Telaah atas Kemiskinan Masyarakat Perkotaan

Telaah atas Kemiskinan Masyarakat Perkotaan
┬ęKompas

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat.

Kemiskinan tidak hanya terjadi pada masyarakat desa saja, namun kemiskinan juga terjadi pada masyarakat perkotaan. Kemiskinan juga merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya adalah akibat urbanisasi yang makin meningkat di perkotaan.

Urbanisasi merupakan proses yang memengaruhi perkembangan di perkotaan. Urbanisasi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk, namun juga migrasi penduduk desa yang berpindah ke kota dengan tujuan untuk mengadu nasib dan mempertahankan hidup serta harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Fenomena urbanisasi inilah yang menyebabkan pertumbuhan wilayah perkotaan makin luas, sehingga akan memengaruhi struktur fisik kota. Dan pada akhirnya jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dan makin padat tentu akan menambah beban hidup perkotaan yang makin berat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang makin kompleks di bidang-bidang sosial-ekonomi, sosial-budaya, politik-pemerintahan, ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

Di antara berbagai permasalahan tersebut, yang menonjol di antaranya adalah yang berhubungan dengan kemiskinan perkotaan.

Menurut Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen 1995 (Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2002), kemiskinan dalam arti luas di negara-negara berkembang memiliki wujud yang multidimensi yang meliputi sangat rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan.

Juga, kelaparan dan kekurangan gizi; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang jauh dari memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial.

Wujud kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan di atas tercermin pada rumah tangga miskin yang terdapat di Indonesia perkotaan. Dalam hubungan ini, Badan Pusat Statistik mengemukakan karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari jumlah pekerja dan tempat tinggal, pemilikan dan penguasaan tanah, tingkat pendidikan dan jam kerja kepala rumah tangga, serta jenis dan status pekerjaan rumah tangga. Dikemukakan pertama-tama bahwa rumah tangga miskin hanya mempunyai satu orang pekerja yang menghasilkan pendapatan.

Tinjauan Sektor Perkotaan Pada Era Desentralisasi di Indonesia, antara lain mengemukakan tentang kondisi kemiskinan perkotaan di Indonesia. Yakni bahwa hak masyarakat miskin perkotaan terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan partisipasi, rasa aman dan keadilan sangatlah terbatas sekali dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Berikut kondisi berbagai aspek kemiskinan perkotaan di indonesia:

Baca juga:

Pertama, kepemilikan dan akses terhadap tanah yang sulit dan sangat terbatas. Penataan tanah perkotaan yang tidak jelas dan harga tanah yang tinggi sangatlah menekan sehingga masyarakat miskin perkotaan menderita. Apalagi biaya mendapatkan sertifikat tanah yang relatif tinggi. Kesemuanya berakibat masyarakat miskin pada umumnya tinggal di tempat yang ilegal atau pada lahan milik negara atau lainnya.

Keluarga miskin yang tidak mempunyai sertifikat atas tanah dan tidak mempunyai hak resmi memudahkan pemerintah untuk menggusur tanpa kompensasi. Ditambah lagi dengan derasnya arus urbanisasi, ketiadaan pekerjaan dan tekanan penghidupan menimbulkan terjadinya pemakaian tanah untuk membangun rumah spontan dan gubuk secara liar, dan memunculkan daerah kumuh untuk kehidupan dari keluarga miskin.

Kedua, rumah berfungsi ganda serta kepemilikannya sangat berisiko dan kebanyakannya legal. Perumahan bagi masyarakat miskin, khususnya di perkotaan bukan hanya sebagai tempat berlindung tetapi juga merupakan aset.

Namun terdapat keterbatasan mereka dalam melakukan pilihan lokasi atas rumah atau tempat tinggal tersebut. Hal tersebutlah yang membuat mereka terpaksa memilih beberapa alternatif lokasi yang terbatas yang banyak hambatan untuk bekerja dan ketidakpastian dalam kepemilikan ditambah dengan risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan dan keamanan mereka.

Ketiga, tingkat pendidikan keluarga sangat rendah dan ketergantungan hidup keluarga yang besar. Sungguh pun tingkat pendidikan mereka sangat rendah, namun rumah tangga perkotaan rata-rata berpendidikan relatif lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga perdesaan, di samping itu terdapat perbedaan yang tajam dalam tingkat pendidikan antara keluarga kaya dengan keluarga miskin perkotaan.

Keempat, kondisi lingkungan buruk yang berisiko penyakit dan akses/tingkat kesehatan yang sangat rendah. Secara umum, masyarakat perkotaan memiliki akses yang relatif lebih besar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Namun tingkat kesehatan mereka belum tentu lebih baik karena terdapatnya gizi yang buruk, tekanan lingkungan sanitasi yang buruk, dan perilaku hidup yang tidak sehat. Dan bahkan sering kali pelayanan dan tingkat kesehatan di wilayah miskin perkotaan tidak lebih baik, dan terkadang lebih buruk daripada daerah pedesaan.

Sebenarnya masih banyak lagi kondisi berbagai aspek kemiskinan pada masyarakat perkotaan, apalagi ditambah dengan adanya dampak pandemi C-19 yang menyebabkan tingkat kemiskinan perkotaan makin meningkat. Pandemi Covid memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat terutama pada kelompok berpendapatan rendah, melalui mekanisme kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif, pengurangan pendapatan, dan akhirnya penekanan pertumbuhan ekonomi.

Makroekonomi ini berdampak pada penurunan rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga. Secara bertahap keluarga kehilangan penghasilan dan berpengaruh pada daya beli atau konsumsi rumah tangga. Akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, banyak masyarakat kota bergerak kembali ke desa.

Upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan pemerintah harus fokus kepada pengatasan kemiskinan, memudahkan akses terhadap tanah dan perumahan yang terjangkau, penyediaan infrastruktur untuk peningkatan mobilitas, dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Baca juga:

Di sisi lain, guna mengatasi guncangan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan program kendali cepat jangka pendek berupa bantuan jaringan pengaman sosial pangan yang berfungsi membantu peningkatan konsumsi (sembako, listrik) dan pendapatan (uang). Program jangka menengah juga diberikan berupa kartu prakerja yang dilengkapi dengan pendapatan jangka pendek berupa stimulus insentif pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga pinjaman, penundaan tempo bayar, dan insentif permodalan.

Daftar Pustaka

  • Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, Maimun Sholeh, Kiromim Baroroh. FENOMENA KEMISKINAN PERKOTAAN (URBAN POVERTY) DI YOGYAKARTA: SUATU KAJIAN STRUKTUR DAN RESPONS KEBIJAKAN
  • Pitri Yandri1, Bambang Juanda2 Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 19, Nomor 1, April 2018, hlm. 75-84. MEMAHAMI KARAKTER KEMISKINAN PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN OBSERVASIONAL
  • Hari Harsono dalam skripsi KEMISKINAN DI PERKOTAAN (stidu kasus peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota di Bogor)
  • Rustian Kamaluddin, KEMISKINAN PERKOTAAN DI INDONESIA: PERKEMBANGAN, KARAKTERISTIK DAN UPAYA PENANGGULANGAN
  • Herlina Tarigan1, Juni H. Sinaga1, Rika R. Rachmawati. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA
    Muhammad Hafid
    Latest posts by Muhammad Hafid (see all)