Vaksinasi, Etos Politik Jokowi, dan Peran Sosial Kita

Vaksinasi, Etos Politik Jokowi, dan Peran Sosial Kita
©Jokowi

Penanganan Covid-19 sudah mencapai tahap yang amat signifikan. Pemerintah telah mendatangkan vaksin Sinovac yang menurut penelitian mampu memberikan kekebalan atau imunogenitas terhadap virus korona 23 kali lipat (detik.com, 15/01/2020). Tercatat, sejak Rabu, 13 Januari 2020, vaksinasi mulai dilaksanakan dan direncanakan akan terfokus pada kelompok-kelompok rentan.

Namun, setelah pengadaan vaksin ini, publik Indonesia justru terlibat polemik serius. Sebagian besar masyarakat bahkan menganggap vaksinasi justru dapat memperparah imun tubuh dan memperpanjang alat vital laki-laki.

Pengadaan vaksin dengan demikian masih menimbulkan keraguan bagi sebagian masyarakat Indonesia termasuk juga dari beberapa politisi, salah satunya anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning yang dengan tegas dan lantang menolak untuk divaksin dan bersedia membayar denda.

Gelombang polemik ini hemat penulis sama sekali tidak mereduksi itikad baik pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Melalui uji klinis yang ketat dan kerja sama global terkait vaksinasi ini, pemerintah tentu bekerja dengan motivasi utama; menyelamatkan rakyatnya. “Salus Populi Suprema Lex” sebagaimana yang dikumandangkan filsuf Markus Tullius Cicero dipercaya melandasi semua kebijakan humanis ini.

Dalam seluruh strategi besar ini, kita menjumpai satu momen menarik yaitu bahwa Presiden Jokowi selaku kepala negara menjadi orang pertama yang divaksin sekaligus menandai program vaksinasi di Indonesia. Langkah presiden ini tidak saja menunjukkan suatu komitmen untuk mengatasi penyebaran Covid-19 tetapi juga suatu manifestasi etos politik seorang pejabat publik yang sadar akan eksistensi pelayanannya.

Tipikal seorang pemimpin yang tidak hanya mengetahui bagaimana menjalankan otoritasnya secara penuh tetapi juga menunjukkan keteladanan berwarga negara yang baik. Etos politik ini saya terjemahkan sebagai suatu philosophy of power yang selalu dihidupi Jokowi.

Hampir pasti, semua provinsi di Indonesia telah terpapar Covid-19. Penderitaan akibat Covid sekaligus ketakutan dan kecemasan kian tak tertahankan.

Di tengah penderitaan seperti ini, kita berjumpa dengan pelbagai rumor yang menyatakan bahwa Covid hanya sebuah rekayasa politik dan konspirasi politik global. Kita seakan ingin dilindas dengan sebuah hiburan yang mematikan. Alih-alih dianggap sebagai suatu permainan politik global, banyak pihak masih menganggap ini sebuah rekayasa dan karena itu mereka berefouria dalam analisis panjang nan rumit terkait upaya membongkar konspirasi itu.

Sekali lagi, hemat penulis, ini menjadi semacam hiburan intelektual yang mematikan. Konsentrasi kita seakan dialihkan kepada suatu apatisme sosial hanya karena hipotesis yang dangkal.

Bagaimanapun juga, Covid-19 sekarang ini telah berada di depan mata kita. Analisis dugaan konspirasi itu justru sama sekali tidak bisa membendung situasi konkret sekarang ini. Covid-19 telah perlahan-lahan merobohkan ketahanan manusia. Kita seakan berada pada suatu perangkap yang berbahaya, yang mengharuskan kita selalu waspada dan membutuhkan dari kita kepekaan sosial dalam memutus mata rantai penyebarannya.

Jokowi sebagai pemimpin negara telah memastikan hal ini; bahwa dunia yang terancam dan penderitaan yang menakutkan ini hanya bisa diatasi dengan kelapangan hati untuk menaati kebijakan yang dikeluarkan negara. Urusan keselamatan sekarang ini tidak bisa dijamin secara individual dengan cara membiarkan warga negara melakukan apa saja atas dasar kehendak bebas berdemokrasi. Negara bertindak untuk menjamin keselamatan bersama dan memastikan semua orang mendapat hak keselamatan yang sama.

Hemat saya, demokrasi pada titik ini adalah suatu keyakinan bernegara bahwa masyarakat senantiasa diayomi dan diakomodasi oleh pemerintah demi keselamatan bersama. Itikad baik negara perlu diresponw secara positif agar keterpecahan dalam penangan virus mematikan ini bisa diminimalisasi.

Selanjutnya, persoalan pun menjadi kian pelik tatkala orang meletakkan doktrin komprehensif agamanya dengan suatu klaim yang menyatakan bahwa Covid-19 hanya suatu tantangan imanen dan suatu ketika akan segera dihapus oleh Allah. Kemabukan agamis seperti ini tidak bisa mengakomodasi bonum commune jika sebatas sampai pada keyakinan yang naïf. Allah yang kita imani juga butuh usaha dari pihak kita untuk mempertahankan kehidupan.

Kita tidak mungkin selamat dari pandemi ini jika semata-mata berpegang teguh pada doktrin yang selalu mengatasnamakan Allah untuk mengatasi setiap kesulitan. Agama juga butuh sesuatu yang konkret untuk kita jalankan sebagai upaya menyelamatkan kehidupan.

Demikian pun, karya Allah juga selalu melibatkan usaha dari pihak manusia. Keyakinan dogamatis seperti ini perlu didekonstruksi untuk menciptakan suatu iklim berpikir yang lebih menyeluruh dan solidaritas yang lebih utuh.

Etos Politik Jokowi

Kesungguhan Jokowi dalam urusan vaksinasi juga dapat dilihat sebagai upaya pelayanan politik yang paling mutakhir. Andaikata ada cara lain untuk memberantas Covid-19, tentu negara akan dengan sungguh mengupayakannya.

Amanat politik yang ditunjukan Jokowi justru termanifestasi. Bahwa pemberian diri yang total dari perjuangannya menjadi suatu etos politik bagi pejabat-pejabat publik lainnya, terutama di tengah nafsu ingin memamerkan keberkuasaannya.

Tak dapat disangkal, dana bantuan sosial di tengah Covid-19 ini kadang dipolitisasi oleh sebagian besar pejabat publik atau para stakeholder untuk meraup keuntungan individu. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi menemukan 102 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk warga. Kasus-kasus ini tersebar di 20 wilayah polda di Tanah Air.

Di tubuh Kemensos sendiri, ada permainan dana sekitar 129 triliun. Selain itu, penangkapan terhadap sejumlah pejabat publik menunjukkan suatu kerentanan korupsi yang mahadahsyat.

Dana bantuan justru menjadi lumbung padi bagi para tikus kantor yang bertopeng politik kemanusiaan. Keteladanan  politik yang ditunjukkan Jokowi adalah suatu etos pelayanan yang menuntut kesediaan bertindak sesuai amanah kepemimpinan. Sebagai pemimpin negara, ia sesungguhnya telah menunjukkan suatu sikap berwarganegara yang baik.

Politik secara esensial adalah suatu pelaksanaan tugas pelayanan. Keteladanan politik yang ditunjukkan Jokowi menjadi suatu pelajaran bagi semua politisi dan pejabat publik, terutama di tengah lingkaran penderitaan akibat Covid-19 ini.

Peran Sosial Kita

Di balik vaksinasi ini, peran sosial menjadi suatu tonggak yang menyatukan semua lapisan masyarakat. Kohesi sosial hanya bisa terjadi kalau semua orang menjalankan peran sosialnya secara proporsional. Peran sosial ini lebih utama dan penting ditunjukkan pertama-tama oleh pejabat publik karena figur publik akan selalu menjadi patokan orang banyak.

Kita menyimak ada suatu gerakan sosial yang ditunjukkan Jokowi di balik kesediaannya sebagai orang pertama di republik ini untuk menerima vaksin. Peran sosial ini menyangkut keterlibatan yang intens tanpa mempertontonkan kebesaran otoritasnya. Peran sosial ini adalah pelayanan yang total dengan pemberian diri secara paripurna, bahwa keteladanan pejabat publik adalah suatu politik yang asli yang mesti ditunjukkan oleh semua pemimpin.

Peran sosial Jokowi ini menunjukkan suatu etos kepemimpinan politiknya yang berkiblat pada pelayanan yang total kepada rakyat Indonesia. Peran sosial dengan demikian berimplikasi pada suatu aktus berpolitik yang humanis. Bahwa pemimpin sesungguhnya mesti membuktikan keberpihakannya yang utuh kepada rakyatnya dengan terlebih dahulu menunjukkan keteladanan yang baik.

Peran sosial ini pun sangat berkaitan dengan keutamaan-keutamaan pribadi sebagaimana yang diapresiasi oleh Machiavelli, seorang filsuf politik; “how laudable it us for a prince to keep good faith and live integrity, and not with astuteness, every knows”, Betapa terpujinya seorang penguasa yang tetap setia dan hidup dengan tulus dan jujur dan tidak dengan kelihaian, hal itu telah diketahui oleh semua orang (J.H Rapar, 2001).

Peran sosial yang ditunjukkan Jokowi juga menjadi ajakan bagi semua warga Indonesia untuk menjalankan kewajibannya; menjaga dan merawat kesehatannya sekaligus hak memperoleh kesehatan lewat vaksinasi.

Dengan menjalankan peran sosial, setiap warga negara tidak bisa menghalangi sesama warga untuk menerima vaksin atau memprovokasi orang untuk menolak vaksin dengan menyebarkan rumor atau hoaks. Peran sosial di sini ialah suatu tanggung jawab terhadap sesama sebagai bagian dari diri yang patut mendapatkan keselamatan.

Peran sosial kita dalam konteks vaksinasi ini lebih mengarah kepada keterlibatan kita mendukung program pemerintah; menerima ataupun menolak vaksin tanpa memprovokasi orang lain. Peran sosial dengan demikian membantu orang lain memperoleh jaminan kesehatan yang aman tanpa ada upaya menghalang-halangi.

Semoga keteladanan Jokowi menginspirasi kita untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini dengan membangun peran sosial yang proporsional.

Paul Ama Tukan
Latest posts by Paul Ama Tukan (see all)