Syarat Membaiknya Demokrasi Indonesia

Syarat Membaiknya Demokrasi Indonesia
©The Jakarta Post

Pancasila adalah dasar atau ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sebuah ideologi berfungsi sebagai pertama, tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Artinya,​ nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.​

​Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. ​Artinya, nilai dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Demokrasi di Indonesia

Bentuk negara demokrasi dalam arti pemerintah oleh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah pengejawantahan sila keempat pancasila. Arti dari, oleh, dan untuk rakyat ini terealisasi dalam adanya keterwakilan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya demi pengambilan keputusan yang bermuara pada kebaikan bersama (bonum commune). Dalam Pancasila, rakyat adalah unsur mutlak negara.

Sila keempat Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilandiabad ke-21 ini menurut Magnis Suseno berarti komitmen tanpa ragu-ragu terhadap demokrasi.[1] Dengan menjadi demokrasi, ini berarti sila keempat tertuang gambaran realitas sekaligus cita-cita bahwa negara ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang memang lahir dari konsensus semua anak bangsa, bukan pilihan atau konsensus segelintir orang saja.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, memang merupakan fenomena baru di Indonesia. Yudi Latih menjelaskan bahwa, demokrasi merupakan hal baru yang muncul sebagai ikutan dari reformasi negara Republik Indonesia merdeka.

Kerajaan-kerajaan pra Indonesia adalah kerajaan feodal, yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, sesungguhnya nilai-nilai demokrasi sampai taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara.[2]

Ini berarti bahwa meskipun sistem demokrasi adalah sesuatu yang baru, tapi, nilai dan rohnya sebenarnya sudah ada hidup dan tinggal dalam masyarakat Indonesia. Menurut Tan Malaka, sebagaimana yang dikutip Latif, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara.

Di alam Minangkabau, misalnya pada abad 14 sampai 16 kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah bagus untuk menggambarkan hal ini, yakni “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut”.[3]

Pandangan Tan Malaka atas sistem yang mengutamakan kedaulatan rakyat ini sekali lagi menegaskan bahwa semangat atau prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sudah lama mengakar dan hidup di negeri ini.

Dalam iklim demokrasi, suara terbanyak atau suara mayoritas selalu lebih diuntungkan karena sebuah keputusan diambil atas dasar mayoritas dukungan. Artinya, semakin besar dukungan atau persetujuan diberikan terhadap sebuah keputusan maka keputusan itulah yang menang. Sementara yang minoritas selalu kalah karena secara aturan suara mereka tidak bisa mengimbangi yang mayoritas.

Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia yang dimaksudkan para Founding Father bangsa ini bukanlah demikian. Yudi Latif dalam komentarnya pada buku “Demokrasi Deliberatif” karya F. Budi Hardiman,[4] menjelaskan bahwa para pendiri bangsa Indonesia menyadari, untuk masyarakat plural dengan aneka fragmentasi sosial-budaya, model demokrasi yang sebaiknya dikembangkan tidaklah menganut model majoritarian, melainkan model persmusyawaratan (konsensus) yang inklusif.

Jurang Ideal dan Real Demokrasi di Indonesia

Meski yang diharapkan atau dicita-citakan oleh para founding fathers itu ideal, faktanya yang terjadi tidak selalu demikian. Terkait hal ini. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa  betul kita sudah mewujudkan demokrasi serta memasukan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar-suatu prestasi besar yang membanggakan,-tetapi program para reformator: berantas KKN-korupsi, kolusi, dan nepotisme-gagal total. Malah korupsi sekarang lebih merajalela daripada zaman Suharto.[5]

Tentu kita tidak perlu jauh-jauh mencari bukti-bukti praktik KKN tersebut. Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan dengan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Eddy Prabowo terkait kasus korupsi benih lobster. Tidak lama berselang terungkap juga kasus korupsi Dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh menteri Sosial Juliari Batubara dan beberapa jajarannya.[6] Yang lebih menyedihkan lagi, korupsi dana bantuan tersebut terjadi ketika kehidupan rakyat sedang terjepit akibat pandemi covid-19 dan masih banyak kasus korupsi lainnya.

Sampai saat ini, kita perlu sadar bahwa Indonesia masih terus berproses dengan demokrasi yang sudah cukup lama tumbuh di negara ini. Di lapangan seringkali yang ideal itu jauh dari kenyataan. Mengkritisi hal ini kita bisa melihat akhir-akhirnya ini agaknya radikalisme dan eksklusivisme agama merangkak maju, intoleransi bertambah, dan kekerasan atas nama agama pun cukup sering kita dengar. Terakhir yang kita dengar adalah peristiwa pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Ali Kalora.[7]

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sebagai bangsa dan negara kita perlu terus berjuang mewujudkan nilai-nilai Pancasila kita. Dalam kaitannya dengan nilai demokrasi kita masih menemukan bahwa pada Pilkada 9 Desember lalu, Bawaslu menemukan setidaknya ada 140 dugaan kasus politik uang. Selain itu juga ada pelanggaran netralitas ASN sebanyak 21 kasus dan juga kampanye di luar jadwal sebanyak 11 kasus.[8]

Temuan ini memprihatinkan sekali karena di usia negera ini yang sudah semakin tua dengan penerapan sistem demokrasi yang semakin lama, sudah seharusnya praktik-praktik curang seperti itu semestinya sudah tidak ada lagi. Kecurangan seperti itu hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin atau perwakilan rakyat yang egois, korup, dan tidak peduli pada kepentingan banyak orang karena bisa saja selama masa jabatannya misalnya, hanya bekerja untuk mencari uang sebanyak-banyaknya demi menutup modal kampanye, dsb.

Kendati demikian, bukan berarti demokrasi yang dipilih sebagai sistem politik itu dipilih secara sengaja karena ialah yang paling baik. A. Setyo Wibowo tulisannya berjudul “Demokrasi sebagai Kamp Konsentrasi Giorgio Agamben: Filsafat Politik dan Kritik”,[9] mengatakan bahwa dalam jargon umum demokrasi dipilih bukan karena ia sistem ideal. Dalam sistem politik tidak ada sistem yang ideal.

Semua sistem politik adalah busuk. Namun, dibandingkan dengan semua sistem yang ada (Aristokrasi, Oligarki, Plutokrasi, Khilafah, Tirani, atau kediktatoran) yang jelas-jelas busuk demokrasi adalah minus malum (a lesser evil), sebuah pilihan yang kebaikannya lebih sedikit. Demokrasi dipilih karena dianggap paling sedikit busuknya dibandingkan sistem lain yang ada.

Harus diakui bahwa demokrasi itu baik karena setiap orang tanpa pengecualian agama, suku, ras, dsb dihargai sama di mata hukum. Masyarakatlah yang berdaulat dalam demokrasi. Dengan itu, menurut Magnis Suseno semua warga itu setara berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau sekelompok orang yang begitu saja berhak untuk memerintah orang lain, harus dikatakan bahwa wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri.[10]

Oleh karena kesetaraan itu, semua orang bisa dan berhak menyuarakan aspirasinya. Demokrasi memberi ruang bagi setiap warga negara untuk memberikan kritik sekaligus saran yang berguna dan membangun kehidupan bersama. Apabila dalam proses demokrasi terjadi penyimpangan seperti yang terjadi selama ini, rakyat boleh ikut menyuarakan pendapatnya dan mengawal proses bernegara dengan keaktifannya lewat aspirasi, dsb.

Syarat Membaiknya Demokrasi Indonesia

Kiat perlu bersyukur bahwa karena menganut sistem demokrasi, kita bisa dan berhak untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, kita juga perlu sadar bahwa demokrasi mengandaikan rakyat yang hidup di bahwa sistem itu memiliki kesejahteraan hidup dan kemajuan pola pikir.

Berbicara tentang kesejahteraan hidup, tentu masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diperjuangkan di negeri ini.  Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank pada 8 Desember 2015 ditemukan bahwa “dalam 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pencapaian ini telah mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah.

Namun, manfaat dari pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.  Sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal.”[11] Kesenjangan itu pasti akan semakin diperparah lagi bila melihat pandemi yang sekarang terus meluas yang menyebabkan jutaan orang harus menganggur.

Karena adanya ketimpangan yang sedemikian besar itu, kita boleh yakin bahwa politik uang tentu akan sangat menarik bagi yang kekurangan karena dengan itu mereka bisa makan ataupun memenuhi kebutuhan dasariah mereka.

Dengan porsi warga yang miskin itu mayoritas, maka ketika politik uang dimainkan, bukan tidak mungkin yang berpolitik uanglah yang menang karena demi memenuhi kebutuhan makan minum yang tidak bisa ditunda mereka terpaksa memilih yang membayar. Jika demikian akan jadi apa demokrasi kita. Maka, program dan usaha penyejahteraan masyarakat perlu diberi perhatian serius.

Kemudian terkait pola pikir masyarakat Indonesia bisa dikatakan masih rendah. Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia (0,719) dan disusul oleh Brunei Darussalam (0,704).

Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya sama-sama memiliki skor 0,661. Penilain ini didasarkan pada pendidikan formal, vokasi, literasi baca-tulis-hitung, peringkat internasional universitas, jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, jumlah hasil riset, dan jurnal ilmiah.[12]

Tentu bisa kita simpulkan (meskipun masih bisa diperdebatkan lagi) bahwa, realitas ini sering kali dimanfaatkan oleh politikus-politikus licik dan rakus untuk membidik kekuasaan. Mereka memanfaatkan rendahnya pola pikir masyarakat itu untuk mendulang kekuasaan. Janji diobral, kendati sebenarnya tidak masuk akal.

Hasutan juga dibenarkan karena rakyat tidak paham. Emosi rakyat dimainkan sedemikian rupa sehingga merusak kehidupan bersama bersama. Di titik ini kita perlu sadar bahwa tanpa adanya sikap kritis dan daya pikir yang baik, demokrasi yang baik hanya tinggal mimpi bila warga negaranya tidak dibekali dengan tingkat pendidikan yang baik.

Pentingnya pendidikan digarisbawahi oleh Latif dengan mengutip Amartya Sen, yakni bahwa pendidikan itu berarti mengembangkan kapabilitas agar seseorang dapat memiliki kebebasan dan pilihan (atau kesempatan) yang lebih luas.[13] Kapabilitas berarti kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan bernilai (valuable acts) atau meraih kondisi keadaan yang bernilai (valuable state of being).[14]

Profesor Driyarkara sendiri sangat menekankan pendidikan. Menurutnya, melalui pendidikanlah manusia memanusiakan dirinya dan sesama.[15] Maka dari itu, pendidikan menjadi kunci dalam mengupayakan kebaikan hidup bersama. Tanpa adanya pendidikan yang baik, harapan akan adanya rakyat yang krtis bisa jadi tinggal jadi harapan yang sulit terwujud dalam kenyataan.

Referensi

Buku

Frans Magnis Suseno, editor Armada Riyanto, dkk, “Mewujudkan Masyarakat Pancasila Menuntut Mensukseskan Demokrasi” dalam Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan. Kanisius: Yogyakarta, 2015.

Driyarkara, N.,  Karya Lengkap Driyarkara. Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Penyunting: A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim. Gramedia: Jakarta,2006.

Latif, Yudi.  Negara Paripurna. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.

Hardiman, F. Budi.  Demokrasi Deliberatif. Kanisius; Yogyakarta, 2009.

Franz Magnis Suseno. “Etika Politik”, Cet ke-8. Kompas Gramedia: Jakarta, 2016.

Majalah

Wibowo, A. Setyo . “Demokrasi sebagai Kamp Konsentrasi Giorgio Agamben: Filsafat Politik dan Kritik” dalam majalah BASIS Nomor 03-04, Tahun ke-69, 2020.

Media Online

Asmara, Chandra Gian . “Tak Sampai Dua Pekan, Dua Menteri Jokowi Tertangkap KPK”, dalam CNBC Indonesia, 6/12/20-https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206075358-4-207113/tak-sampai-dua-pekan-dua-menteri-jokowi-tertangkap-kpk-(Diakses pada, 22 Desember 2020 pukul 11.32 WIB)

Yasmin, Putri . “Profil Ali Kalora yang Dituding Melakukan Pembantaian di Sigi Sulawesi Tengah”, dalam Detik.com-30/11/20-https://news.detik.com/berita/d-5275603/profil-ali-kalora-yang-dituding-melakukan-pembantaian-di-sigi-sulawesi-tengah-(Diakses pada 21 Desember 2020 pukul 21.22 WIB).

Mashabi, Sania. ”Bawaslu Tangani 104 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2020”, dalam KOMPAS.com-15/12/20-https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/17282731/bawaslu-tangani-104-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2020-(Diakses pada, 23 Desember 2020 pukul 21.21 WIB)

Gerintya, Scholastica . “Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah”, dalam Tirto.id, 2/5/19-https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR-(Diakses pada 24 Desember 2020 pukul 16.32 WIB).

The World Bank. “Meluasnya Ketimpangan di Indonesia”, dalam The World Bank 8/12/15-https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide-(Diakses pada 24 Desember 2020 pukul 21.12 WIB)

[1]Frans Magnis Suseno, editor Armada Riyanto, dkk, “Mewujudkan Masyarakat Pancasila Menuntut Mensukseskan Demokrasi” dalam Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan. Kanisius: Yogyakarta, 2015. 589.

[2]Yudi Latif, Negara Paripurna. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011. 387.

[3] Latif, Negara Paripurna, 387.

[4] F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif. Kanisius; Yogyakarta, 2009.

[5]Frans Magnis Suseno, editor Armada Riyanto, dkk, “Mewujudkan Masyarakat Pancasila Menuntut Mensukseskan Demokrasi” dalam Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan. Kanisius: Yogyakarta, 2015. 585.

[6]Chandra Gian Asmara. “Tak Sampai Dua Pekan, Dua Menteri Jokowi Tertangkap KPK”, dalam CNBC Indonesia, 6/12/20-https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206075358-4-207113/tak-sampai-dua-pekan-dua-menteri-jokowi-tertangkap-kpk-(Diakses pada, 22 Desember 2020 pukul 11.32 WIB)

[7]Putri Yasmin. “Profil Ali Kalora yang Dituding Melakukan Pembantaian di Sigi Sulawesi Tengah”, dalam Detik.com-30/11/20-https://news.detik.com/berita/d-5275603/profil-ali-kalora-yang-dituding-melakukan-pembantaian-di-sigi-sulawesi-tengah-(Diakses pada 21 Desember 2020 pukul 21.22 WIB).

[8]Sania Mashabi.Bawaslu Tangani 104 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2020”, dalam KOMPAS.com-15/12/20-https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/17282731/bawaslu-tangani-104-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2020-(Diakses pada, 23 Desember 2020 pukul 21.21 WIB)

[9]A.Setyo Wibowo. “Demokrasi sebagai Kamp Konsentrasi Giorgio Agamben: Filsafat Politik dan Kritik” dalam majalah BASIS Nomor 03-04, Tahun ke-69, 2020, hal. 7.

[10]Franz Magnis Suseno. “Etika Politik”, Cet ke-8. Kompas Gramedia: Jakarta, 2016, 369.

[11]The World Bank. “Meluasnya Ketimpangan di Indonesia”, dalam The World Bank 8/12/15-https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide-(Diakses pada 24 Desember 2020 pukul 21.12 WIB)

[12]Scholastica Gerintya. “Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah”, dalam Tirto.id, 2/5/19-https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR-(Diakses pada 24 Desember 2020 pukul 16.32 WIB).

[13]Latif, Pendidikan, 244.

[14]Latif, Pendidikan, 242.

[15]Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara, 279.

    Engelbertus Viktor Daki
    Latest posts by Engelbertus Viktor Daki (see all)