UU Cipta Kerja Mudahkan UMKM Perluas Akses Infrastruktur Publik

UU Cipta Kerja Mudahkan UMKM Perluas Akses Infrastruktur Publik
©Ekonomi Bisnis

Nalar Politik – Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi UKM Luhur Pradjarto mengatakan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMM) untuk memperluas akses infrastruktur publik.

Adapun isu strategis dalam UU Cipta Kerja bagi pelaku UMKM ini terutama pada akses infrastruktur. UMKM mendapat prioritas dalam pengadaan jasa pemerintah, minimal 40 persen adalah produk usaha mikro dan kecil (UMK).

Bukan hanya itu, alokasi tempat usaha pengadaan barang dan jasa di rest area bandara, pelabuhan, dan terminal bus juga 30 persen dari total luas lahan area komersial dikhususkan bagi UMKM dengan pola kemitraan. Angka ini sangat besar untuk memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat.

“Produk UMKM tidak lagi ditempatkan di pojok seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi dipajang di tempat strategis,” ujar Luhur dalam Webinar yang digelar Tim Serap Aspirasi UU Cipta Kerja bertema “Kemudahan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” kerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI).

Luhur menambahkan, untuk penentuan UMKM dan koperasi yang berhak mengelola produknya di area strategis itu menjadi tugas bersama, bukan hanya Kementerian Koperasi. Semua masyarakat termasuk perguruan tinggi berperan dalam memilah produk terbaik yang layak mendapat lokasi khusus ini.

“Nanti akan dipilih koperasi yang ditentukan. Jangan sampai koperasi tidak mampu mengelola UMKM di tempat strategis.”

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Andre Rahadian mengatakan, UU Cipta Kerja menyita perhatian sangat besar masyarakat luas.

UU Cipta Kerja memberi harapan besar, salah satunya kemudahan berusaha terutama untuk UMKM. Andre mengaku ingin mengetahui secara detail aturan tersebut dan berharap UU Cipta Kerja ini mempermudah akses pelaku UMKM.

“Jangan sampai undang-undang yang sudah menyerap perhatian ini ternyata tidak berjalan dalam level implementasi karena tidak sesuai dengan praktik, tidak memenuhi apa yang diharapkan, dan bertentangan atau belum sinkron dengan peraturan yang lain,” kata Andre. [li]

    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)