Untuk yang Terkasih, Rektor UIN Jogja yang Otoriter

Untuk yang Terkasih, Rektor UIN Jogja yang Otoriter
Foto: Lapresse.ca

Selamat pagi, siang, sore, atau malamlah, rektor terkasihku yang otoriter, Rektor UIN Jogja Semoga harimu senantiasa diberkahi Allah ta’ala, Tuhan pengasih dan penyayang, Penguasa segala agama di muka bumi maupun luar angkasa. Amien.

Surat ini terkait ribut-ribut soal keputusan Anda yang larang mahasiswi bercadar dalam kampus itu. Seperti yang lain, perihal itu memantik hasrat saya juga untuk sekadar mempertanyakan. Bisa dibilang, ini merupakan tanggung jawab selaku mahasiswa. Ya, sebentuk karakter khas mahasiswa kritis juga (asyik): mempertanyakan segala sesuatunya. Kan begitu, kan, Pak?

Seperti ucap Cinta pada Rangga, apa yang Anda lakukan itu adalah jahat, Pak. Yang Anda putuskan, alih-alih mencitrakan UIN Jogja sebagai “Kampus Putih”, liberal, pembaru pemikiran Islam di Indonesia, atau apalah, justru meluluhlantakkan citra-citra mulia yang entah memang UIN Jogja miliki atau sekadar cap isapan jempol belaka orang-orang romantis.

Terhitung sejak Anda keluarkan surat edaran berperihal Pembinaan Mahasiswi Bercadar, 20 Februari 2018, sejak saat itu pula citra mulia UIN Jogja mulai (tambah) hancur. Karena, selain diskriminatif, keputusan itu pun tak lebih buruk dari kebijakan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef dalam rezim Orde Baru tentang NKK/BKK yang sudah silam.

Tak sadarkah Anda bahwa keputusan itu sungguh diskriminatif? Maksud saya begini. Jika memang yang bercadar harus dibina terlebih dahulu lantaran berpenampilan beda dengan mahasiswa umumnya, mengapa yang suka pakai sarung, peci, atau sendal, misalnya, tidak juga ikut dibina(sakan)?

Bukankah, baik yang bercadar maupun yang bersarung, berpeci, dan bersendal, sama-sama beda dalam hal penampilan? Kan kasihan. Apalagi, entah benar atau tidak, saya sempat dengar kabar juga bahwa ada uang pembinaannya segala. Maka, ketika mereka juga ikut dibina, lumayan uang itu bisa mereka pakai buat beli kopi. Ah, Pak Rektor diskriminatif. Membeda-bedakan, euy!

Bahwa keputusan Anda itu tak lebih buruk juga dari kebijakan di rezim Orde Baru, ya betul, betul sekali. Di NKK/BKK itu, kita tahu semua, mematikan daya ekspresi mahasiswa. Ketika kampus saat itu dinormalisasi, disterilkan dari aktivitas politik, apa yang mahasiswa dapat? Tak lain adalah keterbungkaman, Pak. Kemampuan kritis mereka mati, sementara penguasa (Orde Baru) asyik berlenggak-lenggok tanpa oposisi yang menghantui. Laku korupsi, salah satunya, pun bebas tersemai. Ngerinya bukan main.

Secara imbas mungkin berbeda. Tetapi, baik NKK/BKK maupun kebijakan Pembinaan Mahasiswi Bercadar, sama-sama bentuk pengaturan kampus yang sepihak. Demi apa? Tentu bukan demi Allah ta’ala, apalagi demi mahasiswa, melainkan demi kepentingan rektorat semata. Pokoknya, semua kebijakan harus sesuai kehendak rektorat, bukan yang lain.

Lihat juga: Diskriminatif, LBH Jogja Desak UIN Cabut Larangan Bercadar

Pak Rektor terkasihku yang otoriter, mohon pahami ini baik-baik: UIN Jogja adalah lembaga pendidikan negara. Posisinya berada dalam naungan kementerian, bukan milik swasta seperti yayasan. Maka, segala bentuk pengaturan di dalamnya, tanpa harus ditegaskan lagi, wajib melibatkan mahasiswa, apa pun itu. Titik!

Pak Rektor UIN Jogja sendiri, kan, sudah tahu. Dalam konteks negara, suara rakyatlah yang jadi patokan pengambilan kebijakan. Meski tak langsung lantaran beraras pada demokrasi perwakilan, tata cara seperti ini pula yang mesti berlaku di lingkungan UIN Jogja. Seperti rakyat, suara mahasiswa harus jadi patokan utamanya. Kalau pun harus diwakili seperti DPR dalam negara, kan ada BEM. Itu lembaga perwakilan mahasiswa.

Terkait keputusan Anda di surat edaran itu, maka patut saya (mahasiswa) bertanya, sudahkah itu sesuai dengan kehendak mahasiswa? Jika sudah, kapan, di mana, dan bagaimana upaya penarikan opini mahasiswa terkait kebijakan itu? Mengapa pihak BEM sendiri, wakil mahasiswa dalam kampus, malah menggugat kebijakan Anda? Bukankah itu bukti bahwa opini mahasiswa (melalui perwakilannya) tidak dimanfaatkan sebagaimana harusnya? Ah, Pak Rektor. Anda benar-benar otoriter, Pak!

Kebijakan Anda Tidak Jelas!

Sungguh, Pak, kebijakan Anda itu, dari yang awalnya hanya ingin membina, berlanjut ke pelarangan, hingga yang terakhir adalah pemecatan, sama sekali tidak jelas. Sebelumnya pun sudah saya tegaskan, kebijakan model itu hanya akan menghabisi keliberalan UIN Jogja saja (baca: Jika Rektorat Sibuk Redam Cadar, Keliberalan UIN Bisa Hancur Lebur).

Ketika Anda klaim bahwa pembinaan, pelarangan, hingga pemecatan mahasiswi bercadar adalah upaya meminimalisasi gerakan radikal keagamaan dalam kampus, itu berarti Anda sudah mengidentikkan mereka yang berjubah ninja-ninjaan sebagai bagian dari kelompok intoleran, anti-Pancasila, teroris. Lha, ini apa-apaan, Pak? Atas dasar dari mana pernyataan dangkal seperti itu bisa Pak Rektor UIN Jogja telurkan?

Redaksi LPM Arena sendiri toh sudah sedikit memberi bukti. Bahwa tidak semua yang bercadar di lingkungan kampus UIN Jogja punya sifat asosial atau radikal dari sisi pemikiran keagamaan seperti yang Anda klaim.

Shalsabila Ananda, misalnya. Mahasiswi bercadar dari prodi PMI Dakwah dan Komunikasi ini mengaku, upaya menutupi auratnya tidak lantas membuat ia—juga gerombolannya yang lain—menjauhkan diri dari realitas lingkungan sekitarnya. Keterlibatan Shalsa dalam organisasi Indonesia Student Forum dan Forum Anak Desa jelas membuktikan bahwa pernyataan Anda di konferensi pers beberapa waktu lalu itu sangat rapuh.

Anda bicara tanpa dasar yang kuat, Pak. Hanya melihat bahwa ada banyak yang bercadar berlaku demikian, lalu Anda dengan gagah menggeneralisasi fakta-fakta itu hanya dalam satu kesimpulan saja. Ini, kata dosen logika saya, adalah fallacy of dramatic instance, Pak.

Lihat juga: Munafik! Teriak Tolak Pelarangan Cadar, Tapi Sepakat Wajibkan Jilbab

Sebagai seorang yang terdidik, tentu sangat disesali jika Anda melakukan kekeliruan berpikir paling mendasar seperti itu. Overgeneralization yang Anda bangun menjadi pertanda bahwa Anda butuh lagi untuk masuk kelas logika, belajar bersama-sama dengan mahasiswa lain. Tak perlu malu, Pak. Pembelajar itu mulia, walaupun sudah bergelar doktor sekalipun. Sebab belajar tak mengenal usia, gelar, atau jabatan. Iya, kan, Pak?

Hal lainnya yang juga tidak jelas adalah metode pembinaan mahasiswi bercadar. Jika keputusan soal pembinaan itu sudah tidak bisa lagi dianulir, maka metode pembinaannya bagaimana, Pak Rektor UIN Jogja?

Hal itu juga harus dijelaskan secara detail. lho. Tak boleh asal ketok ini ketok itu tanpa tahu harus berbuat apa setelahnya. Ini sama saja dengan “asal bunyi”, Pak. Apalagi sudah banyak mahasiswi bercadar yang mengeluhkan soal ini. Mereka sudah siap dibina, eh malah yang akan membina bingung harus ngapain. Lucu sekali.

Sudahlah, Pak. Sudah terlalu banyak kekeliruan dalam kebijakan itu. Dari segi tujuan dan dasar perumusannya saja tidak jelas. Alasan apa lagi yang bisa mempertahankan keputusan dangkal model begini? Jangan buat lelucon terus-meneruslah

Sudahlah, ya, sudah. Pak Rektor UIN Jogja mending berdamai sajalah dengan para mahasiswi bercadar. Tak baik berantem-berantem terus. Hidup berdamai, sesekali ngopi bersama sambil udud-an, jauh lebih berguna ketimbang berkonflik. Hidup sudah ribet, jangan dibikin tambah rempong, dong!

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Maman Suratman (see all)