UU Cipta Kerja (masih) Bertentangan dengan UUD 1945

UU Cipta Kerja (masih) Bertentangan dengan UUD 1945
©Sindo

Nalar Politik – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menilai UU yang sampai hari ini kontroversial tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

“Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (25/11).

Adapun “secara bersyarat” yang dimaksud adalah sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan itu diucapkan”. Artinya, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR, melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

MK pun memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perbaikan dalam jangka watu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK. Jika diabaikan, konsekuensinya adalah UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali.”

MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Baca juga:

Sebagai respons, pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pihaknya akan menindaklanjuti dan melaksanakan perbaikan sesuai arahan.

“Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” kata Airlangga dalam jumpa pers secara daring.

Pemerintah menghormati dan akan menjalankan putusan MK terkait UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini termasuk perintah untuk tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan pembentukan UU a quo diselesaikan.

Sementara itu, pemerintah tetap akan mengimplementasikan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

“Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku.”