Tantangan Diplomasi Era Soekarno: Memori Kelam Indonesia-Malaysia

Tantangan Diplomasi Era Soekarno
©Kompas

Beberapa celah dan kesalahan dalam diplomasi era Soekarno adalah corak politik luar negeri.

Pada mulanya hubungan Indonesia dan Malaysia masih berjalan baik sejak awal kemerdekaan Indonesia. Mengingat bendera Merah Putih pernah berkibar di Malaysia pada 1945 sebelum Inggris datang. Sejak saat itu, hubungan keduanya berlangsung damai.

Namun, buruknya hubungan kedua negara tersulut ketika terjadi kecurigaan Indonesia terkait bantuan Malaysia terhadap gerakan oposisi penentang pemerintah, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) pada 1958.

Selain itu, sikap Malaysia yang memutuskan untuk abstain terhadap Draft Resolution Indonesia terkait Irian Barat yang menyebutkan agar Indonesia-Belanda mengatur perundingan kembali telah mengecewakan Indonesia. Selain itu, isu penyeludupan barang Malaysia-Singapura juga dianggap merugikan Indonesia karena hal tersebut secara tidak langsung telah menciptakan arena komunisme dimana kegiatan perdagangan tersebut hanya menguntungkan pemilik kapal Singapura dan menutup banyak potensi devisa bagi Indonesia.

Puncak persoalan-persoalan tersebut ada pada titik di mana Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rachman ingin membentuk Federasi Malaysia. Integrasi wilayah tersebut dimaksudkan untuk memperluas cakupan ekonomi-politik kedua negara di mana Singapura adalah pelabuhan penting bagi Malaysia, sedangkan Malaysia adalah tempat bagi Singapura menggantungkan kebutuhan sumber daya alamnya. Awalnya Federasi Malaysia ini hanya meliputi wilayah Malaysia dan Singapura, kemudian atas doktrin Inggris, Borneo, dan Brunei diusulkan untuk dimasukkan ke dalamnya.

Respons Dunia terkait Federasi Malaysia

Inggris kemudian membentuk Cobbold Commission untuk berunding dengan rakyat Kalimantan bagian utara terkait penggabungan ke dalam Federasi Malaysia. Hasilnya, dua pertiga rakyat yang diwawancarai setuju dengan penggabungan.

Namun beberapa oknum tidak setuju karena Federasi Malaysia dinilai tidak akan membendung pengaruh komunisme Tiongkok karena cakupannya terlalu besar dan justru, menurut golongan sosialis, kemungkinan Federasi Malaysia ini kemudian dapat menjadi ancaman militer bagi Indonesia. Beberapa golongan lain, seperti pegawai negeri dan pemimpin daerah lebih memilih kemerdekaan independen bagi Borneo. Di Brunei, Partai Rakyat dibawah A. M. Azahari lebih cenderung bersikap pro-Indonesia dan nasionalisme Brunei.

Indonesia pada awalnya tidak terlalu mempermasalahkan terkait Federasi Malaysia ini. Indonesia tidak ingin dinilai ekspansionis terhadap Borneo walaupun secara etnis dan geografis, Borneo sangat dekat dengan Indonesia. Di samping itu, Filipina yang menganggap wilayah Borneo Utara adalah miliknya pada waktu itu tentu saja menentang penggabungan ini.

Kemudian setelah muncul pemberontakan Azahari di Brunei, Indonesia berubah pikiran untuk menentang penggabungan tersebut karena Malaysia dianggap sebagai ujung tombak kolonialis-imperialis di mana melalui Federasi Malaysia bentukan Inggris ini, neokolonialisme dari kekuatan Oldefo (negara kolonialis-imperialis) berpotensi menghancurkan kekuatan Nefo (negara antikolonialis-imperialis).

Presiden Soekarno menganggap bahwa Federasi Malaysia di bawah naungan Inggris ini ibarat sebuah “politik pengepungan” bagi Indonesia. Pasalnya, Federasi Malaysia merupakan persemakmuran Inggris yang bergandengan dengan persemakmuran Inggris lainya, yaitu Australia dan Selandia Baru siap membantu Malaysia apabila diserang kekuatan militer bersenjata oleh pihak lain. Presiden Soekarno yakin bahwa yang disebut “pihak lain” tersebut adalah Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia menganggap Federasi Malaysia ini adalah “pengepungan oleh kekuatan-keuatan kolonial”.

Diplomasi Anti-Kolonialisme dan Anti-Imperilaisme Indonesia

Terlepas dari semua itu, Indonesia tetap berusaha mencari jalan keluar dalam damai dengan perundingan-perundingan negosiatif, misalnya pada Konferensi tingkat Menlu di Manila (9-17 April 1963) dan pertemuan Soekarno-Tengku di Tokyo (31 Mei-1 Juni 1963) yang menghasilkan The Spirit of the Malaya-Indonesia Treaty of Frienship yang menyatakan bahwa Maphilindo (Malaysia-Philipina-Indonesia) bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan di Asia Tenggara.

Selai itu, dilaksanakan pula KTT Manila pada 31 Juli-5 Agustus 1963 yang mencetuskan Deklarasi Manila di mana terdapat ketentuan di dalamnya bahwa Malphindo harus menaati prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri, memelihara keeratan hubungan, saling bekerja sama dan menentang kolonialisme-imperialisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Deklarasi Manila juga mengharuskan Inggris untuk membentuk Sekretariat Nasional Malphindo, membatasi pangkalan militer negara asing, dan meminta jasa baik Sekjen PBB.

Pada 8 Agustus 1963, Sekjen PBB membentuk tim penyidik di bawah Laurence V. Michelmore dari Amerika Serikat. Kemudian, 14 September 1963, Tim Penyelidik PBB mengumumkan bahwa sebagian besar rakyat Sabah dan Serawak setuju bergabung dengan Federasi Malaysia. Padahal pembentukan Federasi Malaysia sebelumnya telah diputuskan mundur dari 31 Agustus 1963 menjadi 16 September 1963. Kecewa akan hal tersebut, 15 September 1963, Indonesia memilih memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Baca juga:

Setelah pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia, terjadi demonstrasi di gedung kedubes masing-masing yang berujung pada perusakan gedung sehingga mengakibatkan konfrontasi keduanya makin memanas. Di sisi lain, Indonesia dan Filipina berupaya menyelesaikan permasalahan Malaysia ini sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi Manila. Pertemuan kedua presiden Indonesia-Filipina meningkatkan kepercayaan kembali terhadap Deklarasi Manila sehingga dikenal dengan Doktrin Soekarno-Mancapagal.

Di luar Malphindo, negara lain seperti AS dan Thailand berupaya menjadi penengah di mana AS yang merupakan sekutu Inggris menunjukan sikap yang tidak terlalu memihak Inggris karena menganggap Indonesia adalah negara netral dan penting di Asia Tenggara. Di lain sisi, Konferensi Tingkat Menlu di Bangkok (5-10 Februari 1964) yang menghendaki gencatan senjata dan penarikan pasukan Indonesia dari Malaysia di bawah pengawasan Thailand.

Pada April 1964, Perdana Menteri Malaysia mengumumkan mobilisasi umum. Kemudian Soekarno pada 3 Mei 1964 merespons keras kebijakan tersebut dengan mencetuskan “Dwi Komando Rakyat” untuk “menggagalkan negara boneka Malaysia”. Indonesia juga membentuk operasi-operasi militer dan mengerahkan seluruh pasukan yang ada, dan barisan sukarelawan.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia berangsur-angsur makin panas, hingga saat kejadian gagalnya KTT Tokyo pada Juni 1964 yang kemudian makin menekan Indonesia. Banyak bentrokan terjadi di mana-mana, seperti bentrok antara gerilyawan Indonesia melawan tentara Ghurka sewaan Inggris, kerusuhan etnis di Singapura, dan penyerangan pasukan Hercules milik AURI terhadap Labis yang merupakan benteng komunis.

Melihat situasi tersebut, Presiden Soekarno melakukan provokasi terhadap Angkatan Perang RI untuk mengadakan perang terbuka. Indonesia mempersiapkan persenjataan di Moskow melalui Jendral Nasution dan Ingrgris pun merespon dengan mendatangkan kapal induk HMS Eagle dan dua batalion pasukan. Indonesia bahkan mengirimkan uang palsu dan menyeludupkan senjata ke Riau untuk membantu menumpas sisa-sisa pemberoktak di Aceh dan Sulawesi. Di sisi lain, pemerintah AS berbalik mendukung Malaysia dengan memberikan bantuan kredit dan persenjataan karena Indonesia dianggap tidak bisa mengubah politik konfrontasinya.

Hingga sampailah permasalahan Malaysia ini ke meja PBB. Malaysia mengadukan Indonesia telah melakukan agreasi terang-terangan ke Malaysia dengan memperlihatkan senjata-senjata gerilyawan Indonesia yang berhasil dirampas, Indonesia tidak menyangkalnya.

Namun kemudian Indonesia angkat bicara bahwa hal tersebut adalah respons atas kejahatan imperilalisme dan kolonialisme yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Rancangan resolusi permasalahan ini ditolak oleh Uni Soviet sebagai anggota tetap DK PBB yang menganggap bahwa permasalahan tersebut adalah urusan kedaulatan kedua negara.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia akhirnya kembali memanas setelah Malaysia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Presiden Soekarno dengan tegas merespons hal tersebut melalui pidato 31 Desember 1964 yang menyatakan bahwa Indonesia akan keluar dari PBB apabila Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Kemudian ternyata Malaysia diterima dan Indonesia pun menepati janjinya, yaitu keluar dari PBB terhitung mulai 1 Januari 1965.

Beberapa celah dan kesalahan dalam diplomasi era Soekarno adalah corak politik luar negeri yang seperti lebih condong memaksimalkan urusan-urusan domestik dan malah menutup diri dari dunia internasional dengan keluarnya Indonesia dari PBB. Hal-hal tersebut kemudian berangsur-angsur diperbaiki oleh pembaruan diplomasi era Orde Baru, Soeharto.

Daftar Pustaka
  • Haryanto, A., & Pasha, I. (2016). Diplomasi Indonesia: Realitas dan Prospek. Pustaka Ilmu.
  • Irshanto, A. B. (2019). Dari Konfrontasi ke Perdamaian (Hubungan Indonesia–Malaysia 1963-1966). CRIKSETRA: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8(2), 84-97.
  • Ismail, S. H. (2016). AMERIKA SYARIKAT DAN KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA 1963-1966. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 43(1).
    Trisna Shelly Yuniar