UU Penodaan Agama dan Kebebasan Hakiki

UU Penodaan Agama dan Kebebasan Hakiki
©Media Indonesia

Kondisi di mana orang tidak mendapat represi dan perlakuan secara semena-menalah yang merupakan kebebasan hakiki.

Persoalan kebebasan mengemuka pada Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, 4 Februari 2009. Menteri Agama Suryadarma Ali dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar pada sidang tersebut menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasnya dan bukan bebas sebebas-bebasnya.

Oleh karena itu, menurut keduanya, UU penodaan agama mutlak perlu untuk membatasi kebebasan. Kedua pembantu presiden tersebut bersikukuh bahwa negara hukum justru memberi penegasan bahwa kebebasan harus dibatasi.

Dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, disebutkan bahwa pembatasan harus dilakukan berdasarkan lima hal, yakni ketertiban publik (public order), kesehatan publik (public Health), moral publik (public morals), keamanan publik (public safety), dan menjaga hak dasar orang lain.

Berdasarkan instrumen ini, para pendukung UU penodaan agama berpendapat bahwa penodaan agama dalam bentuk penafsiran bebas harus dilarang karena merusak ketertiban publik.

Di samping bahwa definisi mengenai ketertiban publik patut kita pertanyakan, mengingat banyak sekali kasus inisiatif untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau kelompok lain berdasarkan argumen ketertiban publik, alangkah baiknya jika kita mencoba melakukan analisis terhadap definisi kebebasan yang selama ini banyak orang anut.

Kebebasan adalah kata yang boleh jadi sangat ambigu. Kebebasan memang memberi ruang bagi manusia untuk berekspresi dan berinovasi. Adanya ruang kebebasan ekspresi dan inovasi telah menjadikan manusia makin maju berkali lipat dari masa-masa ketika manusia terbelenggu oleh sistem dunia yang menindas.

Tetapi, pada saat yang sama, kaum anarkis juga bisa memakai kata kebebasan. Seseorang yang melakukan aksi kekerasan adalah bentuk pendobrakan hukum dan norma sosial.

Dengan demikian, pelaku kekerasan seolah-olah tidak peduli dan membebaskan diri dari hukum dan norma sehingga ia merasa berhak melakukan apa saja semaunya. Kondisi dan mental semacam ini bisa juga merupakan ekspresi kebebasan.

Baca juga:

Dua contoh di atas bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Contoh pertama menunjukkan bagaimana kebebasan terpakai untuk membangun dunia. Sementara contoh kedua menunjukkan bagaimana kebebasan justru terpakai untuk menghancurkan kehidupan.

Namun begitu, jika kita jeli, maka akan tampak bahwa contoh kedua sebenarnya tidak mencerminkan kondisi sosial yang bebas. Ketika seseorang boleh melukai dan menganiaya orang lain secara semena-mena, lalu tidak ada perlindungan terhadap korban aniaya, maka dengan mudah kita mengatakan bahwa tidak ada kebebasan di sana, yang terjadi justru adalah pembelengguan dan perampasan hak.

Kebebasan terjadi bukan karena setiap orang bebas melakukan apa pun yang ia inginkan, melainkan sejauh mana orang bebas dari represi dan tindakan semena-mena orang lain.

Dengan begitu, kita bisa menyatakan bahwa kebebasan untuk melakukan hal seenaknya adalah kebebasan semu atau bukan bentuk kebebasan sama sekali. Kondisi di mana orang tidak mendapat represi dan perlakuan secara semena-menalah yang merupakan kebebasan hakiki.

Isaiah Berlin dengan sangat cerdas mengemukakan dua bentuk kebebasan: kebebasan untuk (freedom to atau positive freedom) dan kebebasan dari (freedom from atau negative freedom). Yang pertama adalah kebebasan semu dan yang kedua adalah kebebasan hakiki.

Ketika Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, mengumumkan perang ke Irak dan Afganistan, dia menyatakan bahwa perang itu adalah untuk menegakkan kebebasan. Ya, AS saat itu sedang mengekspresikan kebebasan untuk melakukan apa saja.

Tetapi, jangan lupa, ekspresi kebebasannya justru dengan menyerbu, membunuh, dan merampas hak hidup orang lain. Kita tidak akan gegabah menyatakan bahwa kondisi semacam itu adalah kebebasan, melainkan penindasan.

Dengan demikian, pernyataan Menag dan Menkumham yang menolak kebebasan yang sebebas-bebasnya sangat problematis. Kebebasan hakiki, yaitu bebas dari tindakan semena-mena orang lain, justru harus negara berikan seluas-luasnya.

Halaman selanjutnya >>>
Saidiman Ahmad
Latest posts by Saidiman Ahmad (see all)