Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Masyarakat Turungan Baji Tolak Pengalihan Jalan ke Balabbara

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Masyarakat Turungan Baji Tolak Pengalihan Jalan ke Balabbara
Aksi Demonstrasi Front Rakyat Peduli Desa: Tolak Pengalihan Jalan Poros Turungan Baji, Sinjai Barat (Foto: Pemuda Turungan Baji Bergerak)

Atas nama masyarakat pelosok negeri di Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, bersama ini kamu meluangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) di tempat. Kami pahami bersama bahwa kedamaian adalah suatu hal yang sangat diinginkan.

Olehnya itu, kami layangkan surat ini demi mencapai kedamaian atas beberapa persoalan yang kami alami, namun tak kunjung usai. Sedikit kami akan mengulas kronologi singkat tentang bukti-bukti pemerintah daerah dan pemerintah setempat (desa) yang sengaja menciptakan konflik di daerah tempat tinggal kami.

Mulai dari sejarah, Turungan Baji merupakan bagian dari sejarah hadirnya Kabupaten Sinjai dan bagian atas terbentuknya bumi Nusantara yang kini dikenal dengan sebutan Indonesia. Namun, adakah pejabat yang pernah berpikir tentang hal itu? Atau pernahkah pemerintah memikirkan keberlangsungan hidup kami?

Dari dulu nenek moyang Turungan Baji selalu memimpikan tentang jalanan yang layak. Bahkan, sudah berpuluh-puluh tahun kami bersabar menanti tetesan berkah dalam bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah, namun sampai hari ini belum juga nampak.

Justru hanya janji-janji politik yang busuklah yang kami terima. Apalagi sekarang musim Pilkada 2018, di mana para calon kepala daerah sangat tertarik melihat persoalan kampung kami untuk menebar janji-janji.

Kami selama ini hanya menjadi ladang subur bagi para politisi yang kejam guna akumulasi suara, yang kemudian akhirnya menindas kami dengan sangat licik. Jalanan kami semakin hari kian parah, bahkan sudah seperti sungai kekeringan. Batu-batunya yang cadas, berlubang, membuat kami tak lagi bisa berkendara dengan tenang saat melewatinya.

Hal tersebut juga membuat generasi muda terpaksa jalan kaki menuju tempat pendidikan (sekolah)nya. Namun, tak juga diperbaiki oleh penguasa yang kejam dan serakah, seperti yang sering datang dan hanya untuk menebar janji.

Bila musim kampanye tiba, kami selalu menjadi tempat para elite politik menanam janji-janji palsu, janji-janji busuk. Seandainya semua janjinya mau ditepati, maka aspal sudah setinggi lutut di kampung kami. Namun, itu hanya utopia bagi kami, itu hanya mimpi kami sebagai masyarakat miskin, yang dimiskinkan secara perlahan oleh negara.

Beberapa bulan terakhir ini, polemik semakin membesar dan semakin membuat kami sedih bercampur kecewa. Saat mendengar kabar kalau jalanan kami dipindahkan ke Balabbara, sementara jalanan poros semula (Sappiareng) telah dijadikan jalan desa, hati kami seperti teriris sembilu. Kami merenung, begitu tegakah pemerintah menganaktirikan kami yang sangat taat bayar pajak ini?

Kami tidak sempat membayangkan bagaimana begitu teganya pemerintah yang makan dari hasil keringat dan darah kami, tiba-tiba mengalihkan jalanan kami ke Balabbara. Padahal di sana tidak ada pemukiman, tidak ada pembayar pajak yang menggaji pejabat, tidak ada kemajuan ekonomi lokal. Dan kami hanya akan jadi penonton bila hal itu diteruskan.

Tidak akan ada kemajuan ekonomi lokal. Hanya orang luar yang kenyang dan kaya, sementara kami hanya akan menjadi penonton miskin dan tambah miskin hingga mati melarat. Ya, semua akibat ulah pemerintah yang sangat kejam.

Belum lagi dalam konteks etika lingkungan, jalanan di Balabbar akan membuat kami mati secara perlahan. Lama-kelamaan, bila sudah banyak orang lewat di sana, akan banyak rumah di sana, akan banyak orang di sana, maka semua limbah dan bencananya akan mengalir dan membunuh kami yang di bawah.

Kami menolak semua itu. Kami menolak pengalihan jalan. Sehingga kami pernah menanam pisang di tengah jalan yang rusak parah itu sebagai sindiran hangat kepada pemerintah. Kami sudah dua kali melakukan aksi damai, namun juga tak ada tanda-tanda keberpihakan pemerintah.

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 2 Januari 2018, Bupati Sinjai masih Sabirin Yahya kala itu, didampingi Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar, Plt. Sekdakab. Sinjai, Akbar Mukmin serta jajarannya, mereka datang dengan kemewahannya seolah akan memberikan solusi. Tapi, faktanya, hanya janji-janji politik yang mengerikan diperdengarkan.

Mereka hanya datang menanam janji busuk yang tak lebih dari pemerintah desa kami. Mereka menipu kami. Sebab sampai hari ini, alih-alih menuai solusi, justru kami semakin dikucilkan oleh mereka saat ini. Kami dikhianati oleh mereka.

Apalagi anggota dewan, pada 23 Januari 2018, dari komisi III DPRD Sinjai, Bahar, dan rekan-rekannya juga datang seolah memediasi dan tampak seolah paling bijaksana. Tapi, hasilnya tetap sama, yaitu rekayasa politik dan hanya berusaha meredam situasi tanpa realisasi solusi.

Justru saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 5 Maret 2018, mereka semua biang keroknya. Sungguh, mereka semua telah bersekongkol. Mereka semua bekerja sama membodohi kami.

Kami tidak tahu lagi mau mengadu ke siapa. Olehnya itu, kami Masyarakat Turungan Baji menyatakan sikap.

Kalau jalanan di atas (Balabbara) tetap akan dikerja, kami akan konflik, kami siap perang. Lebih baik kami mati. Sebab pengalihan jalan poros di kampung kami adalah HARGA MATI bagi kami.

Beberapa hal yang pernah kami lakukan, namun tidak diindahkan. Kami juga pernah melayangkan pernyataan sikap, namun tidak ditindaki. Bahkan petisi kami yang ditandatangani lebih 300 orang diabaikan. Hal ini membuktikan kalau pemerintah daerah memang menginginkan konflik terjadi di kampung kami.

Kemarin pada Kamis, 22 Maret 2018, adalah satu hal yang bersejarah. Kami terpaksa memagari jalan yang menurut kami itu adalah hak kami yang dibayar pajaknya. Selain itu, kami juga menanam pisang di dalamnya. Namun, hari ini, Sabtu, 24 Maret 2018, ada yang berani menebang pisang kami dan mencabut pagarnya.

Olehnya itu, sekali lagi, kami meminta kepada Presiden Jokowi yang terhormat untuk turun tangan langsung, karena kami sudah tidak percaya dengan pemerintah daerah. Kami sudah muak dengan mereka, justru kami hanya dibodohi oleh mereka demi merampas hak kami dan membunuh kami secara perlahan.

Kalau tidak, maka dengarlah kabar dari pelosok Turungan Baji ini. Kabar mengerikan atas perlawanan masyarakat yang mempertahankan haknya. Kami akan perang, dan kami siap mati demi pembangunan untuk generasi kami.

___________________

Artikel Terkait: