UU Cipta Kerja Sudah Akan Berlaku pada Februari 2021

UU Cipta Kerja Sudah Akan Berlaku pada Februari 2021
©WowKeren

Nalar Politik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah akan berlaku pada Februari 2021 mendatang.

“Saat ini omnibus law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada Februari 2021,” kata Luhut, Selasa (1/12).

Luhut juga menjelaskan, kehadiran UU Cipta Kerja merupakan solusi dari pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah perizinan usaha yang selama ini berbelit-belit, tumpang-tindih, dan berbiaya mahal.

Bahkan, tambah Luhut, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rumit sistem perizinan usahanya.

“Meskipun seiring waktu peringkat ease of doing business (EoDB) Indonesia sudah meningkat, namun angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.”

Luhut pun berharap, dengan adanya UU Cipta Kerja, pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, serta mendorong volume perdagangan internasional.

Terkait pro-kontra terhadap beleid ini, Luhut juga menyadari bahwa UU Cipta Kerja memang menimbulkan kontroversi dan mendapatkan penolakan dari sekelompok masyarakat. Tetapi saat ini kelompok penolak yang dulunya getol itu sudah lebih tenang, kata Luhut, dan mau menerima setelah materi mengenai UU Cipta Kerja disosialisasikan.

Terkait aturan turunan dari UU Cipta Kerja, saat ini pemerintah juga tengah menyusunnya berupa Peraturan Pemerintah (PP). Presiden Joko Widodo menyatakan akan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat dan merealisasikan di dalam PP tersebut.

Dalam prosesnya, pemerintah turut menurunkan tim untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Seperti dijelaskan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, pemerintah ingin menjelaskan pokok-pokok substansi yang telah diatur dalam UU Cipta Kerja sebelum diimplementasikan.

“Sekaligus mendapat masukan atau menyerap aspirasi dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. [ko]