KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia.
Nalar Politik – Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Juwita Hayyuning Prastiwi, menyebut demokrasi Indonesia sedang berada di titik terendah. Penyebab terbesarnya adalah buruknya kepemimpinan Presiden […]
“Kalau ada UU (legislasi) yang dianggap salah, kenapa tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi (ketimbang demonstrasi)?” Betul. Tapi mekanisme itu hanya bagus diterapkan untuk UU lama […]
Nalar Politik – Cedera janji Jokowi ternyata jadi satu alasan kenapa gerakan mahasiswa kali ini tampil ke depan dan nyaris tanpa sekutu berbasis partai politik, […]
Nalar Politik – Senin, 30 September 2019, aksi #GejayanMemanggil kembali akan digelar lagi. Serupa sebelumnya, tuntutannya kali ini juga terkait sejumlah RUU yang bermasalah. Mulai […]
Nalar Politik – Peneliti SMRC Saidiman Ahmad mempertanyakan keberadaan pendukung Prabowo. Ketika Jokowers tampil terbelah menghadapi isu nasional seperti revisi UU KPK dan KUHP, mereka […]
Jokowi terlalu percaya diri bahwa semua pendukungnya akan manggut-manggut dengan langkah-langkah politiknya. Dia keliru. Tidak semua pendukungnya berwatak bigot dan memandang politik secara hitam dan […]
Nalar Politik – Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR dan elite politik. Sebab, di tangan mereka, negeri yang sudah sejak dulu punya […]
Nalar Politik – Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak, massa aksi gerakan #GejayanMemanggil akan mengajukan klaim atas ruang publik. Mereka menilai bahwa ruang publik kini telah […]
Nalar Politik – Senin, 23 September 2019, agenda Gejayan Memanggil akan berlangsung serentak pukul 13.00 WIB. Titik kumpul berada di tiga lokasi, yakni Gerbang Utama […]
Nalar Politik – Masih ingat peristiwa di Gejayan tahun 1998? Tempat ini jadi saksi perlawanan mahasiswa dan elemen masyarakat Yogyakarta terhadap rezim yang represif, Orde […]
© 2020 | Nalar Politik Indonesia