UU Cipta Kerja Hapus Amdal untuk Jenis Usaha Ini

UU Cipta Kerja Hapus Amdal untuk Jenis Usaha Ini
©Ilmu Ekonomi

Nalar Politik – Di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin berbasis analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dihapuskan untuk jenis usaha berisiko rendah.

Dijelaskan Direktur Jenderal Penataan Ruang Abdul Kamarzuki, rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) UU Cipta Kerja tentang penataan ruang memperkenalkan perizinan berusaha berbasis risiko.

Menurutnya, apabila suatu usaha mikro dan kecil (UMK) telah memasukkan rencana usaha melalui sistem pelayanan informasi (SPI), maka risiko usahanya akan langsung diidentifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Apabila risikonya (jenis usaha) rendah, maka pemohon dapat langsung self declaration atau respons otomatis serta tidak perlu izin Amdal,” kata Kamarzuki pada kegiatan “Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja” di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis (17/12).

Namun, lanjut Kamarzuki, untuk UMK yang dinilai memiliki risiko tinggi, harus dilakukan pengecekan rencana tata ruang (RTR) dan persetujuan teknis (Pertek) untuk persetujuan KKPR untuk kemudian disetujui atau ditolak atau KKPR dan diperlukan Amdal.

Di forum tersebut, sebagai salah satu pengampu amanat UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan lima RPP turunan UU Cipta Kerja, yakni RPP mengenai penyelenggaraan penataan ruang, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, hak pengelolaan dan hak atas tanah, bank tanah, serta kawasan dan tanah terlantar.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law. Artinya, UU Cipta Kerja menyinronkan undang-undang sebelumnya yang telah diidentifikasi pemerintah dapat menghambat kemudahan berusaha serta penciptaan lapangan kerja.

Sebagai informasi, terdapat 79 peraturan perundang-undangan yang disinkronkan melalui UU Cipta Kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menawarkan banyak terobosan baru dalam pelaksanaan kegiatan di klaster pertanahan serta tata ruang. [ke]