Indonesia kini seolah dihadapkan pada 2 tuntutan utama: tangkap Setnov (Setya Novanto) dan membebaskan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama).
Saya rasa 2 tuntutan di atas sangat penting. Masing-masing darinya adalah soal perlunya penegakan hukum yang adil, berjalan sebagaimana harusnya. Indonesia, dalam hal ini aparat penegak hukum juga pemerintah, jelas tak boleh mengabaikannya. Perlu perealisasian segera.
Mengapa harus tangkap Setnov segera? Pertama, ini soal pentingnya menjaga stabilitas negara, terutama di wilayah ekonomi-politik warga. Bahwa tindakan Setnov, yang mestinya harus menghadapi tuntutan hukum, membuat bangsa ini kian tercoreng.
Di wilayah ekonomi, tindakan korupsi jelas merusak. Karena korupsi, aset uang negara banyak yang hilang, padahal itu sangat berharga bagi kelanjutan pembangunan nasional.
Karena korupsi, potensi pemasukan dan sumber daya alam Indonesia juga jelas berkurang. Korupsi menyebabkan kegiatan perekonomian nasional serta dunia usaha jadi gagal total. Pendanaan yang mesti tersalurkan ke dunia usaha itu, misalnya, raib tertelan koruptor.
Ya, tindak pidana korupsi membuat bangsa ini jadi tidak tenteram. Kita sering berada dalam kondisi yang penuh curiga; tak saling percaya antara satu dengan yang lainnya lagi. Pun ini menyebabkan Indonesia tercoreng di mata dunia internasional.
Karenanya, pemberantasan korupsi menjadi keharusan. Setidaknya menyelesaikan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto itu.
Saking pentingnya penyelesaian urusan ini, tak salah jika Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar sayembara khusus hanya untuk mencari Setnov. Bagi yang bisa menemukannya, baik individu maupun kelompok, berhak mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar.
Baca juga:
“Barangsiapa dapat memberikan informasi valid (mengenai) keberadaan Setya Novanto, maka akan dapat hadiah uang Rp10 juta,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Sayembara ini sendiri cukup mendesak. Karena, sebagaimana kita ketahui, ketika tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak menjemput paksa Setya Novanto di kediamannya, lagi-lagi pihaknya hanya berhasil mendapati rumah tanpa pemilik.
Di samping merugikan secara ekonomi dan aset negara banyak yang hilang karena korupsi, tidak selesainya kasus Setnov ini juga jelas berimbas kepada Partai Golkar sendiri, sekaligus berefek negatif ke soal kepercayaan masyarakat atas partai.
Sebagai politisi, apalagi seorang wakil rakyat yang punya kedudukan sangat strategis di DPR RI, mestinya Papa Setnov ini memberi contoh yang baik. Bukan mangkir, berlari ke sana-kemari ketika dipanggil KPK, melainkan harus menunjukkan sikap kepemimpinan yang taat pada hukum.
Hal inilah nanti akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Dengan demikian, negara perlu segera tangkap Setnov.
Dan, untuk perkara yang kedua, yakni tuntutan membebaskan Ahok, tak jauh beda dengan tujuan tuntutan pertama. Atas nama hukum yang berkeadilan, tuntutan ini pun adalah keharusan.
Bukankah terdakwa Buni Yani telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana terkait UU ITE? Toh ia sudah divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Fakta ini jadi satu alasan kuat mengapa Ahok harus bebas.
Artinya, Buni Yani telah terbukti dan secara sengaja mengubah, menambah, serta mengurangi isi dan menghilangkan suatu informasi elektronik, yakni dokumen milik orang lain (Ahok). Hal ini berarti bahwa apa yang sebelumnya pengadilan putuskan terhadap Ahok adalah salah.
Baca juga:
- Memulai dengan Kalimat-Paragraf Topik - 26 Februari 2022
- Kenapa Menulis Harus Belajar? - 5 Februari 2022
- Jokowi Tidak Mau Sowan ke Ormas Perusuh - 4 Desember 2021