Tak Bisa Jelaskan LKPJ Dana Rp4,2 T, Begini Keputusan Akhir DPRD untuk Pemprov DKI

Tak Bisa Jelaskan LKPJ Dana Rp4,2 T, Begini Keputusan Akhir DPRD untuk Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan | Diskominfo

Nalar PolitikLaporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk APBD 2017 ternyata tidak jelas. Anies tak bisa menjelaskan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp4,29 triliun dalam LKPJ-nya.

Lantaran anggaran sebesar itu disebut tidak masuk ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017, DPRD pun menolak LKPJ APBD 2017 yang Anies jabarkan atas nama Pemrov DKI Jakarta.

“Jadi, ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang belum tersajikan. Itu belum bisa dimengerti secara baik,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Karena itu, LKPJ Pemrov DKI atas penggunaan dana besar itu tidak DPRD tandangangi. Pihaknya mengharap agar Pemrov DKI bisa membereskan terlebih dahulu lantaran mekanisme penyerapannya masih sangat tidak jelas.

“Kok SILPA dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?” tambah Prasetyo mempertanyakan.

Seolah tak terima LKPJ-nya ditolak, Anies pun menilai penolakan dari DPRD itu sara kepentingan politis.

“Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis. Sebenarnya ini menjadi proses yang teknoratis. Mereka beralasan karena SILPA. Nanti kita teruskan saja pembicaraan dengan mereka mengapa ini terjadi SILPA,” tanggap Anies di Balai Kota

Anies lalu menjelaskan, SILPA sebesar Rp13,17 triliun itu berasal dari pendapatan yang meningkat. Adapun realisasi pengadaan tanah hanya sebesar 72 persen.

“Karena ada prinsip kehati-hatian yang kita terapkan. Bulan Desember lalu, saya membuat Pergub yang tidak lagi izinkan pembayaran dengan uang cash. Nah karena itulah menjadi lebih hati-hati,” pungkasnya.

Meski sempat tertolak, tetapi keputusan akhir DPRD atas penggunaan APBD Pemrov DKI akhirnya berstatus diterima. LKPJ itu diterima tetapi dengan bersyarat.

“LKPJ ini dinyatakan kami terima, tetapi dengan beberapa catatan. Tolong Satuan Kerja Perangkat Daerah segera melakukan rapat dengan Gubernur untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi,” harap Prasetyo setelah mengetuk palu tanda menerima laporan pertanggungjawaban pertama Pemrov DKI.

Catatan yang dimaksud adalah soal masih rendahnya sosialisasi serapan anggaran oleh masing-masing dinas. Padahal eksekutif sendiri yang meminta anggaran belanja lebih dari Rp70 triliun.

Berdasarkan rekap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD 2017, sisa anggaran terbesar ada pada bidang infrastruktur, yakni sebesar Rp5 triliun. Selain itu, ada pula 41 kegiatan yang gagal lelang dengan total nilai Rp50 miliar.

Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran belanja terjadi lantaran buruknya sistem perencanaan dan tidak maksimalnya kinerja pejabat SKPD tertentu.

“Saya minta Pak Gubernur segera tetapkan kepala dinas atau badan secara definitif. Sekarang ini banyak plt. [pelaksana tugas], mereka kan tidak bisa tanda tangan kontrak. Pertanggungjawabannya bagaimana?” ungkap Prasetio.

_____________

Baca juga:
Share!