Tantangan dan Masa Depan Organisasi Daerah

Tantangan dan Masa Depan Organisasi Daerah
Ilustrasi: IST

Nalar PolitikSebagai civil society, tentu mahasiswa, termasuk pula organisasi daerah, punya daya peran strategis dalam hal pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan bagian perjuangan mereka bagi bangsa yang mesti terealisasi, terutama di dan bagi kampung halamannya kelak, yang bisa dilakukan melalui organisasi kedaerahan, salah satunya.

Tentu sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa (pemuda-pelajar) untuk memperjuangkan pembangunan segenap bangsa. Dari dulu sampai sekarang, golongan mahasiswa selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari unsur pelaku perubahan di negeri ini.

Sebut saja, misalnya, masa Kebangkitan Nasional 1920 di mana mereka terlibat memberi pendasaran logis tentang arti pentingnya jiwa nasionalisme kebangsaan; Sumpah Pemuda 1928 yang memberi rasa keterikatan, persatuan dalam perbedaan.

Juga demikian Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang menuntut tiadanya intervensi dan atau penjajahan bagi rakyat Indonesia. Hingga masa awal Orde Baru 1966 dan Orde Reformasi 1988 sampai hari ini. Semua peristiwa tersebut melibatkan mahasiswa dalam pertarungan demi perwujudan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Ya, mahasiswa senantiasa memberi kontribusi positif serta memberi warna benderang terhadap dinamika perkembangan dan pembangunan bangsa. Dalam prosesnya, mahasiswa—juga pemuda—menjadi kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Ini tak lain sebagai bentuk perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, serta kedudukan mahasiswa yang strategis dalam konteks pembangunan nasional di negeri ini.

Revitalisasi Peran Fungsional Organisasi Daerah

Mengingat peran mahasiswa yang cukup signifikan, tentu patut disayangkan bahwa hari ini kesadaran akan tanggung jawab yang demikian, dalam hal transformasi pola pikir, misalnya, belum tersentuh secara maksimal. Fakta semacam ini dapat kita temui di organisasi mahasiswa kedaerahan yang secara institusional sebagai wadah mahasiswa untuk memfasilitasi peran strategisnya di tanah rantau.

Menurut Damie Chandra, Ketua Departemen Kajian Strategis Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia – Daerah Istimewa Yogyakarta (IKPMDI-DIY), minimnya tanggung jawab tersebut lebih disebabkan oleh dua faktor. Kedua faktor ini, baginya, nyata sebagai tantangan tersendiri yang harus mendapat penyikapan secara serius.

“Kita harus sadari, era globalisasi hari ini kian akut dan mencekam. Oleh sebab pengaruhnya tak mampu kita sikapi secara bijak, identitas (kedaerahan) kita pun jadi korbannya. Dan tentu kita tahu, ketika identitas kita lemah, maka gerakan sebagai penanggung jawab sosial pun akan melemah,” terang Damie yang akrab disapa Dio.

“Kondisi kita hari ini sangat rentan. Mahasiswa mudah digoyah. Ibarat udara, kita tertiup ke sana-ke mari sesuai arah bertiupnya mata angin. Jika ke Barat, kita ke Barat. Jika ke Timur, kita pun ke Timur. Begitu seterusnya sebagai sebab tiadanya fondasi yang kuat berupa identitas diri,” sambung pemuda kelahiran, Metro, Lampung, 12 Juni 1990 ini.

Hal tersebut tentu menjadi penting untuk kita garap bersama, dipersiapkan secara cermat dan profesional oleh segenap organisasi mahasiswa kedaerahan. Ini dilakukan guna menunjang, paling tidak mengoptimalkan pembangunan daerah dengan tetap berlandas pada nilai-nilai kedaerahan—nilai budaya. sosial, ekonomi, politik, dan religi, sehingga mampu membangun daerah secara mandiri serta memiliki daya saing dengan daerah lainnya.

Menghadapi tantangan serta peluang semacam itu, maka diperlukanlah sebuah revitalisasi peran fungsional organisasi mahasiswa kedaerahan. Lagi-lagi, hal ini dibutuhkan untuk membentuk pelajar dan mahasiswa yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah secara cerdas, kreatif, dan inovatif.

“Eksistensi organisasi daerah perlu kita perkuat. Untuk mengemas serta menunjangnya, pengurus organisasi daerah, seperti yang berada dalam naungan IKPMDI-DIY, perlu lebih cekatan dan peka pada momentum yang ada,” lanjut Dio.

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga ini juga mempertegas bahwa IKPMDI-DIY terkesan mandul dalam hal mencari momentum. Ini yang sangat disayangkan mengingat fungsi dan perannya sebagai wadah utama organisasi daerah di Kota Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Momentum dan kesempatan itu beda. Tapi, keduanya tak mampu kita bedakan. Itu sebabnya gerakan kita tampak mandul, terutama terlihat dalam hal realisasi program-program kerja. Maka di sini, revitalisasi peran fungsional organisasi kedaerahan tersebut menjadi begitu penting,” tandasnya.

Berharap pada Peran Mahasiswa Daerah

Dalam konteks organisasi daerah, sekali lagi, peran mahasiswa tentulah sangat diharapkan keberadaannya. Sayangnya, melihat eksistensinya hari ini, hampir sebagian besar program-program kerja organisasi daerah tidak atau belum terealiasi sebagaimana layaknya.

Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Khairil Amri, Demisioner Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (IPMAJU) Jogjakarta Periode 2015-2016, yang hari ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Mandar Sulawesi Barat – Yogyakarta (IKAMA Sulbar-Yk) Periode 2017-2019.

“Kita tahu bahwa peran mahasiswa daerah sangatlah dibutuhkan. Tidak hanya bagi bangsa secara umum, tapi bagi daerah asal kita sendiri,” ungkap mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Idit—sapaan akrab Khairil Amri—juga menerangkan bahwa sebagai organisasi daerah, program-program kedaerahan mesti harus menjadi prioritas. Menurutnya, organisasi daerah harus lebih proaktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah setempat, mengkritisinya jika perlu.

“Secara umum, saya melihat program kedaerahan lebih banyak dikawal oleh organisasi ekstra kampus. Padahal, IKPM sebagai organisasi daerah-lah yang paling bertanggung jawab di ranah ini. Tetapi faktanya, lagi-lagi, IKPM terkesan lamban. Kurang efektif dalam mengelolah organisasi berbasis kedaerahan ini,” tegasnya.

Lihat juga: Organda sebagai Alternatif Gerakan Mahasiswa dalam Pembangunan

Tentu, kita perlu mengembalikan peran dan menyongsong masa depan organisasi daerah sebagai pengawal kebijakan pemerintah daerah setempat. Meski di tanah rantau, kita harus tetap punya rasa tanggung jawab bagi keberlangsungan pembangunan daerah kita masing-masing. Hal ini sebagai satu konsekuensi logis sebagaimana peran dan fungsi seorang mahasiswa itu sendiri.

“Untuk mengembalikan khittah organisasi daerah ini, hal pertama yang harus kita ketahui bersama adalah apa peran mahasiswa bagi daerah. Di samping itu, kita pun harus sadar bahwa peran tersebut sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Dan yang terpenting lagi adalah kita harus bersama-sama merumuskan agenda secara matang sebagai bentuk sumbangsih atau gagasan kita sebagai tulang punggung daerah dan bangsa secara umum,” terang Idit kembali.

Benar aapa yang diungkapkan Idit di atas. Sebagai mahasiswa, meski di tanah rantau, kita tetap punya tanggung jawab sebagai kaum intelektual untuk ikut serta, setidaknya menyuarakan dan mengawal kasus-kasus yang terjadi di daerah. Bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah juga harus menjadi sasaran utamanya, dalam hal ini kritik yang konstruktif.

“Karena kita mahasiswa daerah, maka sudah seharusnya kita ikut serta dalam penanganan kasus-kasus di daerah, termasuk dalam hal mengkritisi kebijakan pemerintah. Caranya bagaimana? Yakni membangun komunikasi dengan penggerakan yang ada di daerah. Jika perlu, organisasi daerah juga harus membuat semacam sekretariat penghubung di daerah sembari melakukan penguatan dengan alumni-alumni yang kini bergelut di daerah,” tandas Idit.

“Jika pergerakan bekerja di wilayah pengadvokasian, organisasi daerah (IKPM) mengawalnya dari aspek teoritis berupa rekomendasi; dan alumni harus siap sedia mendukung solusi yang ditawarkan tersebut. Pembagian kerja semacam inilah yang harus kita bangun sedini mungkin, sebagaimana yang kami (IPMAJU) sendiri pernah realisasikan dalam bentuk seminar (akhir Juli 2016) bertajuk “Pendidikan Berbasis Kebudayaan Lokal” di mana hasil-hasilnya kami rekomendasikan untuk menjadi Peraturan Daerah; pergerakan mengawalnya untuk masuk menjadi program legislatif di tahun 2017,” sambungnya.

Meski demikian, dalam mengawal program kedaerahan, tentu saja ada kendala-kendala yang senantiasa menjadi aral perintang. Sebagaimana yang juga diungkap oleh Damie Chandra maupun Khairil Amri, kendala tersebut lebih bersumber dari keterbatasan jarak.

Selain itu, validitas data yang kurang memadai. Itu sebabnya, sebagaimana ditegaskan Idit, perlu ada keterjalinanan komunikasi antara IKPM, pergerakan di daerah, dan para alumni.

Kembali Menatap Masa Depan

Sebagaimana dijelaskan di awal, selain selaku pribadi “utusan”—dalam hal ini diutus oleh keluarga untuk menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan taraf hidup, menambah wawasan dan meningkatkan pola pikir, mahasiswa juga punya tanggung jawab untuk bagaimana setelah menyelesaikan kuliahnya, mereka bisa kembali ke rahim di mana ia terlahir dalam rangka membangun daerahnya masing-masing. Baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, bahkan dalam hal mentransformasi nilai-nilai yang bisa mengembangkan pola pikir masyarakat luas.

Krisis nasional dalam hal pemerataan pembangunan dan lunturnya budaya lokal hendaknya menyadarkan kita, khususnya mahasiswa yang telah meninggalkan kampung halamannya.

Mereka, katakanlah, pergi merantau untuk menimba ilmu di perguruan tinggi. Mereka tentu patut disadarkan bahwa pemerataan pembangunan dan penguatan budaya-budaya lokal ternyata bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan rakyat yang tinggal di daerah tersebut, tetapi juga mahasiswa-mahasiswa daerah itu sendiri yang nota bene merupakan duta rakyat dalam hal memfasilitasi proses transformasi budaya dan teknologi di daerahnya.

Kenyataan lain yang selayaknya dicermati adalah timbulnya kesadaran mahasiswa sebagai duta masyarakat daerah yang menghimpun diri dalam suatu organisasi kedaerahan. Tentunya mereka semua diharapkan mampu mengobati kegelisahan akan kurangnya peranan mahasiswa dalam membangun daerahnya.

“Terikatnya” mahasiswa dalam suatu organisasi kedaerahan, seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah (IKPMD), baik daerah kabupaten ataupun provinsi yang hingga kini membumi di Yogyakarta, hendaknya mampu menyadarkan kita akan arti strategis organisasi kedaerahan dalam mengemban amanah dan cita-cita rakyat untuk membangun daerahnya.

Sekaligus, arti penting ini menyadarkan organisasi kedaerahan akan tanggung jawabnya, baik secara moril maupun materil kepada daerahnya masing-masing.

“Kita semua tahu bahwa di Jogja ada IKPMDI-DIY. Payung organisasi kedaerahan ini dibentuk guna mengawal pendidikan dan kebudayaan. Karenanya, sektor inilah yang harus dimaksimalkan dalam rangka menunjang peran mahasiswa daerah di negeri rantau,” tutur Damie Chandra.

Kebudayaan dan pendidikan merupakan dua arus utama yang harus digarap serius. Sebagaimana yang Damie ungkapkan, kebudayaan tak hanya menyoal sisi etnisitas belaka, melainkan yang utama adalah kebhinnekaan. Sedang pendidikan mesti mengutamakan pembangunan sumber daya manusia.

Jika dua sektor ini benar-benar terealisasi secara maksimal, tentulah soal-soal identitas dan pembangunan SDM yang hari ini menjadi sebab krisis pembangunan bangsa kita akan teretas. Bahwa ketika kita paham kebhinnekaan, maka identitas diri pun akan kita pahami.

Begitu halnya dalam pendidikan. Dengannya, kita mampu meramu bagaimana harusnya kita membangun SDM  yang unggul sebagai tulang punggung (martir) organisasi ke depan.

“Ke depan, kita (organda) harus lebih mampu menuangkan gagasan yang produktif terhadap daerah masing-masing. Tujuannya agar IKPM juga ikut serta dalam memperbaiki daerah, sekaligus sebagai bentuk sumbangsih riil dari IKPM terhadap daerah asal, “ pungkas Khairil Amri.

___________________

Artikel Terkait: