Tafsir Tunggal, Hegemoni Penguasa, dan Intelektual Organik

Tafsir Tunggal, Hegemoni Penguasa, dan Intelektual Organik
©Chief Executive Magazine

Ujug-ujug pemerintah menjadi otoritas tafsir tunggal Pancasila. Yang lain tidak boleh menafsirkan Pancasila dan dianggap tidak Pancasilais.

Beberapa tahun belakangan ini, pentas politik nasional dipenuhi dengan berbagai gejolak. Gejolak politik diperlihatkan oleh penguasa dan elite-elite politik di publik untuk memengaruhi psikologi dan opini publik. Publik sengaja dibuat bingung oleh penguasa; digiring-giring opininya, sehingga konsentrasi publik terpecah, tidak fokus pada isu-isu besar yang muncul di permukaan.

Isu Jiwasraya, misalnya, yang merugikan negara 16 triliun. RUU Ciptaker yang dinilai diinisiasi oleh dan kepentingan para pemilik pemodal. Dan, yang baru-baru ini yang cukup ramai di media sosial adalah soal kerugian Pertamina 11 triliun. Isu-isu besar tersebut hilang begitu saja dari percakapan-percakapan publik.

Ini tidak lepas dari ‘desain’ pemerintah; ‘yang mendesain isu’. Lalu, isu tersebut kemudian disebarkan ke publik, sehingga isu-isu besar hilang begitu saja dan ditutupi oleh isu-isu receh ‘yang didesain dan diembuskan oleh pemerintah’.

Dan, publik menerima itu tanpa counter intelektual untuk memverifikasi apakah informasi itu benar atau hoaks. Publik sengaja dibuat bingung oleh penguasa karena memang tidak adanya keterbukaan informasi di tubuh kekuasaan.

Jadi, publik itu bukan tidak memiliki informasi atau tidak mendapatkan informasi, tapi publik mengalami apa yang disebut sebagai ‘kegemukan informasi’. Informasi yang terlalu banyak masuk ke publik, sehingga publik sulit untuk ‘mencerna’ mana informasi yang benar dan mana informasi hoaks. Cara-cara semacam inilah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi kebobrokan dan kebusukan pemerintah. Dan, ini terjadi di pemerintahan Jokowi.

Demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi atau presiden Joko Widodo mengalami kemunduran. Banyak pihak yang menilai bahwa kepemimpinan Jokowi telah merusak demokrasi yang telah dibangun dan ‘diam-diam’ pemerintahan Jokowi cenderung otoriter. Dan, itu bisa dilihat dari gestur dan permainan politik Jokowi beberapa tahun terkahir.

Misalnya, revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah merupakan salah satu bentuk persekongkolan pemerintah dan elite-elite politik untuk mengamputasi gerakan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Terlihat bahwa pemerintah dan DPR tidak punya inisiatif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebaliknya, justru memberikan celah (potensi) bagi elite-elite politik untuk melakukan korupsi melalui pelemahan UU KPK.

Baca juga:

Soal lain, misalnya, pembubaran ormas islam (HTI) melalui Perppu No 2 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 2017 lalu. Dan, belakangan disahkan oleh DPR RI menjadi UU No 16 Tahun 2017 tentang pelarangan ajaran khilafah di Indonesia. Ini menandai awalnya krisis demokrasi di Indonesia.

Padahal, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, tidak diindahkan oleh pemerintah. Ujug-ujug pemerintah menjadi otoritas tafsir tunggal Pancasila. Yang lain tidak boleh menafsirkan Pancasila dan dianggap tidak Pancasilais.

Karena dianggap tidak pancasilais, lalu dicap oleh pemerintah sebagai musuh negara, dituduh radikalis, dan mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah sering mendapatkan diskriminasi dari penguasa. Tidak jarang Pancasila dijadikan oleh penguasa sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya, lalu menjebloskan mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintah ke dalam penjara.

Ini negara milik penguasa atau negara hukum, sih? Kenapa setiap apa yang datang dari penguasa atau yang dikatakan oleh pemerintah harus dianggap benar dan harus diterima sebagai prasyarat bernegara tanpa memberikan ruang interpretasi dan penolakan? Kenapa pemerintah takut soal interpretasi Pancasila?

Kemunculan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan bukti bahwa pemerintah takut soal interpretasi Pancasila. Lebih daripada itu (sekadar soal interpretasi Pancasila), ada agenda politik terselubung yang dilakukan oleh penguasa mengikuti RUU HIP dan RUU BPIP.

Jadi, ini bukan lagi soal interpretasi Pancasila atau Pancasila versi penguasa, tapi ini lebih pada soal-soal yang bersifat ideologis. Karena ada sejarah-sejarah idoelogi di Indonesia.

Baca juga:

Lepas dari soal itu, Pancasila itu sudah selesai. Yang belum selesai adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang belum selesai, yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dan, ini menjadi tugas pemerintah menjalankan nilia-nilai Pancasila ‘bukan mengubah Pancasila’.

Ini yang belum dilakukan oleh pemerintah. Kendati, penguasa terus melakukan hegemoni; menyebar ketakutan ke publik, menggiring opini publik, dan meneror publik melalui propaganda media massa, pelihara buzzer, dan bayar influencer. Setiap kali ketika muncul isu-isu besar di publik atau ketika ada kritik publik terhadap pemerintah; pemerintah menggerakkan media, menggerakkan buzzer, dan menggerakkan influencer.

Itulah kenapa perlunya harus ada intelektual yang berdiri atau yang berada di luar pemerintahan, yang lebih jujur dan hidup melihat persoalan supaya ada kontrol terhadap pemerintah. Ada counter intelektual terhadap hegemoni-hegemoni penguasa yang dilancarkan oleh pemerintah selama ini. Ada keterbukaan informasi di publik. Ada kebebasan orang untuk mengatakan pikirannya. Maka, dengan ini demokrasi di Indonesia bisa dihidupkan kembali.