UU Cipta Kerja, Momentum Reformasi Birokrasi untuk Lompatan Besar Ekonomi

UU Cipta Kerja, Momentum Reformasi Birokrasi untuk Lompatan Besar Ekonomi
©Gatra

Nalar Politik – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyebut UU Cipta Kerja merupakan momentum reformasi birokrasi. Menurutnya, ini penting untuk memicu lompatan besar ekonomi nasional di masa depan.

Selain itu, pengimplentasiannya juga diyakini bisa melepaskan Indonesia dari jerat negara berpenghasilan menengah (middle income).

“UU Cipta Kerja merupakan momentum reformasi birokrasi untuk lompatan besar ekonomi,” kata Iskandar dalam webinar Serap Aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja di Bali, Jumat (27/11).

Ia pun mengutip pernyataan dari Bank Dunia bahwa UU Cipta Kerja merupakan bentuk reformasi dalam kemudahan berusaha.

“World Bank bilang, UU Cipta Kerja merupakan reformasi dalam ease of doing business. Bahkan, UU ini sangat progresif dalam 40 terakhir sejarah Indonesia.”

Berkaca pada kondisi akhir-akhir ini, Iskandar mengatakan Indonesia memiliki tantangan atas kesenjangan tabungan dan investasi atau saving investment gap yang negatif. Ini menyebabkan nilai tabungan lebih rendah dari investasi yang ada selama ini.

“Sementara, untuk membangun negeri, kita butuh penanaman modal lebih besar melalui investasi. Tapi saat ini, karena daya saing investasi kita masih terbatas, iklim investasi kita belum menunjang.”

Demikian halnya dengan daya saing industri dalam negeri. Ia turut menilainya belum masuk dalam taraf yang menggembirakan.

Hal itu mengingat saat ini orientasi industri di Indonesia lebih gemar mengekspor bahan mentah dibandingkan produk jadi yang mempunyai nilai tinggi akibat tumpang-tindihnya perizinan berusaha. [li]