Tugu Antikorupsi Dikorupsi Ramai-Ramai

Tugu Antikorupsi Dikorupsi Ramai-Ramai
Tugu Antikorupsi

Nalar PolitikTugu Integritas di Pekanbaru, Riau alias Tugu Antikorupsi dikorupsi beramai-ramai oleh 18 orang. Salah satu tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau adalah staf ahli Gubernur Riau, Dwi Agus Sumarno.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, kami menetapkan 18 orang tersangka yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perkara korupsi Tugu Antikorupsi ini,” terang asisten pidana khusus Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Rabu (8/11/2017).

Tindak pidana korupsi ini, sebagaimana ditaksir penyidik kejaksaan, merugikan negara hingga Rp 1,23 miliar dari proyek  senilai Rp 8 miliar tersebut. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2016.

Adapun 17 tersangka lainnya, yakni 12 pegawai negeri dan 5 dari pihak swasta. Yang dari pihak swasta terdiri dua orang kontraktor, tiga orang konsultan pengawas, serta lima pegawai negeri dari kelompok kerja unit layanan pengadaan (ULP), yakni Ketua Pokja, Sekretaris Pokja, dan tiga anggotanya.

Kelima lainnya juga berasal dari pegawai negeri sipil. Mereka berperan sebagai pejabat penerima hasil kerja di Dinas Cipta Karya dan Bina Marga, yakni Ketua TIM PHO serta dua orang anggota, dua orang anggota panitia Tim PHO, serta pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran.

Dalam kasus korupsi Tugu Antikorupsi beramai-ramai ini, mereka diduga melakukan pengaturan tender yang dibumbui dengan rekayasa dokumen pengadaan.

“Artinya, selain kerugian negara, ada unsur pidana pemalsuan dokumen. Kami menemukan bukti proyek ini ternyata langsung dan tidak langsung ada peran pemangku kepentingan yang seharusnya mengawasi tapi terlibat dalam pengerjaan proyek,” tambah Sugeng.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemalsuan juncto Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Larangan Pegawai Negeri Terlibat Pengadaan serta Udang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

___________________

Artikel Terkait: