Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia. Ia merupakan pemimpin Orde Baru, menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Ir. Soekarno.
Gerakan mahasiswa menjelang Pemilu 1999 sedang dalam krisis. Di masa sebelum dan di saat lengsernya Soeharto, masih mudah mengidentifikasinya berdasarkan isu dan strategi kelompok, tanpa […]
Satu yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan masa transisi demokrasi yang kita jalani sekarang menjadi permanen dan tidak tuntas. Setelah jatuhnya Soeharto, ke mana sistem […]
Apa solusi untuk mengatasi kejahatan kerah putih? Nalar Warga – Untuk keluarnya anggaran proyek, harus ada rencana. Rencana harus dibuat secara akademis. Harus ada second […]
Sejak kolonialis militer dan birokrasi Belanda dipaksa meninggalkan negeri baru Indonesia tahun 1950, Indonesia hanya pernah mengalami satu budaya politik dan politik ekonomi yang sungguh-sungguh […]
Peristiwa ini juga menjadi “aji mumpung” Soeharto untuk mempercepat gerakan kudeta. Nalar Warga – Sang Penyambung Lidah Rakyat, kekuasaannya menjadi kelu di tangan “The Smiling […]
Nalar Politik – Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak, massa aksi gerakan #GejayanMemanggil akan mengajukan klaim atas ruang publik. Mereka menilai bahwa ruang publik kini telah […]
Nalar Warga – Menjelang Reformasi 1998, sekelompok anggota Majelis Sinergi Kalam (Masika ICMI) mendatangi rumah Wapres B.J Habibie di Patra Kuningan. Selama bulan-bulan yang riuh […]
Warganet bernama Muhammad Toha punya cara tersendiri mengenang sosok Presiden RI ke-3 BJ Habibie. Melalui catatannya di media sosial, ia kisahkan bagaimana dulu dirinya dihina, […]
Hingga hari ini, politik tetap memegang peranan penting dalam sebuah sistem pemerintahan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa sebuah pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya peristiwa politik. […]
Ancaman terhadap demokrasi yang sungguh di depan mata, bagi peneliti LIPI Amin Mudzakkir, adalah netralitas. Istilah ini dianggap punya akar intelektual yang panjang dan dalam. […]
© 2020 | Nalar Politik Indonesia