Trisno dan Politik Kebhinekaan

Trisno dan Politik Kebhinekaan
©KN

Meski belum membaca bukunya, semalam saya nekat ikut acara bedah buku Politik Kebhinekaan karangan Trisno Sutanto. Buku ini merupakan hasil refleksi pergumulannya selama puluhan tahun dengan persoalan agama, politik, dan kemajemukan. Jadi, isinya pasti lebih menarik dari Trisno-nya sendiri.

Acara bedah bukunya pun asyik. Hadir juga beberapa intelektual yang OK banget. Sayangnya buku itu dibedah sendiri oleh penulisnya. Tetapi ada positifnya. Saya yang belum baca sudah bisa mereka-reka isinya. Nah, tulisan ini refleksi dari paparannya dalam acara bedah buku itu.

Dalam bedah buku itu, Denny JA sempat mengulik sedikit dari perspektif demokrasi. Ia membahas tentang peringkat demokrasi kita.

Bagi Denny, kita bisa mencapai demokrasi yang ideal itu bila kita tahu ‘how’ mencapainya. Ini PR kita bersama. Yang penting how itu harus tetap berpegang pada prinsip recognition dan representasinya yang buku Trisno tawarkan.

Sebenarnya, ada satu prinsip lagi tapi saya lupa. Menariknya, entah apa yang menjadi pertimbangannya, Denny menyodorkan optimisme bahwa tahun 2050 Indonesia akan mencapai demokrasi yang ideal itu. Ini menarik karena how-nya belum didapat tetapi sudah optimis.

Menurut pengakuan Trisno, ia dipengaruhi 4 tokoh: Eka, Sumartana, Gus Dur, dan Cak Nur. Ini menarik. Memang, keempatnya bergumul dengan tiga realitas sekaligus: agama, kemajemukan, dan politik.

Dalam persoalan agama, mereka berempat mengambil jarak, mengkritisi dan bahkan melakukan transformasi terhadap tradisi keagamaan yang dianutnya. Bagi mereka, agama berada dalam proses menjadi dan harus senantiasa bergumul dengan konteks sosial-politiknya.

Dalam merespons kemajemukan, mereka memilih pendekatan dialog. Dialog diawali dengan kesediaan untuk membuka diri terhadap yang berbeda. Dialog membuka jalan untuk terciptanya pengakuan (recognition) dan penghormatan yang menjadi jalan bagi kerja sama.

Buku Trisno menawarkan kembali resep ini. Dialog! Tetapi dalam politik, mereka mencari jalan yang sedikit beda, plus beda nasib juga.

Dalam politik, Eka bergerak dengan pendekatan kultural. Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari kultur bangsa kita. Nilai Pancasila berfungsi sebagai energi pemersatu yang memperkuat sekaligus mengkritisi langkah kita di era kemodernan. Eka sendiri ingin berkiprah langsung dalam dunia politik. Tetapi dia gagal. Selalu dipinggiran!

Baca juga:

Dalam politik, Sumartana menawarkan jalan yang sangat ideal. Dia tawarkan dialog antar-agama dalam segala bidang kehidupan. Sumartana mengusulkan teologia religionum atau teologi yang lebih ramah terhadap realitas kemajemukan agama yang tentunya akan berimbas pada dunia politik.

Meski ikut mendirikan salah satu partai politik, Sumartana berada di pinggiran. Secara ideologis, partai politiknya berayun-ayun tak jelas arahnya, plus ada konflik internal. Ia pasti kecewa karena idealisme dialognya gagal total dalam ranah politik.

Dalam merespons agama dan politik, Cak Nur lebih realistis. Mottonya: “Islam Yes, Partai Islam No” menegaskan pandangan realistisnya bahwa tidak selalu persekutuan agama dan politik melahirkan manfaat. Sebaliknya, bisa menghasilkan mudarat. Agama yang terjebak dalam politik bisa kehilangan peran profetiknya. Sebaliknya, politik yang menyalahgunakan agama sebagai ideologi akan terjebak pada idolatry, sektarianisme, dan primordialisme.

Kontribusi Cak Nur dengan pendekatan realistisnya itu sangat penting bagi kita. Dalam politik praktis, Cak Nur sama seperti Eka dan Sumartana. Dia berada di pinggiran.

Dalam dunia politik, Gus Dur satu-satunya tokoh ‘idola’ Trisno yang terlibat total. Ia duduk sebagai anggota MPR bahkan jadi Presiden. Gus Dur ingin menerapkan idealisme keadilan dan spirit dialog serta pengakuan dan kesetaraan di tengah bangsa yang beragam ini.

Upayanya sangat keras untuk memulihkan luka batin efek G30S PKI. Bangsa ini harus bisa melepaskan diri dari memori kebencian. Gus Dur juga menerapkan idealismenya dengan memberi pengakuan terhadap hak warga Tionghoa, pengakuan terhadap agama Kong Hu Cu, kebijakan politik yang manusiawi terhadap Aceh dan Papua.

Tetapi, politik tidak selalu ideal. Politik tidak selalu panggilan suci. Politik adalah juga pertarungan untuk kekuasaan. Politik adalah arena untuk memuaskan nafsu mendominasi.

Gus Dur yang ideal berhadapan dengan realisme politik yang keras. Dialog yang ramah berhadapan dengan kontestasi politik yang marah. Gus Dur yang tulus berjumpa dengan realisme politik yang bulus. Gus Dur pun terjungkal.

Balik lagi ke Politik Kebhinekaan Trisno dengan resepnya dialog. Resep ini bagus dan sangat ideal untuk merespons kemajemukan. Resep ini cocok untuk siapa pun yang bergerak di akar rumput. Biar bagaimana pun, kultur demokrasi dibangun dari masyarakat.

Meskipun demikian, resep dialog ini tidak cukup ampuh untuk merespons realitas politik yang penuh kontestasi, kebulusan, dan nafsu untuk kuasa dan dominasi yang berujung pada anarkisme brutal. Dalam situasi-situasi ‘khusus’ inilah dibutuhkan juga pendekatan monolog.

Baca juga:

Tentu saja butuh orang, terutama leader, yang berintegritas agar tidak terjebak pada otoritarianisme baru. Tetapi, dalam banyak situasi, yang dibutuhkan adalah negosiasi antara yang ‘baik’ dengan yang mungkin ‘buruk’. Harus dicari jalan ‘tengah’ yang realistis. Minus malum! Memaksakan suatu kebaikan pun akan berproses dan berakhir dengan kemudaratan.

Sepakat dengan Denny JA, mesti dicari strategi ‘how” untuk melangkah ke depan. Masih perlu perjuangan untuk mencari resep dan strategi yang lebih realistis. Dalam bahasa Kristen, kita butuh resep dan strategi yang memperhitungkan keberdosaan manusia. Ini yang realistis!

Sambil menunggu kiriman buku itu, selamat untuk Trisno. Moga bukunya laku keras supaya makin kaya dan sukses. Jangan lupa persepuluhan, ya.

    Albertus Patty
    Latest posts by Albertus Patty (see all)