Urgensi Pendidikan Politik

Urgensi Pendidikan Politik
Ilustrasi: Jawa Pos

Kebutuhan mendasar bangsa Indonesia saat ini adalah pentingnya pendidikan politik. Apalagi tahun depan bangsa ini akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.

Pendidikan politik bertujuan mengarahkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk menopang Pilkada secara adil. Hal ini tidak berlebihan mengingat partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi tolok ukur terhadap pembangunan demokrasi ke depannya.

Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiardjo, 1985).

Lebih jauh, Surbakti kembali menyebutkan bahwa ada dua variabel penting yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik.

Ya, untuk mewujudkan masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi, harus ada pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi, pendidikan politik ini telah diatur dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 yang menggariskan pentingnya bagi masyarakat. Terutama anak muda untuk mendapatkan pendidikan politik dengan landasan ideologis, konstitusi, operasional, dan landasan historis.

Hal ini penting karena warga negara, terutama kaum muda, harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa. Agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945.

Tantangan Globalisasi

Nilai demokrasi Indonesia yang mencakup keadilan, toleransi, kesetaraan, dan keterbukaan semakin terancam akhir-akhir ini. Bahkan, di tengah-tengah masyarakat, kita disuguhkan fakta sosial berupa perilaku intoleran. Salah satu faktanya adalah semakin menjamurnya radikalisme yang mengancam keberagamaan.

Aksi Bela Islam tempo lalu terkait dugaan penistaan agama menjadi fakta bahwa perlu adanya kesadaran politik dan kesadaran berdemokrasi. Meski demo tersebut berlangsung ‘secara damai’, namun peserta demo tetap menuntut dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tidak hanya itu, panasnya isu penistaan agama yang disiarkan media juga membawa pengaruh di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat mayoritas, dalam hal ini kelompok muslim tertentu, cenderung diarahkan kepada penolakan terhadap pemimpin non-muslim. Pada akhirnya, kasus Ahok mau tidak mau harus menjadi koreksi akan kesadaran berpolitik masyarakat, baik sebelum Ahok menjadi Gubernur maupun sesudah menjadi Gubernur.

Dibantu dengan kecanggihan teknologi, masyarakat sangat berpotensi menjadi individualis dan pragmatis. Menjadi individualis dengan tidak peduli dengan hiruk-pikuk perpolitikan karena menganggap politik tidak jauh beda dengan perebutan kekuasaan, politik transaksional, politik dengan kebohongan, serta politik dengan intervensi.

Atau menjadi masyarakat pragmatis, dengan menerima isu apa saja melalui media. Tidak menyaringnya, bahkan cenderung terprovokasi.

Di antara sikap itu dan fakta sosial yang terjadi belakangan ini, tampak jelas bagaimana perilaku politik kita yang tidak menunjukkan kedewasaan dalam demokrasi. Perilaku dan pilihan politik cenderung dipengaruhi faktor mayoritas dan minoritas.

Kelompok tertentu tidak mampu menerobos subjektivasnya. Kebenaran yang diklaim muncul dan hanya satu-satunya berasal dari kelompoknya sendiri. Sehingga menjadi konsekuensi logis yang berada di luar kelompoknya yang dianggap liyan.

Maka, sikap politik dalam arti sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Antara lain, berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, perlu dimiliki oleh masyarakat.

Kesadaran politik yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan bangsa serta menjaga persatuan NKRI perlu dimilliki oleh setiap warga Negara. Kehidupan politik pun perlu dikondisikan oleh struktur alamiah dari masyarakat sendiri.

Pada akhirnya, kesadaran politik harus dimiliki oleh semua masyarakat. Tentu, seperti yang telah dijelaskan di atas, hal ini dapat terwujud melalui pendidikan politik yang berbentuk sosialisasi. Dan, pembelajaran akan pentingnya kesadaran yang dimiliki individu  terhadap bangsanya.

Sehingga seluruh masyarakat harus memiliki peran dalam perpolitikan, baik secara langsung menjadi bagian dari aparatur negara maupun yang tidak dengan cara mengikuti proses Pemilu.

Selain itu, definisi pendidikan politik ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri.

Kedua, perbuatan yang dimaksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan agar mereka dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Pemahaman di atas, menurut Anselmus Yata Monespada, pada dasarnya menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan. Fokus penekanannya pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (afeksi), dan mewujudkan kecakapan (psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

*Tri Mulyani, Aktivis Keperempuanan Aisyah Humaniora Park

___________________

Artikel Terkait:
    Kontributor