Saidiman Ahmad adalah konsultan politik; peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Ia merupakan alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.
Nalar Politik – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai UU Cipta Kerja lahir untuk memangkas birokrasi lama yang sudah tidak efektif […]
Nalar Politik – Peneliti Kebijakan Publik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, semangat reformasi birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta […]
Nalar Politik – Spirit kebebasan ekonomi tertuang jelas dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Spirit tersebut berupa kemudahan berusaha, yang mensyaratkan pengeliminasian […]
Nalar Politik – Money politics yang masih kerap marak di sebuah pemilihan seperti Pemilu atau Pilkada ternyata punya aspek positif. Sebagaimana dijelaskan Peneliti SMRC Saidiman […]
Nalar Politik – Pilkada di tengah pandemi tetap wajib. Pelaksanaannya tidak boleh ditunda meski penyebaran kasus Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Hal itu disampaikan […]
Nalar Politik – Data SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tentang demokrasi di Indonesia menunjukkan hal berbeda dari apa yang dikemukakan para pengamat atau lembaga-lembaga […]
Nalar Politik – Kalau mau pemimpin tak berkualitas, dukung Pilpres oleh MPR. Demikian pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, menyiratkan penolakannya terhadap wacana presiden akan […]
Nalar Politik – Saidiman Ahmad menyebut istilah “kebebasan kebablasan” adalah narasi para diktator dan pendukung-pendukungnya. Oleh negara, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo, istilah itu […]
Nalar Politik – Peneliti SMRC Saidiman Ahmad dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berhasil membungkam para politisi pendukung Jokowi, yakni Anggota DPR RI […]
Nalar Politik – Upaya atau cara melawan radikalisme di kalangan militer, juga di ASN dan polisi, kian jadi kebutuhan mendesak. Terutama akhir-akhir ini, menyusul isu […]
© 2021 | Nalar Politik Indonesia