Upah Minimum di Masa Krisis

Upah Minimum di Masa Krisis
©Ilna

Topik mengenai upah minimum dalam debat presiden Amerika Serikat sangat menarik.

Joe Biden ingin menaikkan upah minimum federal dari 7,25 USD menjadi 15 USD per jam. Donald Trump ingin agar upah ditentukan oleh masing-masing wilayah. Bahkan dia terlihat mengernyitkan dahi mendengar usulan menaikkan upah di masa krisis.

Ini tentang dua perspektif yang berbeda. Bagi kaum demokrat, menaikkan upah minimum di masa krisis dibutuhkan untuk menaikkan standar hidup layak masyarakat pekerja. Sementara bagi kelompok republikan, menaikkan upah di masa sulit justru akan mendorong usaha kecil tidak mampu bersaing dan mungkin bisa ambruk.

Gagasan kenaikan upah minimum justru akan membuat ekonomi lemah karena tidak banyak perusahaan yang mampu memenuhi standar itu. Akibatnya, mereka bisa gulung tikar atau melakukan manipulasi upah. Pada akhirnya, para pekerja akan terpukul.

Dua pendekatan berbeda dengan dalih yang sama: untuk kemakmuran pekerja. Usulan Joe Biden memang kelihatan bagus. Upah naik. Pekerja bahagia. Tapi itu tidak realistis. Hanya bagus di atas kertas. Di dunia nyata, lain lagi persoalannya.

Buat saya, usulan Donald Trump jauh lebih realistis dan rasional. Kalau Anda paksakan kenaikan upah minimum di masa krisis, tidak akan banyak orang yang mampu dan mau membuka usaha. Proyek perluasan lapangan kerja bisa mandek. Alih-alih memulihkan ekonomi, usaha rakyat banyak justru bisa berantakan.

Ini satu contoh di mana apa yang dimaksud sebagai pembelaan pada kepentingan buruh atau pekerja itu tidak tunggal.

Sekadar menyatakan bahwa Anda membela buruh karena ingin upah minimum naik atau menetapkan jumlah pesangon yang banyak belum tentu menguntungkan pekerja dan buruh itu sendiri. Boleh jadi itu justru pintu masuk datangnya malapetaka dalam bentuk berkurangnya atau hilangnya lapangan pekerjaan. Jangan-jangan itu justru adalah bentuk penghilangan akses bagi publik untuk memulai usaha baru.

*Saidiman Ahmad