Terlibat Korupsi APBD Malang, Politikus PKS: Saya Terzalimi

Disebut Terlibat Korupsi APBD Malang, Politikus PKS: Saya Terzalimi
Foto: Kumparan

Nalar PolitikPolitikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sugiarto, mengaku terzalimi lantaran namanya disebut-sebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surabaya. Itu terkait kasus dugaan korupsi APBD Malang di mana 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang kini dinyatakan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dalam sebuah lembaga, pasti ada yang baik dan buruk. Tapi kalau dipukul rata, ya, dalam konteks tertentu, saya terzalimi. Seperti ada konspirasi politik; kalau seperti ini, Kota Malang rugi besar. Tiba-tiba dipukul rata. Ini tidak bisa digeneralisir,” katanya dilansir Viva.

Sugiarto, yang juga merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Malang ini, mencium adanya aroma konspirasi politik atas penyebutan namanya. Padahal, akunya, ia sepeser pun tidak pernah menerima uang sebagaimana dituduhkan oleh Arief Wicaksono dalam persidangan.

Sebagai serangan balik, Sugiarto akhirnya blakblakan membuka kasus dugaan korupsi APBD Malang ini. Terangnya, uang suap yang diterima oleh Arief Wicaksono yang kala itu menjabat Ketua DPRD, diserahkan ke masing-masing ketua fraksi dan pimpinan DPRD.

“Katanya berjamaah; semua dapat. Saya gambarkan ini estafet uang itu ada yang dipotong, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Ketua fraksi saya tidak datang saat itu. Yang nuduh saya cuma Pak Arief, padahal saya tidak menerima yang diberikan Pak Arief,” bebernya.

Konspirasi politik, lanjutnya, bisa saja terjadi dalam kasus itu. Namun ia menyayangkan proses sapu bersih anggota DPRD seperti yang terjadi sekarang. Sebab pemerintahan dan proses pembangunan serta pembuatan kebijakan akan macet jika gedung DPRD kosong tanpa anggota.

“Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Faktor kebijakan Kota Malang hancur karena (hampir) semua (anggota DPRD Kota Malang) dibawa KPK. Katanya, ini potong satu generasi; harapannya generasi lama hilang, generasi baru akan baik. Siapa yang menjamin?” ujar Sugiarto.

Redaksi NP
Reporter Nalar Politik