Titik Tekan Kelompok Cipayung Plus Yogyakarta Hadapi Gejolak Publik

Selanjutnya, Ketua Umum PW KAMMI DIY, Rais Kaharudin mengingatkan, bahwa mahasiswa saat ini jangan sampai mengalami degradasi intelektual. Menurutnya, langkah konkret yang harus dilakukan mahasiswa saat ini yaitu perlawanan dengan pencerdasan sebagai upaya untuk membendung pembodohan publik.

“Jadi pelajaran untuk kita, jika pemerintah melakukan pembodohan, salah satu perlawanan kita adalah kita melakukan pencerdasan,” kata Rais.

Mengakhiri sesi diskusi publik, Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta Anas Kurniawan mengungkapkan, mahasiswa sebagai pengawal kebijakan pemerintah harus senantiasa menjunjung tinggi independensi dan selalu merasa resah pada kebijakan Negara yang mengkhawatirkan.

“Kita tetap Jogja yang menjunjung tinggi independensi. Kita adalah Cipayung Jogja yang tetap resah terhadap aktivitas negara, kebijakan negara yang benar-benar mengkhawatirkan,” kata Anas.

Menurut Anas, masyarakat saat ini sadar bahwa ia dihukum, akan tetapi tetap diam atas hukuman tersebut. Pesan Anas, kembalikan kekritisan mahasiswa dengan gerakan sebagai iman sosial, khas intelektual pergerakan.

“Mau tidak mau iman sosial kita harus kita kembalikan dalam gerakan. Gerakan yang menuntut penguasa yang tidak pro terhadap rakyatnya,” ucap Anas mengakhiri pandangannya.

Terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan perwakilan kelompok Cipayung Plus di Istana Negara pada  21 Maret 2022 lalu, keenam perwakilan pengurus di cabang/wilayah yang hadir pada kegiatan ini kompak menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para pimpinan organisasi di pusat bersama Bapak Presiden tidak merepresentasikan sikap para kader organisasi yang berada di cabang atau wilayah masing-masing. Para kader di daerah tetap pada pendiriannya untuk bersikap kritis dan menjaga independensinya sebagai mahasiswa.

Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi di internal organisasi masing-masing, telah menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa selaku kaum terpelajar untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan publik dan membawa kemaslahatan bersama.

Baca juga: