Surat untuk Mas Gibran

Surat untuk Mas Gibran
©Tempo

Demokrasi dan Politik Kekerabatan

Dalam beberapa kali kesempatan, Mas Gibran mengatakan yang kurang lebihnya seperti ini “Biarkan rakyat yang menilai atau memilih, kan banyak juga yang politik dinasti tapi tidak kepilih” saat merespons mengenai isu politik dinasti.

Pernyataan Mas Gibran tersebut menunjukkan betapa rendahnya kapasitas dan pemahaman Mas Gibran terhadap nilai-nilai demokrasi.

Terus terang, mengetahui hal ini rasanya miris, mengingat kalimat tersebut dikatakan oleh seorang pejabat publik, yang juga saat ini menjadi cawapres, dan digadang-gadang menjadi pemimpin masa depan bangsa. Lalu, bagaimana kita berharap masa depan demokrasi yang lebih substantif ke depannya jika para elite tak paham demokrasi?

Proses Demokrasi Tidak Hanya Sebatas Coblos-Mencoblos

Begini, Mas Gibran. Memang benar pada ujungnya yang menentukan rakyat, tapi demokrasi tidak hanya berurusan saat coblos-mencoblos. Setiap orang yang belajar ilmu politik pasti paham bahwa competitiveness yang menjadi syarat dalam demokrasi bukan hanya saat di bilik suara, tetapi dari proses awal menuju pencalonannya juga.

Seberapa terbuka proses menuju penjaringan dan pencalonan tersebut yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi?

Keterbukaan dalam penjaringan dan proses pencalonan ini mengharuskan adanya daya saing yang tinggi. Itu artinya harusnya yang benar-benar mempunyai kapasitas, rekam jejak, dan sebagainyalah yang layak maju dalam kontestasi.

Sementara dalam kasus politik kekerabatan, ada kecenderungan bahkan hampir dipastikan bahwa pengaruh kerabatnya inilah (baik ayahnya, pamannya, atau suaminya dan lain-lain) yang memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengapa seseorang bisa terpilih sebagai kandidat untuk maju dalam kontestasi.

Di sinilah mengapa politik kekerabatan berpotensi mencederai asas competitiveness dalam demokrasi. Dengan kata lain, politik kekerabatan bisa menghalangi seseorang yang sebenarnya jauh lebih layak untuk maju dalam kontestasi. Hal ini pun menunjukkan akuntabilitas partai politik yang juga lembaga publik tercederai.

Baca juga:

Tidak berhenti di situ, Mas Gibran. Competitiveness pun bisa tercederai lagi ketika kontestasi resmi dimulai. Sekali lagi, seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin, katakanlah wali kota, bupati, dan sebagainya, bukan karena kapasitasnya, tetapi karena seberapa kuat pengaruh dari figur politik kerabatnya itu yang lebih dulu mapan.

Pengaruh itu bisa juga dalam bentuk jejaring-jejaring sosial hingga mesin-mesin politik yang diwariskan  Itu artinya, aspek kesetaraan dalam competitiveness tidak terpenuhi. Dan sekali lagi, fenomena ini bisa menyebabkan terhalangnya seseorang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin.

Apalagi di tengah salah satu penyakit utama dalam demokrasi kita, yakni demokrasi kultus. Ketika seorang tokoh politik mapan sudah “dikultuskan”, maka sikap-sikapnya, terlepas dari benar atau salah, akan memengaruhi sikap dan pilihan masyarakat.

Misalnya, saat sosok Pak Jokowi dianggap berpengaruh, mempunyai rekam jejak dan rekam karya luar biasa, tindak-tanduk Pak Jokowi, baik secara langsung maupun melalui simbol dan kode tertentu, tentu akan diikuti oleh masyarakat yang mengultuskannya.

Misalnya, saat pengaruh Pak Jokowi sedemikian rupa, kemudian anaknya maju menjadi wali kota, maka besar kemungkinan orang yang menjadi loyalis Pak Jokowi sebelumnya akan memilih anaknya yang maju wali kota. Jadi sekali lagi ini menghalangi orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin. Ini hanya perumpamaan, ya, Mas Gibran.

Ada salah satu contoh fenomena politik kekerabatan yang diteliti oleh peneliti LIPI (sekarang BRIN) yang berjudul “Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal” (2017), yang mungkin perlu Mas Gibran baca. Salah satu lokus penelitian dalam buku itu di Indramayu.

Jadi, beberapa tahun silam, Indramayu pernah dipimpin oleh seorang kepala daerah perempuan, yang faktor keterpilihannya andil besar pengaruh suaminya saat itu yang juga mantan bupati, bukan karena rekam jejak aktivismenya, intelektualnya dan sebagainya.

Bahkan, dalam sebuah wawancara di televisi nasional, suaminya mengakui bahwa itu seperti periode ketiga bagi dirinya sendiri. Nah, ini contoh bukan betapa politik kekerabatan menjauhkan dari demokrasi yang ideal?

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan