UU Cipta Kerja Itu Sudah Pancasilais Banget

UU Cipta Kerja Itu Sudah Pancasilais Banget
©Sisternet

Nalar Politik – Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah pancasilais banget. Apa yang tertuang dalam UU berkonsep Omnibus Law tersebut dianggap sejalan dengan nilai-nilai ideologi bangsa, Pancasila.

“Saya bisa katakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pancasilais banget,” kata Sarjono usai menjadi pembicara dalam salah satu sesi dikusi kegiatan Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan BPIP di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/11).

Mantan Direktur Harmonisasi Harmonisasi dan Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM tersebut turut menjelaskan bahwa sebelum Omnibus Law mengemuka, sudah pernah ada yang disebut sebagai paket deregulasi ekonomi.

Berprinsip sama dengan Omnibus Law, paket deregulasi ekonomi tersebut memangkas sekitar 128 undang-undang dengan membuat semacam satu peraturan pemerintah untuk memperlancar investasi.

“Sejak adanya paket deregulasi hingga disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, masa waktu memperoleh perizinan investasi sudah banyak dipangkas.”

Selain itu, jika sebelumnya diperlukan modal dasar puluhan juta rupiah untuk mendirikan perseroan terbatas (PT), kini semuanya gratis.

“Keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja juga memudahkan pendirian perseroan terbatas. Ini gebrakan luar biasa.”

Dari fakta-fakta itulah kenapa Karjono kemudian menilai UU Cipta Kerja pancasilais banget. Ia pun memberikan contoh lain di mana kandungannya sejalan dengan nilai-nilai ideologi bangsa ini, yakni ketentuan memberikan pesangon bagi pekerja.

“Jika sebelumnya diatur pesangon paling sedikit tiga kali gaji, maka dalam UU Cipta Kerja ditetapkan pesangon paling tinggi 25 kali upah. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu nol rupiah atau tidak dibayar boleh dong? Ingat, di Omnibus Law, kalau tidak dibayar atau nol rupiah bisa dipenjara empat tahun. Lalu bagaimana mengatur minimum pesangonnya, itu implementasinya pada peraturan pemerintah.”

Meski turut mengiyakan bahwa dalam penyusunan UU Cipta Kerja masih terdapat sejumlah kesalahan, menurutnya, itu bersifat teknis belaka, manusiawi.

“Jadi Omnibus Law ini sudah pancasilais banget. Kalau terjadi perdebatan-perdebatan, umumnya sifatnya teknis.” [re]