UU Cipta Kerja Optimalkan Penerimaan Pajak dalam Jangka Panjang

UU Cipta Kerja Optimalkan Penerimaan Pajak dalam Jangka Panjang
©Klikpajak

Nalar Politik – Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga optimistis bahwa klaster perpajakan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja atau UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mampu optimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Eriko mengaku adanya optimisme sektor perpajakan melalui terbitnya UU Cipta Kerja tersebut. Bahkan, ia mengatakan, Indonesia tengah bersiap menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi pada 2045.

“Diaturnya klaster perpajakan di dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja seiring dengan tantangan bonus demografi di masa mendatang,” jelas Eriko saat menghadiri Gelar Wicara “UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan Berusaha Bidang Perpajakan” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Kantor Pusat DPJ Kemenkeu, Jakarta, Rabu (16/12).

Selain itu, menurut Eriko, klaster ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela, dan meningkatkan kepastian hukum.

“Terlebih di situasi pandemi seperti ini, kita harus dapat segera memulihkan ekonomi kita.”

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, dalam UU Cipta Kerja, terdapat klaster perpajakan yang memuat empat pasal, yang secara langsung mengubah UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan, perlu diatur kebijakan baru guna melakukan perbaikan secara struktural dan fundamental.”

Misalnya, melalui penghapusan pajak penghasilan (PPh) atas dividen dalam dan luar negeri selama diinvestasikan di Indonesia. Penyusunan tarif PPh Pasal 26 atas Bunga, Penghasilan warga negara asing (WNA), dan subjek pajak dalam negeri SPDN) hanya atas penghasilan dari Indonesia.

Selanjutnya, relaksasi hak perkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak. Penyesuaian sanksi administrasi dan imbalan bunga. Terakhir, rasionalisasi pajak daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan kemudahan berusaha.

Eriko berharap, semua langkah tersebut dapat makin memberikan kepastian hukum dan menghindari berbagai masalah perpajakan.

“Saya melihat adanya perbaikan dan kepastian hukum dalam berbagai masalah perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini.”

Karena itu, Eriko berharap dalam diskusi tersebut dapat saling memberikan masukan, baik dari pelaku usaha, asosiasi, konsultan, dan akademisi.

“Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ketentuan atau peraturan yang baru dan juga implementasi ke depannya.” [jp]