UU Cipta Kerja Adalah Game Changer Kedua Setelah Vaksin

UU Cipta Kerja Adalah Game Changer Kedua Setelah Vaksin
©SaaStr

Nalar Politik – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai game changer kedua setelah vaksin. Semangatnya untuk melakukan reformasi struktural dan pemulihan ekonomi sangat diharapkan di tengah badai pandemi Covid-19 yang terbukti menghantam sektor perekonomian dalam negeri.

Harapan Airlangga, implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya bisa segera terwujud. Sebab penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu tujuan kehadiran utamanya akan membantu mengurangi dampak negatif dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya, akibat wabah global yang saat ini tengah menjangkiti.

“UU ini diharapkan memberikan perlindungan kepada pekerja, mendukung pemberdayaan UMKM dan koperasi. Dengan dukungan UMKM, diharapkan bisa membuat usaha kecil naik kelas,” kata Airlangga dalam webinar bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian dalam Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia melalui UU Cipta Kerja, Senin (14/12).

UU Cipta Kerja sebagai game changer kedua ini, tambahnya, akan turut menjadi jawaban atas tantangan dari sisi investasi, di mana pemerintah sedang menyiapkan lembaga pengelola investasi sebagai salah satu solusi agar investasi mendapatkan sumber pembiayaan alternatif.

Dengan begitu, investor tidak akan bergantung lagi pada pembiayaan jangka pendek sebagaimana yang selama ini jadi sumber masalah.

“Pada November, US International Development Finance Corporation telah menandatangani surat minat untuk investasi US$ 2 miliar ke LPI. Selain itu, Japan Bank for International Cooperation sudah memberikan komitmen untuk melakukan investasi kepada LPI US$ 4 miliar.”

Airlangga juga menyampaikan sejumlah apresiasi dari berbagai lembaga terhadap UU Cipta Kerja lantaran dinilai sebagai reformasi yang besar dan bisa membuat Indonesia makin kompetitif di pasar internasional. Sementara di dalam negeri, UU Cipta Kerja diharapkan bisa mengakselerasi perizinan, mengurangi biaya tinggi memberikan kegiatan ekspor dalam perdagangan internasional.

Dengan berbagai kebijakan Indonesia tersebut, diharapkan pada 2021 di kisaran 4,5-5,5 persen dan dengan inflasi dijaga 3 persen.

“Kondisi ini akan mendorong daya beli masyarakat agar segera pulih seiring dengan stimulus fiskal dan meningkatnya kepercayaan publik diharapkan ada permintaan dari dalam negeri dan global. Peningkatan investasi ini diharapkan bisa mendorong aktivitas perdagangan internasional sehingga ekonomi dalam negeri bisa positif.”

Peningkatan iklim bisnis dan investasi secara jangka menengah panjang menurutnya adalah upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, ia menegaskan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder sangat penting untuk mencapai kondisi tersebut dengan implementasi UU Cipta Kerja sebagai game changer kedua. [ci]