Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Masyarakat Turungan Baji Tolak Pengalihan Jalan ke Balabbara

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Masyarakat Turungan Baji Tolak Pengalihan Jalan ke Balabbara
┬ęPemuda Turungan Baji Bergerak

Atas nama masyarakat pelosok negeri di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, bersama ini kami meluangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) di tempat. Kami pahami bersama bahwa kedamaian adalah suatu hal yang sangat masyarakat inginkan.

Olehnya itu, kami layangkan surat ini demi mencapai kedamaian atas beberapa persoalan yang kami alami, namun tak kunjung usai. Sedikit kami akan mengulas kronologi singkat tentang bukti-bukti pemerintah daerah dan pemerintah setempat (desa) yang sengaja menciptakan konflik di daerah tempat tinggal kami.

Mulai dari sejarah, Turungan Baji merupakan bagian dari sejarah hadirnya Kabupaten Sinjai dan bagian atas terbentuknya bumi Nusantara yang kini kita kenal dengan sebutan Indonesia. Namun, adakah pejabat yang pernah berpikir tentang hal itu? Atau pernahkah pemerintah memikirkan keberlangsungan hidup kami?

Dari dulu nenek moyang Turungan Baji selalu memimpikan tentang jalanan yang layak. Bahkan, sudah berpuluh-puluh tahun kami bersabar menanti tetesan berkah dalam bentuk pembangunan yang pemerintah lakukan, namun sampai hari ini belum juga tampak.

Justru hanya janji-janji politik yang busuklah yang kami terima. Apalagi sekarang musim Pilkada 2018, di mana para calon kepala daerah sangat tertarik melihat persoalan kampung kami untuk menebar janji-janji.

Kami selama ini hanya menjadi ladang subur bagi para politisi yang kejam guna akumulasi suara, yang kemudian akhirnya menindas kami dengan sangat licik. Jalanan kami makin hari kian parah, bahkan sudah seperti sungai kekeringan. Batu-batunya yang cadas, berlubang, membuat kami tak lagi bisa berkendara dengan tenang saat melewatinya.

Hal tersebut juga membuat generasi muda terpaksa jalan kaki menuju tempat pendidikan (sekolah)nya. Namun penguasa yang kejam dan serakah tak juga memperbaikinya, seperti yang sering datang dan hanya untuk menebar janji.

Bila musim kampanye tiba, kami selalu menjadi tempat para elite politik menanam janji-janji palsu, janji-janji busuk. Seandainya semua janjinya mau ditepati, maka aspal sudah setinggi lutut di kampung kami. Namun, itu hanya utopia bagi kami, itu hanya mimpi kami sebagai masyarakat miskin, yang mengalami pemiskinan secara perlahan dari negara.

Baca juga:

Beberapa bulan terakhir ini, polemik makin membesar dan makin membuat kami sedih bercampur kecewa. Saat mendengar kabar kalau jalanan kami pindah ke Balabbara, sementara jalanan poros semula (Sappiareng) telah menjadi jalan desa, hati kami seperti teriris sembilu. Kami merenung, begitu tegakah pemerintah menganaktirikan kami yang sangat taat bayar pajak ini?

Kami tidak sempat membayangkan bagaimana begitu teganya pemerintah yang makan dari hasil keringat dan darah kami, tiba-tiba mengalihkan jalanan kami ke Balabbara. Padahal di sana tidak ada permukiman, tidak ada pembayar pajak yang menggaji pejabat, tidak ada kemajuan ekonomi lokal. Dan kami hanya akan jadi penonton bila hal itu berlanjut.

Tidak akan ada kemajuan ekonomi lokal. Hanya orang luar yang kenyang dan kaya, sementara kami hanya akan menjadi penonton miskin dan tambah miskin hingga mati melarat. Ya, semua akibat ulah pemerintah yang sangat kejam.

Belum lagi dalam konteks etika lingkungan, jalanan di Balabbar akan membuat kami mati secara perlahan. Lama-kelamaan, bila sudah banyak orang lewat di sana, akan banyak rumah di sana, akan banyak orang di sana, maka semua limbah dan bencananya akan mengalir dan membunuh kami yang di bawah.

Kami menolak semua itu. Kami menolak pengalihan jalan. Sehingga kami pernah menanam pisang di tengah jalan yang rusak parah itu sebagai sindiran hangat kepada pemerintah. Kami sudah dua kali melakukan aksi damai, namun juga tak ada tanda-tanda keberpihakan pemerintah.

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 2 Januari 2018, Bupati Sinjai masih Sabirin Yahya kala itu, didampingi Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar, Plt. Sekdakab. Sinjai, Akbar Mukmin serta jajarannya, mereka datang dengan kemewahannya seolah akan memberikan solusi. Tapi, faktanya, hanya janji-janji politik yang mengerikan diperdengarkan.

Mereka hanya datang menanam janji busuk yang tak lebih dari pemerintah desa kami. Mereka menipu kami. Sebab sampai hari ini, alih-alih menuai solusi, justru kami makin terkucilkan saat ini. Mereka mengkhianati kami.

Apalagi anggota dewan, pada 23 Januari 2018, dari komisi III DPRD Sinjai, Bahar, dan rekan-rekannya juga datang seolah memediasi dan tampak seolah paling bijaksana. Tetapi hasilnya tetap sama, yaitu rekayasa politik dan hanya berusaha meredam situasi tanpa realisasi solusi.

Halaman selanjutnya >>>