UU Cipta Kerja Mudahkan Prosedur Bisnis di Indonesia

UU Cipta Kerja Mudahkan Prosedur Bisnis di Indonesia
©Shutterstock

Nalar Politik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memudahkan prosedur bisnis di Indonesia.

“UU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan (bisnis di Indonesia) yang berbelit,” kata Menko Luhut sebagaimana dilansir Kontan (1/12).

Luhut menjelaskan, kompleksnya melakukan bisnis akibat banyak dan tumpang-tindihnya regulasi menjadi latar belakang utama diterbitkannya UU Cipta Kerja.

Meski seiring waktu peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah meningkat, tetapi itu belum bisa menjamin kemudahan lantaran angka prosedur bisnis di lapangan masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Karena itu, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran, terutama untuk sektor perizinan berusaha yang akan berbasis risiko.

“Dengan dibuatnya Omnibus Law, pemerintah bertujuan untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi makin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan,” jelas Luhut.

Meski diakui bahwa UU Cipta Kerja sempat menimbulkan kontroversi di sejumlah kalangan, namun hari ini, yakin Luhut, masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai UU Cipta Kerja tersebut disosialisasikan secara masif.

Adapun penerapannya, Luhut menargetkan UU Cipta Kerja sudah akan bisa berlaku pada Februari 2021.

“Saat ini, Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada bulan Februari tahun 2021.” [ko]