Tolak KPI Awasi Netflix dan YouTube

Tolak KPI Awasi Netflix dan YouTube
Foto: Slope Media

Politikus PSI, Dara Nasution, memulai petisi bertajuk Tolak KPI Awasi YouTube, Facebook, Netflix! di Change.org. Ia menilai rencana Komisi Penyiaran Indonesia membuka dasar hukum untuk melakukan pengawasan pada konten-konten media sosial tersebut bermasalah.

“Rencana ini bermasalah karena mencederai mandat berdirinya KPI,” tulis Dara dalam petisi yang kini sudah ditandangani oleh 39 ribu lebih pengguna.

Berdasarkan UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, terang Dara, tujuan lembaga penyiaran ini adalah mengawasi siaran televisi dan radio. Itu pun yang menggunakan frekuensi publik.

“Wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital.”

Masalah lainnya yang juga Dara kemukakan adalah bahwa KPI bukan lembaga sensor.

“Dalam UU Penyiaran, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. Ia hanya berwenang menyusun dan mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku serta Standar Program Siaran (P3SPS).”

Netflix dan YouTube sendiri, lanjut Dara, merupakan alternatif tontonan masyarakat. Media-media sosial ini digemari lantaran kinerja komisi penyiaran buruk dalam mengawasi tayangan-tayangan televisi.

“KPI tidak pernah menindak tegas televisi yang menayangkan sinetron dengan adegan-adegan konyol dan tidak mendidik, talk show yang penuh sandiwara dan sensasional, serta komedi yang saling lempar guyonan kasar dan seksis.”

Maka jangan salahkan jika masyarakat akhirnya mencari tontonan di luar televisi yang lebih berkualitas.

“Banyaknya orang yang beralih ke konten digital adalah bukti kegagalan KPI. Lembaga negara ini seharusnya mengevaluasi diri.”

Jangan Intervensi Pilihan Warga

Masalah terakhir kenapa Dara Nasution tolak KPI mengawasi media sosial, yakni karena masyarakat membayar untuk mengakses.

“Artinya, Netflix adalah barang konsumsi bebas, digunakan oleh konsumen yang membayar. Lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.”

Dara pun mengimbau KPI sebaiknya memperbaiki kinerja dalam menertibkan tayangan-tayangan televisi agar lebih berkualitas. Bukan memaksa untuk memperlebar kewenangan dengan rekam jejak yang mengecewakan.

“Pemerintah juga perlu membuat program-program penguatan literasi media. Hal itu akan memberikan solusi konkret dan berorientasi jangka panjang kepada publik.” [co]