UU Cipta Kerja Prioritaskan Pengusaha Dalam Negeri

UU Cipta Kerja Prioritaskan Pengusaha Dalam Negeri
©Marketing Indonesia

Nalar Politik – UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Kebijakan ini juga dianggap akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Universitas Airlangga Rahma Gafmi. Dalam keterangannya di Jakarta, ia menyebut UU Cipta Kerja akan mendorong pengusaha dalam negeri untuk berusaha dengan kemudahan di sisi perizinan.

“UU Cipta Kerja membuka peluang bagi pelaku usaha domestik supaya tetap bergairah dan bangkit, untuk bisa membuka pekerjaan bagi yang sudah di-PHK dan lainnya,” kata Rahma, Kamis (22/10).

Dengan skema kemudahan berusaha seperti itu, menurut Rahma, UU Cipta Kerja memihak masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang hendak mendirikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi diketahui bahwa sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja; hampir 90 persen.

“Kalau kita membuka peluang usaha, otomatis kita enggak berpikir bagaimana investor asing masuk.”

Ia pun menyebut paket kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja sudah sangat lengkap. Mulai dari kemudahan perizinan hingga sertifikasi halal produk yang dibiayai pemerintah.

Kondisi demikian itulah yang dipastikan akan membuat perekonomian Indonesia kembali bangkit. Adapun pihak yang terdampak pemutusan hubungan kerja akibat pandemi tidak akan lagi kesulitan mencari kerja.

Perlindungan bagi Pekerja

Selain soal kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja juga memberi perlindungan khusus bagi para pekerja. Ia sekaligus meluruskan pandangan banyak pihak yang salah kaprah dengan aturan di dalamnya, salah satunya mengenai pesangon.

Dengan aturan pesangon di UU Cipta Kerja, Rahma menilai pengusaha dalam negeri akan kesulitakan melepas pekerjanya begitu saja. Meski akumulasi gaji dikurangi dari 32 menjadi 25 bulan, regulasi tetap bersifat mengikat.

“Harus dibayar (pesangon). Kalau tidak dibayar, si bos akan dipidanakan selama 4 tahun.”

Rahma menyebut akumulasi pembayaran gaji pesangon hingga 32 bulan sering diabaikan perusahaan. Tak terhitung tuntutan pekerja yang mengambang dan berakhir dengan penyelesaian berupa kesepakatan.

Pemerintah mengambil jalan tengah dengan menurunkan jumlah kumulatif tanggung jawab perusahaan. Sebanyak 19 kali gaji ditanggung perusahaan dan enam kali gaji ditanggung pemerintah.

“Sekarang milih mana, 32 gaji tidak dibayar tapi 25 gaji dibayar. Kalau tidak dibayar, maka pengusaha akan dipenjarakan.” [bs]

    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)