalah: pikiran itu sendiri yang paling benar, yang lain salah. Ini adalah hal buruk, hal yang akan membuat demokrasi kita semakin terpuruk.

Sebagai contoh misalnya adalah jargon-jargon yang banyak diucapkan oleh para pelaku politik yang mengatakan bahwa “Negara tidak akan mungkin menyakiti rakyatnya”. Kita telaah jargon ini, jargon ini bagi saya adalah suatu hal yang bersifat manipulatif dan upaya demi memuluskan kepentingan, karena ia mengatakan bahwa tidak mungkin dirinya menyakiti rakyatnya.

Di sisi lain, ada yang menolak jargon ini dan mengatakan juga bahwa “tidak mungkin rakyat menolak jika ini tidak menyakiti rakyat”. Jargon itu terlihat sangat mudah terbantah, dan jargon ini kita dengar pada pengesahan undang-undang cipta kerja.

Saya memandang bahwa jargon sudah tidak zamannya lagi digunakan untuk mendidik publik, karena makin banyak orang membaca makin banyak orang tahu; ada kepentingan yang hendak diselundupkan.

Pelaku politik sebagai pembentuk undang-undang seharusnya mendidik publik dengan menampilkan transparansi, akuntabilitas, dan meminta paritisipasi publik, agar tidak dinilai sebuah undang-undang itu dibentuk secara terburu-buru. Hal-hal yang saya kemukakan ini ada pada konsep good governance.

Sedikit kenangan dari masa lalu. Kita pernah memiliki sejarah tentang seorang pemuda yang berkeliling menyusuri Bumi Priangan lalu bertemu dengan seorang petani gurem. Pemuda itu berbicara dengan si petani gurem tersebut, lalu pemuda itu menemukan hakikat hidup bertani.

Dari percakapan pemuda itu, ia mencetuskan suatu ideologi yang diambil namanya dari nama si petani tersebut yaitu marhaenisme. Ideologi itu ditemukan oleh pemuda yang kita kenal dengan nama Bung Karno.

Telah kita ketahui bahwa Bung Karno adalah seorang politisi dan ideologi marhaenisme yang ia cetuskan adalah suatu konsep untuk membela kaum papa, kaum melarat Indonesia pada saat itu, karena ia melihat jejak eksploitatif dari imperialis dan kapitalisme penjajah saat itu.

Hakikatnya kita temukan dari Bung Karno dari karya besarnya itu. Namun hal itu seolah terbantahkan karena sudah tidak ada lagi politisi yang memiliki pemikiran seperti Bung Karno. Bahkan yang terlihat adalah politisi itu juga seolah ikut mengaminkan hal-hal yang eksploitatif terjadi di negeri ini.

Mereka membiarkan negeri ini dikeruk sumber dayanya tanpa ada perlindungan yang pasti bagi lingkungan dan masyarakat di lingkungan yang hendak dikeruk sumber dayanya. Seperti Papua, di sana ada Freeport dan juga yang belakangan ini viral yaitu di Sangihe. Kita lihat satu lagi fakta yang menunjukkan politik makin jauh dengan hakikatnya karena keadaan sekarang.

Masih tentang masa lalu politik negeri ini tidak akan terlepas dari Partai Masyumi di sebelah kanan dan PKI di sebelah kiri.

Pada awal republik sekitar tahun 1955, Partai Masyumi adalah lawan utama PKI. Baik ia di ranah sosial masyarakat maupun pada Badan Konstituante. Mereka berdebat, berupaya untuk memberi kemakmuran pada Konstituennya.

Kita juga telah tahu Konstituen dari kedua pihak itu masyarakat yang berpikiran bagaimana, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kita ada pada keadaan politik yang bermutu, karena berebut kuasa demi mewujudkan kemajemukan.

Namun di era ini kita tidak melihat itu. Kita tidak melihat perdebatan antara kedua pikiran yang bermutu walaupun berbeda. Hal itu disebabkan oleh para pelaku politik di negeri ini yang masih berebut suatu kepentingan dan bisa disatukan dengan suatu kepentingan.

Ini adalah hal yang menunjukkan politik kita adalah politik kartel. Karena bisa saja Partai Politik A dan Partai Politik B berbeda koalisi pada saat Pilpres namun berkoalisi di suatu daerah yang akan melaksanakan Pilkada.

Tentu berbicara politik tidak akan luput dari partai politik. Partai politik kita, seperti yang telah saya ungkapkan, masih berpikiran pragmatis dan tidak memiliki suatu ide yang konsisten. Pragmatisme seolah sudah menjadi ciri khas dari Partai politik di negeri ini karena kepentingan yang harus ada dan terlaksana.

Kultur partai politik di negeri ini juga masih feodal. Hal ini didukung dengan fakta adanya partai politik yang mengatakan bahwa kader partai adalah petugas partai. Secara tidak sengaja saya melihat ada kepentingan kekuasaan pada partai tersebut dan partai tersebut menyodorkan kadernya untuk mendapatkan porsi kursi di dalam kekuasaan hanya untuk demi melancarkan sebuah kepentingan. Ini adalah salah satu contoh transaksi di bawah meja.

Sifat feodalistik partai politik kita makin terlihat ketika ada suatu program yang mungkin tidak disetujui oleh beberapa kadernya. Namun karena ia adalah petugas partai, ia harus menuruti hal tersebut karena jika tidak, mungkin ia akan dikeluarkan dari partai dan tidak menjadi pejabat publik lagi.

Partai politik di negeri ini tidak memiliki ide bagaimana memisahkan pejabat publik dengan partai politik. Pejabat publik, jika ia sudah terpilih, maka ia harus mengabdi pada rakyat bukan mengabdi pada partai politik. Partai politik tidak mengetahui bahwa dirinya itu berperan menjadi fasilitator bagi lahirnya kepemimpinan baru. Seolah partai politik sebagai ruang pikir yang bebas sudah tidak ada lagi.

Tentu adanya situasi seperti ini makin menyulitkan kita menjadikan politik itu sebagai alat untuk menyebarkan keadilan. Ia terhambat dengan adanya pikiran pragmatis dan kultur yang feodalistik dari partai politik.

Tetapi dalam hal ini, civil society haruslah mengambil peran dalam politik bukan hanya menjadi pemilih saja, guna mengontrol kekuasaan dan mengembalikan politik pada hakikatnya sebagai hal yang baik dan mulia. Agar pragmatisme berhenti dan politik bisa dijadikan sebagai alat penegak kedaulatan rakyat serta mendorong kekuasaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin, karena itu perintah langsung dari konstitusi.

Tentu akan ada gejolak dan perlawanan dari mereka yang tidak mengiginkan tegaknya kedaulatan rakyat. Tetapi hal ini mesti dilakukan di tengah keadaan yang tidak menentu saat ini. Inflasi meningkat dan daya beli masyarakat menurun lalu ditambah lagi dengan pandemi, maka haruslah ada semacam pikiran alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dan juga menyelesaikan suatu masalah fundamental negeri ini yaitu crisis of leadership.

Dengan cara itulah politik kembali pada hakikatnya. Politik bisa mengandung ide citizenship yang mana ide ini hanya bermuatan tentang kepentingan warga negara bukan keuntungan suatu kelompok dalam negara.

Ide yang bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kesetaraan. Saya berpandangan ide ini adalah salah satu hakikatnya karena ide ini bisa menyingkirkan mereka yang tidak mampu atau bahkan tidak mau menyejahterakan masyarakat. Karena dengan ide ini setiap siapa yang ingin menjadi pemimpin diharuskan dalam kepalanya dan kebijakan harus mengandung nilai-nilai kesipilan.

Membangun politik sebagaimana semestinya haruslah dilakukan oleh kita-kita dengan melakukan kontrol penuh terhadap kekuasaan, agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berbasis ide citizenship. Jika tidak sadar atau bahkan tidak mau melakukan hal ini, tentu yang akan kena imbasnya adalah kita dan akan berakibat buruk pada demokrasi negeri ini.

Maka dari itu, jangan biarkan politik itu mengalir seperti air, tetapi buat politik itu sesuai dengan kehendak kita dan kepentingan keadilan.

Farhan Donganta Jaya
Latest posts by Farhan Donganta Jaya (see all)