Untuk Para Perwakilan Rakyat

Untuk Para Perwakilan Rakyat
©WordPress

Tulisan pendek ini fokus menyorot konsep perwakilan kita dalam suprastruktur politik, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April lalu sudah selesai. Kiranya para pemenang pun juga yang kalah menghentikan sedikit insinuasi dalam percakapan politik.

Penulis tidak berniat untuk menjustifikasi terhadap tindakan aktor perwakilan rakyat secara individual. Namun lebih kepada mengisi krisis dan dilema dari konsep perwakilan kita, yang mengandung kerentanan dan persoalan.

Mengisi krisis bukan berusaha memberi sebuah tinjauan epistemologi dalam keilmuan politik. Tetapi politik mengharuskan kerja politis sebagai justice project.

Paradoks Representasi

Pada poin ini saya berusaha untuk menjelaskan paradoks mengenai konsep representasi dalam demokrasi. Paradoksnya yang pertama, yakni perwakilan kita dalam konteks Indonesia merupakan perwakilan daerah, bukan perwakilan identitas, perkumpulan, dan kelas.

Sehingga imajinasi politik seorang perwakilan cendrung abai terhadap dimensi-dimensi penting. Efek dari paradoks pertama ini memunculkan sinisme publik. Kita bisa saksikan meme, seruan, kritikan yang bermuara pada representator. Parahnya persoalan ini hingga pada rendahnya indeks kepuasan kerja dari perwakilan (baca indeks kepuasan perwakilan)

Paradoks kedua yakni ketika seorang perwakilan memproyeksi diri dan terproyeksi oleh Partai Politik untuk menjadi perwakilan, maka dia hadir di tengah masyarakat. Ingat, bukan murni hadir dari masyarakat. Setelah terpilih suka tidak suka ada kejarakan secara geografis terkait tempat tinggal. Sang representator ini tinggal di pusat Negara dengan fasilitas yang mewah.

Sehingga kejarakan inilah yang membuat rupture/patahan. Saya katakan ruptur karena bagaimana seorang representasi dari berbagai wilayah bisa memikirkan nasib nelayan, petani, masyarakat miskin, yang seharian suntuk bekerja keras dengan kucur keringat. Dan perwakilannya hanya melihat dari kejauhan. Rasanya kejauhan secara geografis ini justru menonkatifkan imajinasi politik dari perwakilan.

Identitas yang Sudah Berbeda

Kendati demikian, walaupun ada nama kerja atau tugas reses lima kali setahun dari perwakilan, tapi kehadiran seorang perwakilan ke tengah rakyat pasca diri menjadi representator. Identitasnya sudah berbeda.

Sang representator sudah menjadi pejabat negara dalam kunjungannya. Makanya, dalam bahasa politik kita sehari-hari sering keluar dari mulut rakyat “Itu adalah pejabat”. Pejabat menandakan identitasnya sudah berbeda.

Kondisi inilah yang Laclau (1997: 53) sebut sebagai artikulasi diskursif. Dalam arti identitas seseorang selalu terbentuk oleh wacana sosial baik melalui bahasa atau sejenisnya. Bahkan Negara memberikan identitas baru bahwa DPR adalah pejabat. Maka secara tidak langsung ketika bertemu rakyat identitasnya tetap pejabat. Bukan bagian dari rakyat, apalagi rakyat.

Paradoks ketiga, yakni representasi memiliki kecenderungan menciptakan tatanan elitis, tak terkecuali dalam Liberalisme, Juru (2014: 37).

Representator menjadi elite bisa karena fasilitas yang ia miliki dan juga yang mengutus seorang perwakilan, yakni Partai Politik (Parpol). Sehingga suka tidak suka nalar representator dengan sendirinya berpikir sesuai kondisi lingkungan dan situasi sosial yang membentuknya. 

Paradoks di atas menjelaskan bahwa representasi idealnya merupakan part of part, namun cendrung menjadi part of not part. Alih-alih mengupayakan representasi serta untuk menjadi bagian dari bagian. Dalam hal ini bagian dari rakyat lalu terumuskan dalam kerja politik reprsentator. Akan tetapi, yang sering terjadi selama ini konsep representasi menjadi bagian dari bukan bagian.

Efeknya paradoks di atas akhirnya nalar politisi kita jauh dari konsep politik. Alih-alih merumuskan kepentingan konstituen secara kontinu dan paska Pemilu. Justru yang terjadi setelah itu adalah keberjarakan dengan konstituen. Mengkritiki cara berpikir semacam ini Djalong (2011: 4), menjelaskan bahwa rakyat menjadi penanda yang ambivalen dalam politik. Dia bisa hilang sekaligus terpanggil kembali bilamana kita perlukan.

Dalam konteks ini maxim politik batal hadir karena representator karena nalar kerja yang tidak sesuai dengan kondisi kehidupan sosial rakyat. Politik terlumat oleh cara berpikir yang pura-pura politis tenyata sangat apolitis. Sehingga politisi merupakan jabatan yang tidak memahami politik itu secara ontologis.

Halaman selanjutnya >>>

Ernestus Lalong Teredi
Latest posts by Ernestus Lalong Teredi (see all)