Utang Negara, Sri Mulyani, dan Presiden Jokowi

Utang Negara, Sri Mulyani, dan Presiden Jokowi
Ekbis - SINDOnews

Menjelang Pilpres 2019 mendatang, utang negara menjadi salah satu sorotan berbagai kalangan. Buntutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi bulan-bulanan massa yang memandangnya hanya sebelah mata.

Melalui akun resmi Instagram @smindrawati, Sri Mulyani mengunggah sebuah foto dan sembari menuturkan ‘Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang, kami menyelesaikan ribuan kilometer jalan raya’ dan seterusnya, tertanggal 1 Februari 2019.

Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia memang melakukan inovasi-inovasi yang membutuhkan biaya sangat besar. Imbasnya, tidak bisa tidak Menteri Keuangan harus rela setiap hari menguras tenaga dan pikiran agar dapat merealisasikan semua program kerja Presiden Jokowi.

Pemerintah barangkali tidak begitu memedulikan dari mana biaya itu berasal, yang terpenting adalah semua inovasi itu terrealiasi. Oleh sebab itulah retorika ‘kerja kerja kerja’ begitu akrab dengan pemerintahan saat ini.

Garis antara Sri Mulyani dan Presiden Jokowi barangkali perlu diperjelas kembali. Sri Mulyani adalah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Tidak ada yang meragukan kinerjannya. Bahkan belum lama ini ia dinobatkan sebagai Menteri terbaik sejagat raya.

Sri Mulyani adalah sosok yang tidak memiliki janji apa-apa dengan siapa saja, selain hanya tugasnya sebagai Menteri Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

Berbeda dengan Presiden Jokowi yang tidak lain adalah sosok yang pada tahun 2013 lalu menebar janji ketika bersaing dengan Prabowo sekaligus hendak menduduki kursi tertinggi di Republik Indonesia ini, di bawah naungan Koalisi Indonesia Hebat.

Apa jadinya jika Presiden Jokowi tidak memenuhi janji-janji itu? Tentu tidak saja kritik yang akan diterimanya. Lebih dari itu, ‘lengser’ boleh jadi adalah konsekuensi logisnya.

Kementerian Keuangan di bawah naungan kepemimpinan Sri Mulyani dengan begitu telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ia bukan seorang ‘Menteri Pencetak Utang’.

Dengan seluruh ide-ide briliannya, Sri Mulyani telah mampu memenuhi hasrat kepemimpinan Presiden Jokowi. Membangun ribuan kilometer jalan tol, pasar, sekolah, beasiswa, dan sebagainya. Terlepas dari utang negara yang kini menjadi tanggung jawab bersama seluruh mereka yang mengaku menjadi warga negara Indonesia.

Kegairahan pemerintah saat ini untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan SDM barangkali perlu dicermati kembali. Misalnya, ribuan kilometer jalan tol telah dibangun, tapi tidak sedikit dari mereka yang baru hanya terparkir di garasinya kendaraan roda dua.

Bukan tidak mungkin jika di kemudian hari ribuan kilometer tol yang sudah telanjur dibangun itu justru akan menjadi cermin fasilitas negara untuk para kaum elite belaka.

Dana desa digelontorkan tanpa ada adanya pengawasan yang cukup kuat. Desa secara mandiri diberi kewenangan untuk mengelola keuangan padahal sumber daya manusia masih belum merata dengan money politic yang masih merajalela ketika pemilihan kepala desa tiba.

Jika terus demikian, lambat laun pemerintah bukan tidak mungkin justru akan terlihat seperti mempertontonkan kegagahan kekuasaan yang hanya dihuni oleh segelintir orang. Melalui bantuan media, kesadaran akan dibius dengan retorika-retorika khas nan rupawan. Demokrasi mati tanpa disadari.

Di tengah tatanan dunia yang baru, baik itu sistem politik, ekonomi, dan sebagainya, adalah tidak mudah untuk menjadikan negara seperti apa yang ada di dalam pikiran dan cita-cita. Apalagi jika harus tergesa-gesa mengejar ketertinggalan dari negara-negara adidaya.

Barangkali justru itu yang amat sangat berbahaya jika tidak benar-benar cermat dan hikmat. Benarkah kerelaan itu ada jika kita menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan militer, misalnya, yang setara dengan mereka?

Kontributor NP
Kontributor 84 Articles
Kontributor Nalar Politik