Tim Serap Aspirasi Minta UU Cipta Kerja Permudah Pendaftaran UMKM

Tim Serap Aspirasi Minta UU Cipta Kerja Permudah Pendaftaran UMKM
©RoofandFloor

Nalar Politik – Ketua Tim Serap Aspirasi Franky Sibarani meminta aturan pendaftaran UMKM dalam UU Cipta Kerja dapat dipermudah, baik dilakukan secara daring maupun luring.

Dalam pertemuan terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Franky menyinggung temuan sementara adanya ketidaksesuaian beberapa poin rancangan peraturan pemerintah dengan UU Cipta Kerja.

Salah satunya, kata Franky, yakni pada Pasal 91 UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa pendaftaran UMKM dapat dilakukan secara daring dan luring. Namun dalam Pasal 23 RPP dituliskan bahwa pendaftaran UMKM hanya secara elektronik.

“Hal ini akan menyulitkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang tidak memiliki akses internet,” kata Franky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/12).

Tim Serap Aspirasi memaparkan hasil aspirasi yang diterima dan penelaahan oleh TSA terhadap berbagai peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Temuan lain terdapat pada Pasal 87 UU Cipta Kerja mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Akan tetapi, dalam Pasal 55 RPP dituliskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memberikan kemudahan dalam pembiayaan.

Selanjutnya, Pasal 92 UU Cipta Kerja mengamanatkan pemberian insentif untuk usaha mikro dan kecil, sedangkan dalam Pasal 77 RPP dituliskan bahwa insentif diberikan untuk usaha mikro.

“Ketidaksesuaian ketentuan dalam RPP dengan UU Cipta Kerja ini harus menjadi perhatian bersama.”

Selain temuan sementara yang perlu menjadi perhatian, Tim Serap Aspirasi juga menyampaikan laporan kinerja sejak dibentuknya tim ini berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 332 Tahun 2020 pada 25 November 2020.

Sejauh ini, TSA telah bertemu dengan lebih dari 112 komunitas dalam lebih dari 15 event yang diselenggarakan oleh TSA, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat.

TSA juga telah mengalokasikan anggota tim ke dalam klaster-klaster untuk mengoptimalkan penyerapan aspirasi dan penelaahan serta pembuatan rekomendasi.

TSA sudah menerima total 122 aspirasi, tercatat hingga Selasa, 22 Desember 2020. Aspirasi berasal dari perseorangan, ormas, lembaga swadaya masyarakat, juga kalangan bisnis.

Wakil Juru Bicara TSA Dyah Paramita mengatakan, pihaknya akan terus menerima masukan dari masyarakat sampai dengan awal Januari 2021. Peraturan turunan dari UU Cipta Kerja diamanatkan untuk dapat selesai dalam waktu tiga bulan sejak diundangkannya UU Cipta Kerja.

“Seluruh peraturan turunan harus sudah selesai di akhir Januari 2021 sehingga dapat difinalisasi sebelum 1 Februari 2021,” kata Dyah. [an]