Uji Materi PP 24/2015, SPKS Desak Pengalihan Dana untuk Perusahaan Sawit ke Petani

Uji Materi PP 24/2015, SPKS Desak Pengalihan Dana untuk Perusahaan Sawit ke Petani
Serikat Petani Kelapa Sawit menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Mahkmah Agung.

Nalar PolitikSelama ini, pengembangan perusahaan sawit selalu mengklaim “untuk kesejahteraan petani”. Apa betul petani sawit sudah sejahtera?

Bagi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), kesejahteraan tersebut tak kunjung hadir. Untuk itu, pihaknya melayangkan petisi bertajuk Alihkan Suntika Dana untuk Perusahan Sawit ke Petani kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Memang, dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan disebut kalau ada dana perkebunan dari pungutan ekspor sawit yang bisa disalurkan ke petani untuk modal, promosi, atau pengembangan SDM dan teknologi pertanian,” tulis SPKS dalam petisinya.

Akan tetapi, lanjut SPKS, nyatanya ada Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015) tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang malah digunakan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan sawit besar.

Dicatat juga, pada tahun 2016, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) mengumpulkan pungutan dana sebesar Rp 11,7 triliun, yang 90%-nya digunakan untuk subsidi ke grup besar perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit. Sementara 10% sisanya dialokasikan untuk  kegiatan penelitian, petani, dan promosi kelapa sawit.

“Baru-baru ini, justru 5 konglomerat/perusahaan sawit skala besar yang dapat subsidi, bukan petani. Apanya yang ‘demi kesejahteraan petani’ itu?”

SPKS pun menilai, secara hukum, PP 24/2015 itu sudah menyalahi tujuan dari UU Perkebunan. Akibat dari PP ini, sekitar 5 juta petani sawit tertinggal jauh dalam SDM, pendanaan, dan teknologi.

“Saking sulitnya petani mengakses dana BPDP, banyak petani yang tidak bisa meremajakan kebun sawitnya, gunakan bibit tidak bermutu alias murah, dan replanting ala kadarnya. Karena tidak ada modal, ada juga yang bersihkan lahannya dengan membakar.”

Oleh karena petani menanam sawit ‘asal’ saja, produktivitas kebun sawit pun rendah, dan otomatis pendapat juga rendah. Akibatnya, petani tetap miskin dan banyak anak-anak petani yang terancam putus sekolah.

“Katanya pemerintah ingin tingkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan produktivitas, tapi kenapa justru kebijakan yang dibuat, tidak berpihak kepada petani?”

Kalaupun petani bisa mengakses dana BPDP, dana ini tidak bisa langsung sampai ke petani, tapi harus di setor ke perusahaan dan selanjutnya perusahaan yang mengelola. Nihilnya konsistensi peraturan pemerintah ini, justru mematikan ekonomi rakyat dari sektor sawit.

“Jadi, di mana klaim-klaim dana sawit untuk sejahterakan petani?”

Untuk itu, demi petani-petani (sawit) di Indonesia, keadaan ini bagi SPKS harus berubah. Salah satu upayanya adalah dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

“Mari bersama-sama desa MA agar kabulkan Uji Materi PP 24/2015 yang sudah salah jalan dan sangat merugikan para petani.”

___________________

Artikel Terkait: