Untuk yang Terkasih, Rektor UIN Jogja yang Otoriter

Untuk yang Terkasih, Rektor UIN Jogja yang Otoriter
©Lapresse

Selamat pagi, siang, sore, atau malamlah, rektor terkasihku yang otoriter, Rektor UIN Jogja. Semoga harimu senantiasa diberkahi allah ta’ala, tuhan pengasih dan penyayang, penguasa segala agama di muka bumi maupun luar angkasa. Amien.

Surat ini terkait ribut-ribut soal keputusan Anda yang melarang mahasiswi bercadar dalam kampus itu. Seperti yang lain, perihal itu memantik hasrat saya juga untuk sekadar mempertanyakan. Bisa dibilang, ini merupakan tanggung jawab selaku mahasiswa. Ya, sebentuk karakter khas mahasiswa kritis juga (asyik): mempertanyakan segala sesuatunya. Kan begitu, kan, Pak?

Seperti ucap Cinta pada Rangga, apa yang Anda lakukan itu adalah jahat, Pak. Yang Anda putuskan, alih-alih mencitrakan UIN Jogja sebagai “Kampus Putih”, liberal, pembaru pemikiran Islam di Indonesia, atau apalah, justru meluluhlantakkan citra-citra mulia yang entah memang UIN Jogja miliki atau sekadar cap isapan jempol belaka orang-orang romantis.

Terhitung sejak Anda mengeluarkan surat edaran berperihal Pembinaan Mahasiswi Bercadar, 20 Februari 2018, sejak saat itu pula citra mulia UIN Jogja mulai (tambah) hancur. Karena, selain diskriminatif, keputusan itu pun tak lebih buruk dari kebijakan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef dalam rezim Orde Baru tentang NKK/BKK yang sudah silam.

Tak sadarkah Anda bahwa keputusan itu sungguh diskriminatif? Maksud saya begini. Jika memang yang bercadar harus rektorat bina terlebih dahulu lantaran berpenampilan beda dengan mahasiswa umumnya, mengapa yang suka pakai sarung, peci, atau sandal, misalnya, tidak juga ikut dibina(sakan)?

Bukankah, baik yang bercadar maupun yang bersarung, berpeci, dan bersandal, sama-sama beda dalam hal penampilan? Kan, kasihan.

Apalagi, entah benar atau tidak, saya sempat dengar kabar juga bahwa ada uang pembinaannya segala. Maka, ketika mereka juga ikut dibina, lumayan uang itu bisa mereka pakai buat beli kopi. Ah, Pak Rektor diskriminatif. Membeda-bedakan, euy!

Bahwa keputusan Anda itu tak lebih buruk juga dari kebijakan di rezim Orde Baru, ya betul, betul sekali. Di NKK/BKK itu, kita tahu semua, mematikan daya ekspresi mahasiswa.

Baca juga:

Ketika kampus saat itu dinormalisasi, disterilkan dari aktivitas politik, apa yang mahasiswa dapat? Tak lain adalah keterbungkaman, Pak. Kemampuan kritis mereka mati, sementara penguasa (Orde Baru) asyik berlenggak-lenggok tanpa oposisi yang menghantui. Laku korupsi, salah satunya, pun bebas tersemai. Ngerinya bukan main.

Secara imbas mungkin berbeda. Tetapi, baik NKK/BKK maupun kebijakan Pembinaan Mahasiswi Bercadar sama-sama bentuk pengaturan kampus yang sepihak. Demi apa? Tentu bukan demi allah ta’ala, apalagi demi mahasiswa, melainkan demi kepentingan rektorat semata. Pokoknya, semua kebijakan harus sesuai kehendak rektorat, bukan yang lain.

Pak Rektor terkasihku yang otoriter, mohon pahami ini baik-baik: UIN Jogja adalah lembaga pendidikan negara. Posisinya berada dalam naungan kementerian, bukan milik swasta seperti yayasan. Maka, segala bentuk pengaturan di dalamnya, tanpa harus kita tegaskan lagi, wajib melibatkan mahasiswa, apa pun itu. Titik!

Pak Rektor UIN Jogja sendiri, kan, sudah tahu, dalam konteks negara, suara rakyatlah yang jadi patokan pengambilan kebijakan. Meski tak langsung lantaran beraras pada demokrasi perwakilan, tata cara seperti ini pula yang mesti berlaku di lingkungan UIN Jogja. Seperti rakyat, suara mahasiswa harus jadi patokan utamanya. Kalau pun harus diwakili seperti DPR dalam negara, kan ada BEM. Itu lembaga perwakilan mahasiswa.

Terkait keputusan Anda di surat edaran itu, maka patut saya (mahasiswa) bertanya, sudahkah itu sesuai dengan kehendak mahasiswa? Jika sudah, kapan, di mana, dan bagaimana upaya penarikan opini mahasiswa terkait kebijakan itu?

Mengapa pihak BEM sendiri, wakil mahasiswa dalam kampus, malah menggugat kebijakan Anda? Bukankah itu bukti bahwa opini mahasiswa (melalui perwakilannya) tidak termanfaatkan sebagaimana harusnya? Ah, Pak Rektor. Anda benar-benar otoriter, Pak!

Kebijakan Anda Tidak Jelas!

Sungguh, Pak, kebijakan Anda itu, dari yang awalnya hanya ingin membina, berlanjut ke pelarangan, hingga yang terakhir adalah pemecatan, sama sekali tidak jelas. Sebelumnya pun sudah saya tegaskan, kebijakan model itu hanya akan menghabisi keliberalan UIN Jogja saja (baca: Jika Rektorat Sibuk Redam Cadar, Keliberalan UIN Bisa Hancur Lebur).

Ketika Anda klaim bahwa pembinaan, pelarangan, hingga pemecatan mahasiswi bercadar adalah upaya meminimalkan gerakan radikal keagamaan dalam kampus, itu berarti Anda sudah mengidentikkan mereka yang berjubah ninja-ninjaan sebagai bagian dari kelompok intoleran, anti-Pancasila, teroris.

Halaman selanjutnya >>>
Maman Suratman
Latest posts by Maman Suratman (see all)