Temuan KontraS: 643 Kasus Kekerasan Anggota Kepolisian

Temuan KontraS: 643 Kasus Kekerasan Anggota Kepolisian
ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan 643 kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Temuan tersebut didasarkan pada fakta sejak Juni 2018 hingga Mei 2019, sekaligus menjadi catatan kritis KontraS dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-73.

Disebutkan dalam rilis persnya, ada dua catatan kritis yang KontraS ajukan. Pertama, kewenangan Polri dalam menafsirkan diskresi yang berujung pada munculnya korban. Kedua, meninjau kembali minimnya efektivitas dan dampak dari fungsi pengawasan dan eksternal atas kinerja kepolisian.

“Kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polri membenarkan tindakan yang dilakukan anggota dapat didasarkan pada penilaian sendiri. Dengan penekanan untuk tujuan kepentingan umum juga disebutkan bahwa tindakan pencegahan tetap harus diutamakan.”

Berkenaan dengan kewenangan tersebut, KontraS menyesalkan sebab praktik yang terjadi di lapangan sering kali tidak terukur dan sewenang-wenang. bahkan menimbulkan korban jiwa.

“Dalam hal ini, ironisnya tindakan pidana tersebut, tidak disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku—anggota kepolisian hanya dihukum melalui mekanisme etik semata, seperti anggota kepolisian yang melilitkan ular pada tersangka pencurian saat proses interogasi.”

Berdasarkan peristiwa tersebut, korban dominan adalah 33 aktivis, 174 warga sipil, 388 kriminal, 13 jurnalis, dan 40 mahasiswa. Adapun yang luka-luka berjumlah 114 orang. Itu melalui berbagai media, seperti 60 penggunaan tangan kosong, 57 penyiksaan, 51 kasus salah tangkap, 49 motif pengakuan, serta 1 penggunaan binatang (buas) dalam interogasi.

“Masih tingginya angka penyiksaan oleh anggota Polri menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak menjadikan peristiwa-peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh anggotanya sebagai upaya untuk mengevaluasi dan mengoreksi kerja-kerja Polri di lapangan.”

Selain itu, lanjut KontraS, praktik penyiksaan yang terjadi sudah menjadi pola di tingkatan kepolisian, antara lain: (1) gagalnya polisi dalam mendalami informasi terkait sebuah peristiwa; (2) kultur kekerasan yang tinggi; (3) tiadanya sanksi/hukuman yang membuat jera.

Salah satu kasus yang didampingi KontraS ialah penembakan terhadap Apria. Ia merupakan seorang satpam yang diduga membawa sabu dan dianggap melawan aparat. Ia meninggal dengan 9 tembakan bersarang di tubuhnya.

Penggunaan senjata api oleh pihak kepolisian, ungkap KontraS, menggunakan pola yang seragam. Ada yang diduga karena melawan aparat. Ada pula yang dengan dalih hendak kabur dari kejaran polisi.

Sementara, dari anggota kepolisian yang melakukan tindakan sewenang-wenang tidak mendapatkan hukuman yang bisa membuatnya jera. Bahkan, dalam beberapa kejadian, anggota kepolisian berupaya menutup kasusnya dengan meminta maaf dan memberikan surat pernyataan kepada korban.

Dalam sistem yang demokratis, sesal KontraS, kebebasan berkumpul adalah salah satu instrumen yang mampu membawa perubahan sosial. Namun, situasi tersebut kini menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi terkait dengan kualitas kebebasan berkumpul.

Dalam setahun terakhir, misalnya, penanganan aksi massa dalam kebebasan berkumpul ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian bertindak sewenang-wenang. Hal ini bisa dilihat dari penanganan May Day di Bandung dan aksi 21 – 22 Mei 2019 di Jakarta.

“Kami juga menemukan adanya tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Papua, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi perihal hak menentukan nasib sendiri oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.”

Hal tersebut terlihat dari kecenderungan aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan secara tidak perlu dan tidak proporsional yang berkaitan dengan isu kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Dan dari peristiwa di atas, KontraS turut menemukan adanya pola-pola yang berulang: (1) pola pembatasan hak berkumpul menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur; (2) pola pembatasan hak berkumpul diarahkan secara khusus kepada kelompok-kelompok sipil yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara; (3) ketiadaan mekanisme akuntabilitas negara yang efektif mampu memberikan keadilan kepada korban.

Berbagai persoalan hukum, moral, maupun etik, harap KontraS, menuntut pengawasan yang maksimal dari lembaga pengawas. Pengawasan terhadap kinerja kepolisian adalah kewajiban yang sudah semestinya ditunaikan.

“Sejak periode Juni 2018 sampai Mei 2019, anggota kepolisian di tingkat Polres merupakan satuan yang paling dominan sebagai pelaku kekerasan sejumlah 406 pelaku. Disusul dengan tingkat Polsek sejumlah 115 pelaku dan Polda 108 pelaku.”

Temuan KontraS ini sejalan dengan laporan Ombudsman tahun 2018 yang menjabarkan laporan terhadap anggota kepolisian yang tinggi di tingkat Polres.

“Kondisi itu menunjukkan bahwa masih terdapat lubang yang besar atas pengawasan yang terjadi antarsatuan tingkatan.”

Menurut KontraS, tindakan kekerasan yang dominan terjadi di tingkatan Polres bisa terjadi karena beberapa hal: (1) proses pembinaan yang tidak maksimal terhadap anggota; (2) mekanisme kontrol dan evaluasi yang tidak berjalan dengan baik; (3) penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan.

“Pada momentum Hari Bhayangkara ke-73 ini, KontraS ingin menegaskan kembali bahwa segala bentuk praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia harus segera dihentikan. Berbagai perubahan struktural dan aturan internal Polri harus dievaluasi dan diuji efektivitasnya di lapangan.”

Di satu sisi, simpul KontraS, Polri tampak telah berupaya mengambil langkah-langkah serius dalam membangun agenda reformasi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga masih merasakan masih kentalnya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, khususnya perilaku kekerasan.