UU Cipta Kerja Dukung Pengembangan Ekonomi Daerah

UU Cipta Kerja Dukung Pengembangan Ekonomi Daerah
©Sindo

Nalar Politik – UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diyakini dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah. Sebab, dalam UU Cipta Kerja ini, pemerintah pusat bisa mengintervensi regulasi hingga kebijakan fiskal daerah.

Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam safari diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bertema “Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Kinerja Sektor Keuangan dan Investasi Pemerintah” beberapa waktu lalu.

Pada forum yang terselenggara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut, Ferry mengatakan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dibutuhkan investasi. Hal ini yang menjadi persoalan bersama untuk menciptakan ekosistem yang baik bagi investasi.

Hadirnya UU Cipta Kerja, menurut Ferry, menjadi jawaban dari sisi investasi tersebut, meningat kapasitas pembiayaan dalam negeri belum cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi daerah.

“Dengan ditekennya UU Cipta Kerja yang dilengkapi dengan aturan turunannya, dapat mendorong Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF),” kata Ferry dalam siaran persnya, Jumat (18/12).

Adapun tujuan pembentukan LPI, yakni untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan alternatif dan sekaligus mengurai ketergantungan terhadap dana jangka pendek.

“Jika keuangan negara dikelola dengan baik untuk menyokong proyek-rpoyek yang memiliki nilai tambah ekonomi, akan terjadi peningkatan pada FDI negara.”

Selain itu, Ferry menuturkan, pemerintah melakukan intervensi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha dengan penghapusan destribusi izin gangguan, melakukan penyesuaian tarif pajak dan tarif redistribusi yang berskala secara nasional, pemberian insentif fiskal oleh daerah, perbaikan evaluasi Raperda dan pengawasan perda sesuai dengan kebijakan fiskal nasional.

Kemudian, pemberian sanksi berupa penundaan DAU dan DBH.

“Jadi kita mengoptimalkan kebijakan PDRD untuk mendukung penyelesaian program-program prioritas atau Program Strategis Nasional.”

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta Gamal Suwantoro mengamini pernyataan tersebut. Optimalisasi PDRD, menurutnya, mampu mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai pemangkasan izin.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede juga mengatakan, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional Indonesia, pemerintah melakukan intervensi pada public health measures melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB), 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan pengadaan vaksin.

“Jika intervensi ini tidak dilakukan, bukan tidak mungkin Indonesia mengalami second wave, third wave Covid-19, seperti halnya di negara-negara Eropa yang tengah kembali melakukan lockdown,” ujar Raden.

Pemerintah, kata dia, juga melakukan intervensi terhadap belanja, terutama dari kelompok menengah ke bawah. “Kita buat jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan sosial bagi kelompok rentan, termasuk bantuan pada sektor riil untuk UMKM. Ini adalah strategi kedua pemerintah untuk survive dan recovery hingga vaksinasi dilakukan.” [id]